Warga korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo
hingga kini tetap bertahan menduduki tanggul titik 25 sembari menunggu
hasil pertemuan dengan Nirwan Bakrie pada 2 Mei mendatang.
Meski mendapat tawaran dana ganti rugi senilai Rp400 miliar, warga korban lumpur Lapindo memilih tetap bertahan di tanggul titik 25. Bahkan warga semakin kompak menduduki areal tanggul tersebut agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak bisa melakukan aktivitas.
Apabila sebelumnya pendudukan tanggul lebih banyak dilakukan warga Paguyuban Warga Desa Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), saat ini, kelompok warga lain juga melakukan hal sama.
Warga membentuk empat kelompok besar yang akan menduduki tanggul titik 25 secara bergiliran. Selain kelompok Pagar Rekontrak, juga terdapat Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), kelompok warga Desa Glagah Arum bersama Gempolsari, serta kelompok warga Desa Jatirejo bersama Siring. GKLL adalah korban lumpur yang dulunya mayoritas tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera.
"Empat kelompok warga ini sudah dijadwalkan untuk menduduki tanggul titik 25 secara bergantian," kata Wintoko, salah satu koordinator warga, Sabtu (28/4).
Aksi bertahan ini mereka lakukan sambil menunggu janji Nirwan Bakrie yang rencananya akan menemui warga pada 2 Mei. Warga berharap pertemuan dengan bos Lapindo itu bisa memberi penjelasan konkrit terkait percepatan pembayaran ganti rugi.
Dana Rp400 miliar yang disediakan untuk membayar percepatan ganti rugi tidak cukup karena total dana yang dibutuhkan sekitar Rp1 triliun.
Warga berharap ada alternatif lain agar semua ganti rugi bisa diselesaikan pada bulan Juni mendatang.
Bila pertemuan dengan Nirwan Bakrie tidak membawa hasil, warga akan berangkat ke Jakarta. Selain itu, warga juga akan memblokir jalur transportasi di Porong dan tetap menduduki tanggul 25.
Meski mendapat tawaran dana ganti rugi senilai Rp400 miliar, warga korban lumpur Lapindo memilih tetap bertahan di tanggul titik 25. Bahkan warga semakin kompak menduduki areal tanggul tersebut agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak bisa melakukan aktivitas.
Apabila sebelumnya pendudukan tanggul lebih banyak dilakukan warga Paguyuban Warga Desa Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), saat ini, kelompok warga lain juga melakukan hal sama.
Warga membentuk empat kelompok besar yang akan menduduki tanggul titik 25 secara bergiliran. Selain kelompok Pagar Rekontrak, juga terdapat Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), kelompok warga Desa Glagah Arum bersama Gempolsari, serta kelompok warga Desa Jatirejo bersama Siring. GKLL adalah korban lumpur yang dulunya mayoritas tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera.
"Empat kelompok warga ini sudah dijadwalkan untuk menduduki tanggul titik 25 secara bergantian," kata Wintoko, salah satu koordinator warga, Sabtu (28/4).
Aksi bertahan ini mereka lakukan sambil menunggu janji Nirwan Bakrie yang rencananya akan menemui warga pada 2 Mei. Warga berharap pertemuan dengan bos Lapindo itu bisa memberi penjelasan konkrit terkait percepatan pembayaran ganti rugi.
Dana Rp400 miliar yang disediakan untuk membayar percepatan ganti rugi tidak cukup karena total dana yang dibutuhkan sekitar Rp1 triliun.
Warga berharap ada alternatif lain agar semua ganti rugi bisa diselesaikan pada bulan Juni mendatang.
Bila pertemuan dengan Nirwan Bakrie tidak membawa hasil, warga akan berangkat ke Jakarta. Selain itu, warga juga akan memblokir jalur transportasi di Porong dan tetap menduduki tanggul 25.
0 comments:
Posting Komentar