Sudah enam tahun lumpur Lapindo menyembur di Sidoarjo. Namun demikian,
persoalan yang dihadapi korban semburan lumpur tak kunjung reda.
"Enam tahun terlalu lama menyengsarakan rakyat Sidoarjo," kata Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Kamis (31/5). Menurutnya, hal yang harus dibedakan adalah kewajiban pemerintah dengan PT Minarak yang bertanggungjawab dalam peristiwa itu.
"Saya sebagai korban yang jadi tanggungan Minarak, karena terdampak langsung di ring dalam juga baru terima Rp30 juta dari Rp150 juga yang dijanjikan Minarak sejak enam tahun lalu," kata Eva.
Ditambahkannya, untuk korban di ring luar atau terdampak tidak langsung yang menjadi tanggungan pemerintah, juga hanya hanya diajak negosiasi saja sementara pencairan uangnya tersendat. "Baik Minarak maupun pemerintah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing dan hal itu mengintensifkan penderitaan rakyat," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Eva prihatin dengan sikap yang tidak sensitif dan responsif itu. Malah menurutnya, kedua belah pihak cenderung lepas tangan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat korban semburan. "Perlu tekanan lebih kuat dari DPR dan masyarakat agar ada perubahan perilaku dari Minarak dan pemerintah pusat," cetusnya.
Jadi, kata dia, kini bola ada di Minarak dan pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Tapi, jangan lupa penentuan budgetnya oleh Banggar (Badan Anggaran) DPR juga. Jadi, ada kurang militan dan berpihaknya DPR ke para korban," pungkas anak buah Megawati Soekarnoputri itu
"Enam tahun terlalu lama menyengsarakan rakyat Sidoarjo," kata Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Kamis (31/5). Menurutnya, hal yang harus dibedakan adalah kewajiban pemerintah dengan PT Minarak yang bertanggungjawab dalam peristiwa itu.
"Saya sebagai korban yang jadi tanggungan Minarak, karena terdampak langsung di ring dalam juga baru terima Rp30 juta dari Rp150 juga yang dijanjikan Minarak sejak enam tahun lalu," kata Eva.
Ditambahkannya, untuk korban di ring luar atau terdampak tidak langsung yang menjadi tanggungan pemerintah, juga hanya hanya diajak negosiasi saja sementara pencairan uangnya tersendat. "Baik Minarak maupun pemerintah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing dan hal itu mengintensifkan penderitaan rakyat," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Eva prihatin dengan sikap yang tidak sensitif dan responsif itu. Malah menurutnya, kedua belah pihak cenderung lepas tangan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat korban semburan. "Perlu tekanan lebih kuat dari DPR dan masyarakat agar ada perubahan perilaku dari Minarak dan pemerintah pusat," cetusnya.
Jadi, kata dia, kini bola ada di Minarak dan pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Tapi, jangan lupa penentuan budgetnya oleh Banggar (Badan Anggaran) DPR juga. Jadi, ada kurang militan dan berpihaknya DPR ke para korban," pungkas anak buah Megawati Soekarnoputri itu
0 comments:
Posting Komentar