Fraksi Demokrat satu-satunya fraksi yang setuju kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) di sidang Paripurna DPR RI, Jumat (30/3/2012).
Ini terlihat dari pandangan tiap-tiap fraksi sesudah Badan Anggaran (Banggar) membacakan hasil rapat soal APBN Perubahan 2012 termasuk di dalamnya rencana kenaikan harga BBM.
Faiz Fajarudin reporter Suara Surabaya di Jakarta, melaporkan, dari 9 fraksi di DPR yang menolak kenaikan BBM masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, Golkar, PKS dan ternyata PKB yang awalnya menerima, dalam pandangannya ternyata secara mengejutkan juga menolak kenaikan harga BBM.
Sementara PAN menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah, dan PPP minta ditunda kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Dalam pandangannya tersebut rata-rata fraksi yang menolak berpendapat kenaikan BBM baru dilakukan kalau harga minyak mentah dunia atau International Crude Price naik 15 sampai 20 persen dari harga 105 dollar per barrel.
Satu-satunya fraksi yang mengusulkan 20 persen hanya PKS seperti yang disampaikan Abdul Hakim juru bicara PKS.
Untuk memutuskan apakah secara aklamasi DPR menolak atau harus lewat mekanisme voting, sekarang ini rapat paripurna di skors untuk forum lobby-lobby.
Ini terlihat dari pandangan tiap-tiap fraksi sesudah Badan Anggaran (Banggar) membacakan hasil rapat soal APBN Perubahan 2012 termasuk di dalamnya rencana kenaikan harga BBM.
Faiz Fajarudin reporter Suara Surabaya di Jakarta, melaporkan, dari 9 fraksi di DPR yang menolak kenaikan BBM masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, Golkar, PKS dan ternyata PKB yang awalnya menerima, dalam pandangannya ternyata secara mengejutkan juga menolak kenaikan harga BBM.
Sementara PAN menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah, dan PPP minta ditunda kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Dalam pandangannya tersebut rata-rata fraksi yang menolak berpendapat kenaikan BBM baru dilakukan kalau harga minyak mentah dunia atau International Crude Price naik 15 sampai 20 persen dari harga 105 dollar per barrel.
Satu-satunya fraksi yang mengusulkan 20 persen hanya PKS seperti yang disampaikan Abdul Hakim juru bicara PKS.
Untuk memutuskan apakah secara aklamasi DPR menolak atau harus lewat mekanisme voting, sekarang ini rapat paripurna di skors untuk forum lobby-lobby.
0 comments:
Posting Komentar