Puluhan koordinator korban semburan lumpur panas Lapindo mendatangi dan
mengadu ke Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis
(1/11), karena merasa dibohongi PT Lapindo.
Korban luapan lumpur merasa dibohongi lantaran ganti rugi atas lahan dan bangunan mereka macet selama empat bulan terakhir. Padahal akhir tahun ini seharusnya sudah dilunasi.
Puluhan warga yang ditemui oleh Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus dan beberapa anggota pansus menyebutkan sisa pembayaran ganti rugi senilai Rp900 miliar ternyata baru dibayar Rp60 miliar. Karena macetnya pembayaran ganti rugi tersebut, warga khawatir Lapindo tidak mampu menjalankan kewajiban melunasi ganti rugi pada akhir tahun.
"Sesuai kesepakatan dengan Nirwan Bakrie dahulu, untuk bulan September lalu dijanjikan akan digelontor pembayaran dua kali. Kenyataannya, nol. Karena kami dibayar cicilan dan macet,' kata Sunarto, koordinator warga.
Di hadapan pansus lumpur warga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada minggu depan apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh Lapindo. Warga mengaku sudah kesal karena berbagai upaya dilakukan ternyata tidak berhasil. Upaya itu antara lain dengan melakukan kesepakatan dengan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus menyatakan akan
terus memperjuangkan nasib warga. Menurutnya, Pansus Lumpur baru bisa bergerak berdasarkan aspirasi warga seperti ini. "Kalau kenyataannya pembayaran ganti rugi macet seperti ini, kami akan mempertanyakan ke Jakarta," kata Emir.
Korban luapan lumpur merasa dibohongi lantaran ganti rugi atas lahan dan bangunan mereka macet selama empat bulan terakhir. Padahal akhir tahun ini seharusnya sudah dilunasi.
Puluhan warga yang ditemui oleh Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus dan beberapa anggota pansus menyebutkan sisa pembayaran ganti rugi senilai Rp900 miliar ternyata baru dibayar Rp60 miliar. Karena macetnya pembayaran ganti rugi tersebut, warga khawatir Lapindo tidak mampu menjalankan kewajiban melunasi ganti rugi pada akhir tahun.
"Sesuai kesepakatan dengan Nirwan Bakrie dahulu, untuk bulan September lalu dijanjikan akan digelontor pembayaran dua kali. Kenyataannya, nol. Karena kami dibayar cicilan dan macet,' kata Sunarto, koordinator warga.
Di hadapan pansus lumpur warga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada minggu depan apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh Lapindo. Warga mengaku sudah kesal karena berbagai upaya dilakukan ternyata tidak berhasil. Upaya itu antara lain dengan melakukan kesepakatan dengan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus menyatakan akan
terus memperjuangkan nasib warga. Menurutnya, Pansus Lumpur baru bisa bergerak berdasarkan aspirasi warga seperti ini. "Kalau kenyataannya pembayaran ganti rugi macet seperti ini, kami akan mempertanyakan ke Jakarta," kata Emir.
0 comments:
Posting Komentar