Kekuatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo
mengalami kenaikan. Tahun
2013 mendatang, APBD diusulkan
Rp 2,339 triliun, tepatnya Rp
2.339.816.167.384. Jumlah ini berarti
naik Rp 150 miliar dibandingkan
APBD tahun ini yang nilainya
Rp 2,189 triliun.
Nilai ini diketahui dalam kegiatan
sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang
APBD tahun anggaran 2013, di Sun
Hotel, kemarin. Sosialisasi itu dibuka
oleh Bupati H Saiful Ilah di
hadapan perwakilan legislatif, kepala
SKPD, BUMD, BUMN, swasta,
intansi vertikal, ormas dan kalangan
profesional.
Kekuatan anggaran tersebut
terbagi dalam belanja tidak langsung
dan belanja langsung. Belanja
tidak langsung Rp 1,311 triliun dan
belanja langsung Rp 1,028. Sedangkan
pendapatan daerah APBD
2013 diusulkan Rp 2,229 triliun, tepatnya
Rp 2.229.316.167.384. Pendapatan
daerah ini terbagi menjadi
tiga yakni Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dana perimbangan dan lainlain
pendapatan yang sah (selengkapnya
lihat tabel).
Dengan demikian, APBD 2013
mengalami defisit Rp 110.500.-
000.000. ìDefisit ini akan ditutup
dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran (Silpa)
sebelumnya,” kata Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset (DPPKA) Sidoarjo,
Joko Sartono.
Menurut dia, Pemkab Sidoarjo memiliki penerimaan pembiayaan
daerah sebesar Rp 122,4
miliar. Anggaran itu sumbernya
dari Silpa Rp 110,500 miliar,
dan penerimaan pengembalian
dana bergulir Rp 11,9 miliar.
Sementara itu Sekretaris Daerah
(Sekda) Vino Rudy Muntiawan
menjelaskan prioritas
pembangunan tahun 2013 ada
lima poin. Pertama, peningkatan
investasi dan ekonomi lokal
yang didukung oleh pembangunan
infrastruktur dan pengembangan
sumber-sumber
dana pembangunan. Kedua,
peningkatan daya saing Sumber
Daya Manusia (SDM) dan tata
kelola pemerintahan yang baik.
“Untuk poin pertama disediakan
anggaran sekitar Rp 363
miliar, dan poin kedua Rp 528
miliar,” kata Vino.
Poin ketiga sebagai prioritas
pembangunan tahun 2013 adalah
peningkatan modal sosial
pembangunan, penegakan supremasi
hukum, pemerataan
dan peningkatan peran wanita
dalam pembangunan. Untuk ini,
disediakan anggaran sekitar Rp
36 miliar.
Sedangkan poin keempat yakni
optimalisasi pelestarian dana
kualitas dan lingkungan hidup
dengan mengacu pada kebijakan
tata ruang dan efektivitas penanganan
bencana. Kelima, peningkatan
peran serta masyarakat
dalam berpolitik dan meningkatkan
iklim demokrasi
yang sehat. “Poin empat disediakan
dana sekitar Rp 91 miliar,
dan poin lima sekitar Rp 8
miliar,î katanya.
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo
mengalami kenaikan. Tahun
2013 mendatang, APBD diusulkan
Rp 2,339 triliun, tepatnya Rp
2.339.816.167.384. Jumlah ini berarti
naik Rp 150 miliar dibandingkan
APBD tahun ini yang nilainya
Rp 2,189 triliun.
Nilai ini diketahui dalam kegiatan
sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang
APBD tahun anggaran 2013, di Sun
Hotel, kemarin. Sosialisasi itu dibuka
oleh Bupati H Saiful Ilah di
hadapan perwakilan legislatif, kepala
SKPD, BUMD, BUMN, swasta,
intansi vertikal, ormas dan kalangan
profesional.
Kekuatan anggaran tersebut
terbagi dalam belanja tidak langsung
dan belanja langsung. Belanja
tidak langsung Rp 1,311 triliun dan
belanja langsung Rp 1,028. Sedangkan
pendapatan daerah APBD
2013 diusulkan Rp 2,229 triliun, tepatnya
Rp 2.229.316.167.384. Pendapatan
daerah ini terbagi menjadi
tiga yakni Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dana perimbangan dan lainlain
pendapatan yang sah (selengkapnya
lihat tabel).
Dengan demikian, APBD 2013
mengalami defisit Rp 110.500.-
000.000. ìDefisit ini akan ditutup
dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran (Silpa)
sebelumnya,” kata Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset (DPPKA) Sidoarjo,
Joko Sartono.
Menurut dia, Pemkab Sidoarjo memiliki penerimaan pembiayaan
daerah sebesar Rp 122,4
miliar. Anggaran itu sumbernya
dari Silpa Rp 110,500 miliar,
dan penerimaan pengembalian
dana bergulir Rp 11,9 miliar.
Sementara itu Sekretaris Daerah
(Sekda) Vino Rudy Muntiawan
menjelaskan prioritas
pembangunan tahun 2013 ada
lima poin. Pertama, peningkatan
investasi dan ekonomi lokal
yang didukung oleh pembangunan
infrastruktur dan pengembangan
sumber-sumber
dana pembangunan. Kedua,
peningkatan daya saing Sumber
Daya Manusia (SDM) dan tata
kelola pemerintahan yang baik.
“Untuk poin pertama disediakan
anggaran sekitar Rp 363
miliar, dan poin kedua Rp 528
miliar,” kata Vino.
Poin ketiga sebagai prioritas
pembangunan tahun 2013 adalah
peningkatan modal sosial
pembangunan, penegakan supremasi
hukum, pemerataan
dan peningkatan peran wanita
dalam pembangunan. Untuk ini,
disediakan anggaran sekitar Rp
36 miliar.
Sedangkan poin keempat yakni
optimalisasi pelestarian dana
kualitas dan lingkungan hidup
dengan mengacu pada kebijakan
tata ruang dan efektivitas penanganan
bencana. Kelima, peningkatan
peran serta masyarakat
dalam berpolitik dan meningkatkan
iklim demokrasi
yang sehat. “Poin empat disediakan
dana sekitar Rp 91 miliar,
dan poin lima sekitar Rp 8
miliar,î katanya.
0 comments:
Posting Komentar