Ratusan warga korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak turun ke
jalan. Mereka terdiri dari warga Desa Glagah Arum Kecamatan Porong, Desa
Kali Dawir, Desa Sentul, Desa Penatar Sewu, Desa Gempolsari Kecamatan
Tanggulangin.
Dengan mengendarai sepeda motor dan mobil pribadi yang dipasang sound system, mereka menolak dimasukkan peta terdampak. Mereka berkeliling di jalan-jalan desa dengan pengawalan polisi dari Polres Sidoarjo.
Di setiap perempatan desa warga memasang spanduk berukuran 1x3 meter berisi: "Menolak Masuk Peta, Menolak Menjual Desa, Menolak Pengeboran.
"Kami tidak akan menjual desa kami. Kami juga menolak masuk peta terdampak. Sebab bila masuk peta terdampak banyak kendala dan kesulitan yang kami alami," kata M Imam Dasiri, korlap aksi di sela-sela berkeliling desa, Minggu (22/4/2012).
Dia mengaku kesulitan dan kendala itu yakni akan berpisah dengan tetangganya yang sekian lama mengenal. Selain itu akan kesulitan mencari pekerjaan di tempat baru, sebab selama 2 tahun ini pihaknya sudah melakukan survei korban lumpur yang sudah mendapat ganti rugi.
"Apalagi harga tanah di Kabupaten Sidoarjo sangat mahal sekali," jelasnya.
Hingga pukul 14.30 WIB, warga masih melakukan aksi keliling desa. Di sepanjang jalan mereka berteriak-teriak menuntut PT Minarak Lapindo Brantas bertanggung jawab secara hukum atas munculnya semburan lumpur 29 Mei 2006 lalu. BPLS, pemkab Sidoarjo dan Lapindo harus memulihkan segala kerusakan lingkungan yang terjadi, BPLS harus menghentikan area perluasan tanggul.
Dengan mengendarai sepeda motor dan mobil pribadi yang dipasang sound system, mereka menolak dimasukkan peta terdampak. Mereka berkeliling di jalan-jalan desa dengan pengawalan polisi dari Polres Sidoarjo.
Di setiap perempatan desa warga memasang spanduk berukuran 1x3 meter berisi: "Menolak Masuk Peta, Menolak Menjual Desa, Menolak Pengeboran.
"Kami tidak akan menjual desa kami. Kami juga menolak masuk peta terdampak. Sebab bila masuk peta terdampak banyak kendala dan kesulitan yang kami alami," kata M Imam Dasiri, korlap aksi di sela-sela berkeliling desa, Minggu (22/4/2012).
Dia mengaku kesulitan dan kendala itu yakni akan berpisah dengan tetangganya yang sekian lama mengenal. Selain itu akan kesulitan mencari pekerjaan di tempat baru, sebab selama 2 tahun ini pihaknya sudah melakukan survei korban lumpur yang sudah mendapat ganti rugi.
"Apalagi harga tanah di Kabupaten Sidoarjo sangat mahal sekali," jelasnya.
Hingga pukul 14.30 WIB, warga masih melakukan aksi keliling desa. Di sepanjang jalan mereka berteriak-teriak menuntut PT Minarak Lapindo Brantas bertanggung jawab secara hukum atas munculnya semburan lumpur 29 Mei 2006 lalu. BPLS, pemkab Sidoarjo dan Lapindo harus memulihkan segala kerusakan lingkungan yang terjadi, BPLS harus menghentikan area perluasan tanggul.
0 comments:
Posting Komentar