MENINGGALNYA pasien cuci darah,
Agus Purwanto (34) warga Desa Kepuh Kiriman
Dalam gang Masjid, Kecamatan Waru,
akibat sempat ditolak untuk mendapatkan
layanan gratis di Rumah Sakit Daerah (RSD)
Sidoarjo memicu aksi keprihatinan.
Sejumlah aktivis yang tergabung
dalam Forum Komunikasi
Keluarga Pasien Haemodialisa
Sidoarjo (FK2PHS) dan anggota
DPRD Sidoarjo menyalakan lilin
dan melakukan doa bersama
untuk korban.
Dengan menyalakan lilin dan
doa bersama, mereka berharap
tidak ada lagi korban yang jatuh
akibat ditolaknya pasien pemegang
kartu SKTM (Surat Keterangan
Tidak Mampu) tersebut.
“Kami prihatin atas meninggalnya
pasien SKTM. Kalau saja
pemkab tidak menghentikan
SKTM, semua ini mungkin tidak
akan terjadi,” kata Ketua LSM
FORMASI (Forum Masyarakat
Sidoarjo), Ahmadi, di gedung
DPRD Sidoarjo, kemarin (20/7).
FORMASI menilai kebijakan
pemkab membatasi pemegang
SKTM untuk mendapatkan layanan
kesehatan di RSD tidak
peka atas penderitaan warga
miskin. Sebab, nyata-nyata
pasien yang menggunakan SKTM
merupakan warga tidak
mampu, namun mereka dicoret
dari database di Bappeda.
“Jangan sampai ini terulang lagi.
Kita akan mengawal pasien SKTM
agar tetap mendapatkan haknya,”
kata Sekretaris Komunitas Pemuda
Sidoarjo (KIPAS), Tommy
HW, yang turut dalam aksi.
Aksi keprihatinan yang digelar
di gedung DPRD Sidoarjo
itu mendapat simpati dari
Fraksi Demokrat. Ketua Fraksi
Demokrat, Juanasari, dan
anggotanya, Nunuk Lelarosanawati,
ikut turun dalam
aksi tersebut.
Juanasari mengaku menyayangkan
penolakan pasien miskin
saat berobat di RSD. Meskipun
dalih pemkab karena pasien
pemegang SKTM itu tidak masuk
lagi dalam database, seharusnya
mereka tetap ditangani
dulu. Baru kemudian dicarikan
solusi anggaran untuk memback
up layanan yang diberikan.
Apalagi untuk pasien cuci darah
yang harus mendapat penanganan
segera dan tidak bisa ditunda
lagi.
“Kita minta kebijakan membatasi
SKTM ini dikaji ulang.
Bagaimana bisa para pasien cuci
darah yang dulu masuk SKTM
kok sekarang tidak masuk database,”
terang Juanasari yang
juga anggota Komisi C.
Pasca-penolakan pasien pemegang
SKTM di RSD tersebut,
selang sehari kemudian, mereka
yang tidak masuk database
langsung kembali mendapatkan
pelayanan. Sebelumnya, mereka
ditolak lantaran datanya tak
masuk database.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo,
Mahmud SE mengatakan,
pihaknya mengusulkan
agar kriteria warga yang berhak
mendapat SKTM tidak
hanya karena miskin. Namun,
warga yang menderita penyakit
kronis seperti pasien gagal
ginjal juga harus mendapatkan
SKTM.
Agus Purwanto (34) warga Desa Kepuh Kiriman
Dalam gang Masjid, Kecamatan Waru,
akibat sempat ditolak untuk mendapatkan
layanan gratis di Rumah Sakit Daerah (RSD)
Sidoarjo memicu aksi keprihatinan.
Sejumlah aktivis yang tergabung
dalam Forum Komunikasi
Keluarga Pasien Haemodialisa
Sidoarjo (FK2PHS) dan anggota
DPRD Sidoarjo menyalakan lilin
dan melakukan doa bersama
untuk korban.
Dengan menyalakan lilin dan
doa bersama, mereka berharap
tidak ada lagi korban yang jatuh
akibat ditolaknya pasien pemegang
kartu SKTM (Surat Keterangan
Tidak Mampu) tersebut.
“Kami prihatin atas meninggalnya
pasien SKTM. Kalau saja
pemkab tidak menghentikan
SKTM, semua ini mungkin tidak
akan terjadi,” kata Ketua LSM
FORMASI (Forum Masyarakat
Sidoarjo), Ahmadi, di gedung
DPRD Sidoarjo, kemarin (20/7).
FORMASI menilai kebijakan
pemkab membatasi pemegang
SKTM untuk mendapatkan layanan
kesehatan di RSD tidak
peka atas penderitaan warga
miskin. Sebab, nyata-nyata
pasien yang menggunakan SKTM
merupakan warga tidak
mampu, namun mereka dicoret
dari database di Bappeda.
“Jangan sampai ini terulang lagi.
Kita akan mengawal pasien SKTM
agar tetap mendapatkan haknya,”
kata Sekretaris Komunitas Pemuda
Sidoarjo (KIPAS), Tommy
HW, yang turut dalam aksi.
Aksi keprihatinan yang digelar
di gedung DPRD Sidoarjo
itu mendapat simpati dari
Fraksi Demokrat. Ketua Fraksi
Demokrat, Juanasari, dan
anggotanya, Nunuk Lelarosanawati,
ikut turun dalam
aksi tersebut.
Juanasari mengaku menyayangkan
penolakan pasien miskin
saat berobat di RSD. Meskipun
dalih pemkab karena pasien
pemegang SKTM itu tidak masuk
lagi dalam database, seharusnya
mereka tetap ditangani
dulu. Baru kemudian dicarikan
solusi anggaran untuk memback
up layanan yang diberikan.
Apalagi untuk pasien cuci darah
yang harus mendapat penanganan
segera dan tidak bisa ditunda
lagi.
“Kita minta kebijakan membatasi
SKTM ini dikaji ulang.
Bagaimana bisa para pasien cuci
darah yang dulu masuk SKTM
kok sekarang tidak masuk database,”
terang Juanasari yang
juga anggota Komisi C.
Pasca-penolakan pasien pemegang
SKTM di RSD tersebut,
selang sehari kemudian, mereka
yang tidak masuk database
langsung kembali mendapatkan
pelayanan. Sebelumnya, mereka
ditolak lantaran datanya tak
masuk database.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo,
Mahmud SE mengatakan,
pihaknya mengusulkan
agar kriteria warga yang berhak
mendapat SKTM tidak
hanya karena miskin. Namun,
warga yang menderita penyakit
kronis seperti pasien gagal
ginjal juga harus mendapatkan
SKTM.
0 comments:
Posting Komentar