PT Minarak Lapindo Jaya baru bisa melunasi ganti rugi kepada warga
korban lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, Desember mendatang. Padahal,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan paling lambat ganti rugi
dibayar pada Juni 2012.
Ketidakmampuan PT Minarak Lapindo Jaya membayar pada Juni mendatang itu disampaikan Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala ketika dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (23/4). Pansus memanggil PT Minarak Lapindo Jaya untuk dimintai keterangan seputar pembayaran ganti rugi bagi warga korban lumpur.
Pertemuan Pansus Lumpur dengan PT Minarak Lapindo Jaya yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD Sidoarjo itu juga dihadiri perwakilan korban lumpur Lapindo. Dalam pertemuan tersebut warga menyampaikan tuntutan agar ganti rugi untuk mereka dilunasi pada Juni mendatang seperti diinstruksikan presiden.
Atas tuntutan warga, Andi menyatakan pihaknya masih mencari cara agar bisa mempercepat pembayaran ganti rugi itu. Ia meminta waktu kepada korban lumpur hingga 27 April mendatang untuk mengkonsolidasikan hal itu dengan keluarga Bakrie.
"Kalau ditanya apa yang akan kami lakukan setelah permohonan pinjaman ke Bank Jatim ditolak. Kami jawab segera melakukan konsolidasi dan kajian-kajian," kata Andi.
Menurutnya, konsolidasi dilakukan untuk menghitung berapa cash flow yang saat ini dimiliki guna melakukan percepatan pembayaran. Andi sempat mengatakan berniat menjual salah satu aset perusahaan milik Bakrie. Namun, alternatif menjual salah satu aset tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
Sementara warga yang hadir dalam pertemuan itu tetap mendesak agar percepatan pembayaran segera direalisasikan. "Kami tetap menuntut pelunasan ganti rugi dilakukan pada Juni mendatang," kata Sunarto, salah seorang korban lumpur.
Ketidakmampuan PT Minarak Lapindo Jaya membayar pada Juni mendatang itu disampaikan Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala ketika dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (23/4). Pansus memanggil PT Minarak Lapindo Jaya untuk dimintai keterangan seputar pembayaran ganti rugi bagi warga korban lumpur.
Pertemuan Pansus Lumpur dengan PT Minarak Lapindo Jaya yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD Sidoarjo itu juga dihadiri perwakilan korban lumpur Lapindo. Dalam pertemuan tersebut warga menyampaikan tuntutan agar ganti rugi untuk mereka dilunasi pada Juni mendatang seperti diinstruksikan presiden.
Atas tuntutan warga, Andi menyatakan pihaknya masih mencari cara agar bisa mempercepat pembayaran ganti rugi itu. Ia meminta waktu kepada korban lumpur hingga 27 April mendatang untuk mengkonsolidasikan hal itu dengan keluarga Bakrie.
"Kalau ditanya apa yang akan kami lakukan setelah permohonan pinjaman ke Bank Jatim ditolak. Kami jawab segera melakukan konsolidasi dan kajian-kajian," kata Andi.
Menurutnya, konsolidasi dilakukan untuk menghitung berapa cash flow yang saat ini dimiliki guna melakukan percepatan pembayaran. Andi sempat mengatakan berniat menjual salah satu aset perusahaan milik Bakrie. Namun, alternatif menjual salah satu aset tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
Sementara warga yang hadir dalam pertemuan itu tetap mendesak agar percepatan pembayaran segera direalisasikan. "Kami tetap menuntut pelunasan ganti rugi dilakukan pada Juni mendatang," kata Sunarto, salah seorang korban lumpur.
0 comments:
Posting Komentar