Pansus Lumpur Panggil Lapindo dan Minarak

Terkait Ganti Rugi Korban Lumpur SIDOARJO—Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo berencana memanggil manajemen Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya.

Langkah itu bertujuan, mengetahui perkembangan pembayaran ganti rugi kepada ribuan korban lumpur yang hingga kini belum tuntas. Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus mengatakan, pe- manggilan tersebut terkait pembayaran ganti rugi yang belum tuntas, khususnya warga yang masuk peta terdampak.

Emir Firdaus, Komisi C DPRD Sidoarjo

Padahal, ganti rugi warga di luar peta terdampak, tak lama lagi bakal segera dibayar pemerintah.“Dengan skema itu, kemungkinan  besar, ganti rugi warga terdampak justru akan dibayar belakangan.

Sebab, sampai saat ini, Lapindo belum punya dana segar. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan diprioritaskan bagi warga di dalam peta terdampak,” ujar Emir Firdaus yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, kemarin (3/4).

Persoalan pembayaran ganti rugi itu, menurut Emir, harus segera mendapatkan solusi. Sebab, jika tak segera selesai, dikhawatirkan korban lumpur gelombang pertama ini kembali melakukan unjuk rasa ekstrem.

Seperti pemblokiran Jalan Raya Porong atau rel kereta api yang merugikan masyarakat luas. “Kami berusaha mengantisipasi agar aksi-aksi seperti itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Dengan dilakukan hearing, Pansus Lumpur ingin tahu kesulitan dan langkah-langkah apa yang sudah diambil Lapindo dan Minarak untuk pelunasan ganti rugi. Apalagi, pihak Lapindo berencana mengajukan kredit sebesar Rp 600 miliar ke Bank Jatim.

“Kalau informasi itu benar, kami meminta, Gubernur Jatim Soekarwo agar memberikan persetujuan. Bahkan, kalau perlu, kreditnya jangan hanya Rp 600 miliar, tapi Rp  1,1 triliun.

Ini sesuai kekurangan yang harus dibayar Lapindo kepada korban lumpur,” tegas Emir. Sebenarnya, komitmen untuk menuntaskan persoalan ganti rugi itu sudah berkali-kali disampaikan Aburizal Bakrie, salah satu pemilik Lapindo Brantas.

Saat berkunjung ke Sidoarjo, belum lama ini, ia bahkan menjamin, pembayaran korban lumpur akan diselesaikan pada tahun 2012 ini. “Kami melakukan pembayaran karena amanah dari ibunda saya,” ujar Aburizal waktu itu.