Kedutaan Besar RI untuk Singapura mengancam izin perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja Indonesia, Javamaids. Alasannya, nama perusahaan yang
beroperasi di Singapura tersebut dinilai tidak etis dan menimbulkan
salah paham di sejumlah kalangan terutama warga Indonesia.
"KBRI Singapura meminta pemilik perusahaan mengubah nama agar lebih beretika. Apabila Javamaids tidak memenuhi harapan tersebut, maka KBRI akan mencabut izinnya dalam merekrut para TKI," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jumhur Hidayat, di Jakarta, Selasa, 6 November 2012.
Setelah heboh iklan "TKI on Sale" di daerah Chow Kit, Malaysia, muncul kabar ada iklan serupa di daerah Bukit Timah Plaza, Singapura. Iklan Javamaids ditafsirkan sebagai ajang jual-beli TKI asal Jawa, karena memajang gambar para TKI berikut riwayat hidup masing-masing.
Jumhur mengaku BNP2TKI langsung melakukan klarifikasi ke Duta Besar RI untuk Singapura, Andri Hadi. Kepada Jumhur, Andri mengaku KBRI telah memanggil perusahaan pemasang iklan tersebut, kemarin, untuk memberikan klarifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, pihak pengiklan Javamaids membantah secara spesifik menjual tenaga TKI asal Jawa. "Mereka mengaku sebagai perusahaan perekrut tenaga kerja sektor domestik yang ada di Singapura. Namun setelah pertemuan kemarin, mereka menyatakan siap mencabut iklan yang membuat Indonesia tidak nyaman," ujar Jumhur.
Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah, menambahkan, pihaknya berharap pemerintah tidak sekadar menyampaikan kecaman dan melakukan upaya diplomasi menghadapi sejumlah persoalan yang menimpa TKI di luar negeri. Menurut Iffah, pemerintah pantang lamban dalam melindungi TKI.
"Ketika penanganan pemerintah lamban, kebijakan apapun tak ubahnya sebagai ''lip service'' yang semu dan tidak memberi solusi apapun. Pemerintah pada akhirnya tampak sebagai kapitalis yang tidak bertanggung jawab terhadap nasib rakyatnya," kata Iffah dalam konferensi pers soal pekerja perempuan Indonesia di Jakarta, hari ini.
Iffah berharap pemerintah menyikapi sejumlah masalah terkait TKI dengan melakukan moratorium ke negara manapun. Moratorium ke beberapa negara saja dinilai tidak memadai dan tidak menunjukkan upaya perlindungan negara.
"KBRI Singapura meminta pemilik perusahaan mengubah nama agar lebih beretika. Apabila Javamaids tidak memenuhi harapan tersebut, maka KBRI akan mencabut izinnya dalam merekrut para TKI," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jumhur Hidayat, di Jakarta, Selasa, 6 November 2012.
Setelah heboh iklan "TKI on Sale" di daerah Chow Kit, Malaysia, muncul kabar ada iklan serupa di daerah Bukit Timah Plaza, Singapura. Iklan Javamaids ditafsirkan sebagai ajang jual-beli TKI asal Jawa, karena memajang gambar para TKI berikut riwayat hidup masing-masing.
Jumhur mengaku BNP2TKI langsung melakukan klarifikasi ke Duta Besar RI untuk Singapura, Andri Hadi. Kepada Jumhur, Andri mengaku KBRI telah memanggil perusahaan pemasang iklan tersebut, kemarin, untuk memberikan klarifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, pihak pengiklan Javamaids membantah secara spesifik menjual tenaga TKI asal Jawa. "Mereka mengaku sebagai perusahaan perekrut tenaga kerja sektor domestik yang ada di Singapura. Namun setelah pertemuan kemarin, mereka menyatakan siap mencabut iklan yang membuat Indonesia tidak nyaman," ujar Jumhur.
Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah, menambahkan, pihaknya berharap pemerintah tidak sekadar menyampaikan kecaman dan melakukan upaya diplomasi menghadapi sejumlah persoalan yang menimpa TKI di luar negeri. Menurut Iffah, pemerintah pantang lamban dalam melindungi TKI.
"Ketika penanganan pemerintah lamban, kebijakan apapun tak ubahnya sebagai ''lip service'' yang semu dan tidak memberi solusi apapun. Pemerintah pada akhirnya tampak sebagai kapitalis yang tidak bertanggung jawab terhadap nasib rakyatnya," kata Iffah dalam konferensi pers soal pekerja perempuan Indonesia di Jakarta, hari ini.
Iffah berharap pemerintah menyikapi sejumlah masalah terkait TKI dengan melakukan moratorium ke negara manapun. Moratorium ke beberapa negara saja dinilai tidak memadai dan tidak menunjukkan upaya perlindungan negara.
0 comments:
Posting Komentar