Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo siap membuatkan akta gratis
kepada korban lumpur Lapindo dengan usia lebih dari satu tahun asalkan
ada penetapan dari pengadilan.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo, Sentot Kunmardianto, Rabu, mengatakan, pihak Dispendukcapil pada dasarnya tidak ada masalah terkait dengan pembuatan akta kelahiran bagi korban lumpur.
"Kami siap untuk membuatkan akta kelahiran anak dengan usia di atas satu tahun asalkan warga sudah memiliki penetapan dari pihak pengadilan," katanya saat dikonfirmasi terkait dengan aksi korban lumpur Lapindo yang demo menuntut pembuatan akta kelahiran.
Ia mengemukakan, sesuai dengan peraturan yang sudah ada, pembuatan akta kelahiran dengan usia di atas satu tahun memang harus dengan penetapan pengadilan.
"Kami tidak berani untuk membuat akta kelahiran kepada anak di atas usia satu tahun kalau tidak ada penetapan dari pengadilan seperti yang sudah diatur dalam undang - undang," katanya.
Baru kalau sudah ada penetapan dari pengadilan, kata dia, maka akta tersebut bisa segera diselesaikan paling lama dua pekan sejak akta tersebut diajukan.
Sebelumnya, puluhan korban lumpur Lapindo menggelar demo pembuatan akta gratis kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Puluhan warga dari 5 desa yang tergabung dalam korban lumpur Lapindo menggugat (KLM) menggelar unjuk rasa dengan cara mencari simpati dan mengajak masyarakat Sidoarjo terkait dengan pembuatan akta kelahiran.
"Pengurusan akte kelahiran anak, kami mengeluarkan biaya yang cukup lumayan dan harus melalui proses sidang," Tuminah salah satu warga saat melakukan aksinya.
Ia mengatakan, terdapat sekitar 700-800 anak korban lumpur Lapindo yang tersebar di 5 desa dan 2 kecamatan yang tidak memiliki akte kelahiran.
Mereka di antaranya berasal dari Desa Penatar Sewu, Kalidawir, Gempolsari Kecamatan Tanggulangin dan Desa Glagah Arum Kecamatan Porong.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo, Sentot Kunmardianto, Rabu, mengatakan, pihak Dispendukcapil pada dasarnya tidak ada masalah terkait dengan pembuatan akta kelahiran bagi korban lumpur.
"Kami siap untuk membuatkan akta kelahiran anak dengan usia di atas satu tahun asalkan warga sudah memiliki penetapan dari pihak pengadilan," katanya saat dikonfirmasi terkait dengan aksi korban lumpur Lapindo yang demo menuntut pembuatan akta kelahiran.
Ia mengemukakan, sesuai dengan peraturan yang sudah ada, pembuatan akta kelahiran dengan usia di atas satu tahun memang harus dengan penetapan pengadilan.
"Kami tidak berani untuk membuat akta kelahiran kepada anak di atas usia satu tahun kalau tidak ada penetapan dari pengadilan seperti yang sudah diatur dalam undang - undang," katanya.
Baru kalau sudah ada penetapan dari pengadilan, kata dia, maka akta tersebut bisa segera diselesaikan paling lama dua pekan sejak akta tersebut diajukan.
Sebelumnya, puluhan korban lumpur Lapindo menggelar demo pembuatan akta gratis kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Puluhan warga dari 5 desa yang tergabung dalam korban lumpur Lapindo menggugat (KLM) menggelar unjuk rasa dengan cara mencari simpati dan mengajak masyarakat Sidoarjo terkait dengan pembuatan akta kelahiran.
"Pengurusan akte kelahiran anak, kami mengeluarkan biaya yang cukup lumayan dan harus melalui proses sidang," Tuminah salah satu warga saat melakukan aksinya.
Ia mengatakan, terdapat sekitar 700-800 anak korban lumpur Lapindo yang tersebar di 5 desa dan 2 kecamatan yang tidak memiliki akte kelahiran.
Mereka di antaranya berasal dari Desa Penatar Sewu, Kalidawir, Gempolsari Kecamatan Tanggulangin dan Desa Glagah Arum Kecamatan Porong.
0 comments:
Posting Komentar