Warga korban lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hingga Selasa (24/4) tetap menduduki tanggul di titik 25, karena PT Minarak Lapindo Jaya meminta warga menunggu hasil konsolidasi pada 27 April mendatang terkait ganti rugi.

PT minarak Lapindo Jaya menyatakan konsolidasi dengan keluarga Bakrie dilakukan untuk menghitung cash flow. Karena tidak puas atas jawaban itulah, warga akhirnya tetap bertahan di tanggul titik 25. Selain itu, warga juga bersiap-siap menuju Jakarta apabila pada 27 April tidak memuaskan mereka. Warga juga mengancam akan melumpuhkan semua jalur transportasi di Kecamatan Porong.

Warga menyayangkan sikap keluarga Bakrie yang tidak mau berterus terang kepada pemerintah tentang ketidakmampuan melunasi pembayaran ganti rugi pada Juni. Menurut warga, seharusnya keluarga Bakrie mengirim surat kepada pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) perihal ketidaksanggupan itu.

Keluarga Bakrie malah tetap bertahan dan menjanjikan akan melunasi pembayaran ganti rugi pada Desember. Padahal, bila Bakrie mengirim surat kepada pemerintah, kemungkinan pemerintah bisa mencari cara agar percepatan pembayaran tetap dilakukan. Warga menilai ada muatan politik dalam proses pelunasan pembayaran ganti rugi ini.

"Seharusnya Bakrie segera mengirim surat ke pemerintah bahwa mereka tidak mampu melunasi pembayaran pada Juni mendatang," kata Juwito, salah satu korban Lapindo.

Terkait pelunasan ganti rugi ini, Humas BPLS Akhmad Kusairi juga sempat menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya menunggu surat resmi dari PT Minarak Lapindo Jaya terkait ketidakmampuan melunasi pada Juni. Namun hingga saat ini surat itu tidak ada. "Kalau tidak ada surat resmi, maka dianggap mereka mampu membayar. Dan kita terus menekan agar segera dilunasi kewajiban membayar warga," kata Kusairi.