SIDOARJO – Kemacetan masih
menjadi salah satu kendala besar
transportasi di Sidoarjo. Hal
ini diungkapkan pakar transportasi
ITS, Haryo Sulistiarso saat
workshop penataan transportasi
lalu lintas yang digelar di Pendapa
Delta Agung Wibawa, kemarin.
“Banyak penyebab kemacetan
di Sidoarjo, salah satunya adalah
penataan parkir yang kurang bagus,”
ungkapnya.
Lahan parkir di Sidoarjo, kata
Haryo Sulistiarso, sebenarnya cukup
memadai. Namun penataan
parkir yang kurang tepat membuat
lahan parkir terkesan kurang.
“Kalau penataanya tidak dicampur,
sebenarnya cukup lahannya,”
terusnya. Menurut dia, sedikitnya
ada 8 titik tempat parkir
yang menyebabkan kemacetan.
“Semua terletak di wilayah kota,”
imbuhnya.
Untuk menangani masalah parkir,
Haryo menyarankan pemerintah
menyediakan lahan khusus
parkir. Langkah itu harus segera
diambil mengingat kemacetan di
Sidoarjo bisa semakin parah, tidak
ada penanganan.
Sementara itu, pakar statistika
ITS, Kresnayana Yahya mengatakan,
kemacetan di Sidoarjo bisa
menghambat laju ekonomi masyarakat.
Katanya, kemacetan bisa
membuat investor yang niatnya
menanamkan modal menjadi
urung. “Berapa banyak investor
yang mengurungkan niatnya melihat
kemacetan dan infrastruktur
minim di Sidoarjo?” ungkapnya.
Ia menyentil banyaknya pabrik
di Sidoarjo seharusnya membuat
pemerintah mampu memperbaiki
infrastruktur jalan yang ada. Kata
Kresnayana, tinggal adanya kemauan
pemerintah untuk melakukannya.
“Padahal pajak yang dibayarkan
pabrik tersebut banyak
namun tidak ada imbal baliknya
dari pemerintah,” sentil dia.
Kresnayana menambahkan, selain
pembangunan infrastruktur
yang memadai, harus ada peraturan
yang mengatur jalur truk
dari pabrik. Seperti, truk harus lewat
jalur lingkar timur karena keluar
masuknya truk pabrik juga
menjadi salah satu penyebab
kemacetan. Namun Kresnayana
menolak wacana pembatasan jam
operasional truk seperti masa orde
baru. “Tidak perlu dibatasi jam
operasional, truk cukup diarahkan
saja,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, jika tidak segera
ada perbaikan untuk menanggulangi
kemacetan, maka
berdampak pada kerugian usaha.
Kemacetan bakal menambah beban
pengeluaran pabrik. “Setengah
jam macet saja, biaya operasional
pabrik bertambah Rp 100
ribu. Jika lebih dari setengah jam,
tinggal menghitung saja,”
ujarnya.
Dalam workshop kemarin, juga
muncul wacana untuk membangun
jalur komuter dari Sidoarjo-
Gresik dan Sidoarjo-Juanda. “Hal
ini untuk memecah jalur supaya
tidak macet,” jelasnya. Kresnayana
berharap pemerintah dan
DPRD bertindak tegas dalam upaya
mengatasi kemacetan. “Kalau
dibiarkan berlarut larut akan
banyak investor yang lari,”
tandasnya.
menjadi salah satu kendala besar
transportasi di Sidoarjo. Hal
ini diungkapkan pakar transportasi
ITS, Haryo Sulistiarso saat
workshop penataan transportasi
lalu lintas yang digelar di Pendapa
Delta Agung Wibawa, kemarin.
“Banyak penyebab kemacetan
di Sidoarjo, salah satunya adalah
penataan parkir yang kurang bagus,”
ungkapnya.
Lahan parkir di Sidoarjo, kata
Haryo Sulistiarso, sebenarnya cukup
memadai. Namun penataan
parkir yang kurang tepat membuat
lahan parkir terkesan kurang.
“Kalau penataanya tidak dicampur,
sebenarnya cukup lahannya,”
terusnya. Menurut dia, sedikitnya
ada 8 titik tempat parkir
yang menyebabkan kemacetan.
“Semua terletak di wilayah kota,”
imbuhnya.
Untuk menangani masalah parkir,
Haryo menyarankan pemerintah
menyediakan lahan khusus
parkir. Langkah itu harus segera
diambil mengingat kemacetan di
Sidoarjo bisa semakin parah, tidak
ada penanganan.
Sementara itu, pakar statistika
ITS, Kresnayana Yahya mengatakan,
kemacetan di Sidoarjo bisa
menghambat laju ekonomi masyarakat.
Katanya, kemacetan bisa
membuat investor yang niatnya
menanamkan modal menjadi
urung. “Berapa banyak investor
yang mengurungkan niatnya melihat
kemacetan dan infrastruktur
minim di Sidoarjo?” ungkapnya.
Ia menyentil banyaknya pabrik
di Sidoarjo seharusnya membuat
pemerintah mampu memperbaiki
infrastruktur jalan yang ada. Kata
Kresnayana, tinggal adanya kemauan
pemerintah untuk melakukannya.
“Padahal pajak yang dibayarkan
pabrik tersebut banyak
namun tidak ada imbal baliknya
dari pemerintah,” sentil dia.
Kresnayana menambahkan, selain
pembangunan infrastruktur
yang memadai, harus ada peraturan
yang mengatur jalur truk
dari pabrik. Seperti, truk harus lewat
jalur lingkar timur karena keluar
masuknya truk pabrik juga
menjadi salah satu penyebab
kemacetan. Namun Kresnayana
menolak wacana pembatasan jam
operasional truk seperti masa orde
baru. “Tidak perlu dibatasi jam
operasional, truk cukup diarahkan
saja,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, jika tidak segera
ada perbaikan untuk menanggulangi
kemacetan, maka
berdampak pada kerugian usaha.
Kemacetan bakal menambah beban
pengeluaran pabrik. “Setengah
jam macet saja, biaya operasional
pabrik bertambah Rp 100
ribu. Jika lebih dari setengah jam,
tinggal menghitung saja,”
ujarnya.
Dalam workshop kemarin, juga
muncul wacana untuk membangun
jalur komuter dari Sidoarjo-
Gresik dan Sidoarjo-Juanda. “Hal
ini untuk memecah jalur supaya
tidak macet,” jelasnya. Kresnayana
berharap pemerintah dan
DPRD bertindak tegas dalam upaya
mengatasi kemacetan. “Kalau
dibiarkan berlarut larut akan
banyak investor yang lari,”
tandasnya.
0 comments:
Posting Komentar