Hasil Audit BPK: Dana Taliasih dan Asuransi DPRD Sidoarjo Harus Dikembalikan

Hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
tahun 2010 yang menyebut
adanya kerugian negara atas
penerimaan dana tali asih dan
asuransi dewan periode 1999-
2004 yang bersumber dari APBD
Sidoarjo harus ditindaklanjuti.
Para mantan legislator periode
1999-2004 yang menerima
penyerahan dana di akhir periode
kedewanan itu, wajib mengembalikan
uang yang telah
diterimanya masing-masing Rp
50-60 juta per anggota dewan.
Selama tidak ada pengembalian
dana itu, maka setiap dilakukan
audit BPK, temuan itu akan selalu
muncul. Untuk itu, kini Sekretariat
DPRD Sidoarjo getol
mengejar pengembalian dana itu
dari masing-masing anggota dewan
periode 1999-2004.
Langkah pertama yang telah
dilakukan, Setwan bersama Ketua
DPRD Dawud Budi Sutrisno
telah mengundang para mantan
legislator 1999-2004 itu untuk
melakukan pertemuan guna
mensosialisasikan temuan BPK
tersebut.
“Temuan dari BPK ini disampaikan
ke instansi terkait,
dan harus ditindaklanjuti. Apabila
ada kerugian negara, harus
ada pengembalian. Jika tidak,
mereka (mantan legislator 1999-
2004) bisa berperkara di hadapan
hukum,” terang sumber
Radar Sidoarjo di lingkup Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA)
Sidoarjo, kemarin (28/10).
Dijelaskan, hasil temuan BPK
tersebut sudah disampaikan ke
Sekretariatan DPRD Sidoarjo
(Setwan) maupun DPPKA. Selama
ini, DPPKA memang menjadi
sumber pencairan dana dan
menangani seluruh anggaran di
satuan kerja perangkat daerah
(SKPD). Usulan program yang
berasal dari instansi terkait,
pencairannya selalu dilakukan
lewat DPPKA.
Sejauh ini, temuan BPK itu
sudah ditindaklanjuti oleh Sekretariatan
DPRD Sidoarjo. Namun
sayangnya, hasil pertemuan
yang digelar pada Kamis (25/
10) lalu di gedung DPRD itu
belum ada titik temu.
Malah, para mantan wakil
rakyat itu ganti meminta para
mantan pejabat yang dinilai mengetahui
seluk beluk pencairan
dana tali asih dan asuransi dipanggil terlebih dulu untuk
klarifikasi. Pejabat dimaksud
adalah mantan sekretaris daerah
dan mantan sekwan. Juga,
mantan bupati dan wakil bupati
saat itu yang tak lain adalah
pasangan Win Hendrarso dan
Saiful Ilah (bupati sekarang).
Dari data yang dihimpun Radar
Sidoarjo, sebenarnya persoalan
dana tali asih dan asuransi dewan
itu pernah menjadi incaran Kejaksaan
Negeri (Kejari) Sidoarjo
untuk ditangani. Namun karena
kala itu lembaga penegak hukum
tersebut menangani kasus lain
yang lebih besar, yakni korupsi
dana sumber daya manusia
(SDM) senilai Rp 21,3 miliar di
DPRD Sidoarjo periode 1999-
2004, maka persoalan dana tali
asih dan asuransi itu belum
dilakukan penyelidikan.
Terlebih, kala itu konsentrasi
Korps Adhyaksa tersebut adalah
menyeret jajaran pimpinan dan
anggota dewan ke meja hijau. Hasilnya,
mayoritas mantan wakil
rakyat periode 1999-2004 itu memang
harus mendekam di penjara.
Dana tali asih dewan ini bermasalah
karena BPK menganggap
tidak ada payung hukum
untuk pemberian tali asih
kepada mantan wakil rakyat
yang akan pensiun. Sedangkan
mengenai dana asuransi, dinilai
bermasalah karena seharusnya
dana itu tidak dibagikan berupa
uang. Namun, diberikan berdasarkan
klaim layanan kesehatan
yang dipakai. Namun yang terjadi
kala itu, dana asuransi
dibagi-bagikan merata ke seluruh
anggota dewan berupa
uang tunai di akhir masa tugas.
Saat itu, sebagian anggota
dewan yang terpilih lagi pada
periode 2004-2009 sempat melakukan
upaya ‘pemutihan’ dengan
mengusulkan sistem potong
gaji
Sementara itu, Sekretaris
DPRD Sidoarjo Endang Susijanti
mengakui pihaknya sudah
menindaklanjuti hasil temuan
BPK 2010 tersebut. Yakni, memberitahukan
hasil audit BPK itu
kepada para mantan wakil rakyat
periode 1999-2004 dan menyampaikan
surat utang dana
tali asih dan dana asuransi yang
harus dikembalikan.
“Kita perlu sampaikan hal ini,
karena jika tidak ditindaklanjuti
maka kita nanti yang
ikut disalahkan. Selain itu, temuan
BPK ini juga akan terus
muncul di setiap hasil audit tahun-
tahun berikutnya jika tidak
ada tindak lanjut,” kata Endang
Susijanti.