APBD Sidoarjo Digedok Rp 2,5 Triliun

SIDOARJO – Setelah melalui
proses panjang, Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo
tahun 2013 akhirnya digedok
kemarin. Selanjutnya, APBD
akan dikirim ke gubernur untuk
dievaluasi.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terlihat
lega. Dalam sambutannya,
orang nomor satu di Kota Delta
tersebut mengakui, pembahasan
RAPBD berjalan cukup panjang,
sebab banyak perbedaan pendapat.
“Perbedaan itu lumrah tetapi
harus tetap mengedepankan
norma yang berlaku,” paparnya.
Dalam pengesahan ini, APBD
ditetapkan Rp 2,5 triliun, tepatnya
Rp 2.581.879.644.884.
Jumlah ini mengalami kenaikan
karena usulan pemkab adalah Rp
2.339.816.167.384. Demikian juga
untuk pendapatan daerah, pemkab
juga dituntut bekerja lebih keras,
sebab target pos pendapatan
digenjot naik. Semula, usulannya
Rp 2.229.316.167384, kini menjadi
Rp 2.244.879.644.884. Dengan demikian,
APBD 2013 mengalami
defisit Rp 337 miliar.
Di pos pembiayaan daerah, dalam
RAPBD 2013 sebesar Rp
110.500.000.000 yang terdiri dari
penerimaan pembiayaan Rp
122.400.000.000 dan pengeluaran
pembiayaan Rp 11.900.000.000.
Setelah melalui pembahasan,
pembiayaan daerah menjadi Rp
337.000.000.000, yang berasal dari
penerimaan pembiayaan Rp
348.900.000.000, serta pengeluaran
pembiayaan Rp 11.900.000.000.
Ketua DPRD Sidoarjo, Dawud
Budi Sutrisno pun mengaku lega.
Sebab pengesahan APBD membuat
program daerah dapat segera
dilaksanakan. “Tadi hasil rapat
langsung kita kirim ke gubernur,”
katanya.
Dawud menilai, APBD 2013 dinilai
sudah prorakyat. Di antaranya,
disahkannya anggaran untuk
pengadaan 40 unit motor trail guna
mendukung keamanan di Sidoarjo,
serta anggaran untuk peninggian
gedung SMAN 1 Sidoarjo
yang mengeluh kebanjiran. Alokasi
untuk peninggian ini diplot
Rp 2 miliar.
Zainul Lutfi, salah satu anggota
Badan Anggaran (Banggar) mendesak,
dengan digedoknya APBD,
program yang menjadi prioriotas
segera dijalankan, seperti program
normalisasi sungai untuk
menanggulangi banjir, perbaikan
jalan, serta rehab gedung sekolah.
Pembangunan puskesmas pembantu
terkait dengan pelayanan
masyarakat juga harus segera
dilaksanakan.
“Kami berharap program prioritas
bisa dilaksanakan paling
lambat triwulan II. Sedangkan
pembangunan fisik yang butuh
waktu panjang bisa dilaksanakan
mulai triwulan II, agar program
itu bisa segera dirasakan masyarakat,”
katanya.