Gubernur Jawa Timur
Soekarwo mengaku tidak bisa menghalangi
sebagian korban lumpur Lapindo untuk turun
jalan menuntut ganti rugi. Bahkan, Soekarwo
menilai protes keras warga sebagai hal biasa,
karena ada hak-hak warga yang belum
dipenuhi PT Minarak Lapindo Jaya.
“Menurut saya, protes keras ini bisa saja
dilakukan warga asalkan jangan menutup jalan
karena menganggu kepentingan umum,”
ungkap Soekarwo di Surabaya, kemarin (20/4).
Menurut gubernur, selama ini yang melakukan
aksi protes bukan hanya korban lumpur
Lapindo. Protes keras juga pernah dilakukan
warga Jogjakarta terhadap kebijakan
pusat. Warga Jogjakarta melakukan aksi dengan
berdiri dan berkumpul di alun-alun terkait
polemik RUU Keistimewaan Jogjakarta
yang digulirkan pemerintah pusat.
“Jadi, kalau warga protes, itu hal biasa.
Cuma, saya pesan, jangan anarkis dan mengganggu
ketertiban,” tegasnya.
Sementara itu, penolakan Gubernur Soekarwo
atas pengajuan kredit PT Minarak
Lapindo Jaya ke Bank Jatim sebesar Rp 900
miliar ternyata didukung anggota DPRD
Jatim. Sebab, pinjaman untuk melunasi ganti
rugi korban semburan lumpur itu mengandung
risiko tinggi. Dari sisi bisnis pun tidak
menguntungkan. “Jadi, kami mendukung sikap
gubernur,” tegas Sekretaris Fraksi PPPR
Nizar Zahro.
0 comments:
Posting Komentar