Pemerintah kembali mengeluarkan Rp
2,3 triliun untuk penanganan lumpur Lapindo lewat Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam RAPBN 2013, naik dari Rp 1,5 triliun di
tahun ini. Untuk apa anggaran tersebut?
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2013, Kamis (23/8), anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 2 program yaitu kelancaran penanggulangan lumpur Lapindo serta penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo.
Pada program pertama yaitu penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi anggaran untuk BPLS digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan) dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi).
Selain itu, pada program tersebut juga terdapat bantuan kontrak rumah, dan pembayaran pembelian tanah serta bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 65 rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, dan Desa Ketapang).
Pada program kedua yaitu penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, pemerintah dalam RAPBN 2013 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan anggaran maksimal Rp 155 miliar.
Nota tersebut mengungkapkan, pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran untuk penanggulan lumpur Lapindo hingga 2016. Di 2014 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 121,3 miliar, di 2015 sebesar Rp 122,2 miliar, dan di 2016 sebesar Rp 121,3 miliar.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2013, Kamis (23/8), anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 2 program yaitu kelancaran penanggulangan lumpur Lapindo serta penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo.
Pada program pertama yaitu penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi anggaran untuk BPLS digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan) dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi).
Selain itu, pada program tersebut juga terdapat bantuan kontrak rumah, dan pembayaran pembelian tanah serta bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 65 rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, dan Desa Ketapang).
Pada program kedua yaitu penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, pemerintah dalam RAPBN 2013 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan anggaran maksimal Rp 155 miliar.
Nota tersebut mengungkapkan, pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran untuk penanggulan lumpur Lapindo hingga 2016. Di 2014 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 121,3 miliar, di 2015 sebesar Rp 122,2 miliar, dan di 2016 sebesar Rp 121,3 miliar.
0 comments:
Posting Komentar