Diperkirakan, Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati
Sidoarjo Saiful Ilah Tahun 2011, bakal mulus. Lantaran waktu yang
ditentukan, sangat mepet, yakni mulai tanggal 15 sampai 18 April.
Sisi lainnya, LKPJ juga dibahas oleh Komisi bukan Pansus seperti lazimnya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. "Sampai sekarang, belum ada pembahasan di komisi. Sekarang ini dewan masih sibuk kunker pansus dan baru longgar pertengahan bulan," ujar sumber di DPRD Sidoarjo yang tidak mau disebutkan, Rabu (11/4/2012).
Pembahasan LKPJ bupati, menurut sumber tersebut, jika dilakukan komisi, bisa jadi bertambah ribet. Satu dinas bisa dipanggil dua komisi atau lebih. Sedangkan waktu pembahasan sangat mepet dan 1 Mei harus sudah diparipurnakan.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA), umpamanya, untuk perhitungan keuangan dibahas Komisi B. Namun, terkait proyek yang dikerjakan oleh dinas itu akan dibahas oleh Komisi C yang membidangi pembangunan dan seterusnya sesuai tugas dan fungsinya. Ucap dia, beda kalau LKPJ dibahas oleh Pansus, setiap instansi akan bertemu dan akan dibahas oleh pansus.
"Tapi kalau komisi, satu dinas bisa dipanggil lebih dari satu komisi," tukas sumber.
Sumber itu menambahkan, pembahasan LKPJ bupati oleh banmus maupun komisi, sebetulnya banyak yang tidak setuju. Sebab, nanti hasil pembahasan akan diserahkan ke pimpinan dan rawan terjadi kompromi jika ditemukan adanya penyelewengan atas LKPJ. "Rawan itulah yang dikuatirkan," tukas sumber.
Masih kata sumber itu, beda kalau LKPJ dibahas pansus. Hasilnya dilaporkan dalam sidang paripurna. Apabila ada penyelewengan tidak mudah untuk diintervensi oleh pihak yang berkepentingan. Dua tahun berturut-turut, saat LKPJ dibahas Pansus ada dua temuan yang berujung pada korupsi.
"LKPJ Tahun 2009, pansus temukan adanya uang Kasda dipinjamkan ke pihak ketiga Rp 2 miliar yang melibatkan Bupati Win Hendrarso. LKPJ 2010 dibahas oleh Pansus, terungkap uang PDAM Delta Tirta sebesar Rp 3 miliar dipinjamkan ke Deltras dan berujung proses hukum. Saya yakin LKPJ tahun 2011 akan berjalan mulus," tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno mengemukakan, saat rapat Banmus berkembang wacana apakah LKPJ akan dibahas Banmus, Pansus atau Komisi. Akhirnya disepakati dibahas di Komisi agar pembahasan bisa cepat selesai.
"Komisi akan membahas sesuai bidangnya masing-masing. Jadi Komisi juga harus kritis dalam membahas LKPJ. Jika ada temuan uang bodong harus dituntaskan. Dan saya akan memfasilitasi Komisi untuk memanggil bupati jika ada temuan dana bodong di LKPJ," janjinya.
Sisi lainnya, LKPJ juga dibahas oleh Komisi bukan Pansus seperti lazimnya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. "Sampai sekarang, belum ada pembahasan di komisi. Sekarang ini dewan masih sibuk kunker pansus dan baru longgar pertengahan bulan," ujar sumber di DPRD Sidoarjo yang tidak mau disebutkan, Rabu (11/4/2012).
Pembahasan LKPJ bupati, menurut sumber tersebut, jika dilakukan komisi, bisa jadi bertambah ribet. Satu dinas bisa dipanggil dua komisi atau lebih. Sedangkan waktu pembahasan sangat mepet dan 1 Mei harus sudah diparipurnakan.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA), umpamanya, untuk perhitungan keuangan dibahas Komisi B. Namun, terkait proyek yang dikerjakan oleh dinas itu akan dibahas oleh Komisi C yang membidangi pembangunan dan seterusnya sesuai tugas dan fungsinya. Ucap dia, beda kalau LKPJ dibahas oleh Pansus, setiap instansi akan bertemu dan akan dibahas oleh pansus.
"Tapi kalau komisi, satu dinas bisa dipanggil lebih dari satu komisi," tukas sumber.
Sumber itu menambahkan, pembahasan LKPJ bupati oleh banmus maupun komisi, sebetulnya banyak yang tidak setuju. Sebab, nanti hasil pembahasan akan diserahkan ke pimpinan dan rawan terjadi kompromi jika ditemukan adanya penyelewengan atas LKPJ. "Rawan itulah yang dikuatirkan," tukas sumber.
Masih kata sumber itu, beda kalau LKPJ dibahas pansus. Hasilnya dilaporkan dalam sidang paripurna. Apabila ada penyelewengan tidak mudah untuk diintervensi oleh pihak yang berkepentingan. Dua tahun berturut-turut, saat LKPJ dibahas Pansus ada dua temuan yang berujung pada korupsi.
"LKPJ Tahun 2009, pansus temukan adanya uang Kasda dipinjamkan ke pihak ketiga Rp 2 miliar yang melibatkan Bupati Win Hendrarso. LKPJ 2010 dibahas oleh Pansus, terungkap uang PDAM Delta Tirta sebesar Rp 3 miliar dipinjamkan ke Deltras dan berujung proses hukum. Saya yakin LKPJ tahun 2011 akan berjalan mulus," tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno mengemukakan, saat rapat Banmus berkembang wacana apakah LKPJ akan dibahas Banmus, Pansus atau Komisi. Akhirnya disepakati dibahas di Komisi agar pembahasan bisa cepat selesai.
"Komisi akan membahas sesuai bidangnya masing-masing. Jadi Komisi juga harus kritis dalam membahas LKPJ. Jika ada temuan uang bodong harus dituntaskan. Dan saya akan memfasilitasi Komisi untuk memanggil bupati jika ada temuan dana bodong di LKPJ," janjinya.
0 comments:
Posting Komentar