PORONG - Panitia Khusus Lumpur DPRD
Sidoarjo dan perwakilan warga korban lumpur
Lapindo siap-siap berangkat ke Jakarta. Mereka
mengadukan persoalan ganti rugi pembayaran
lumpur itu ke Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir
Firdaus mengatakan, rencana meluruk ibukota
Republik Indonesia itu sudah dimatangkan.
Aspirasi yang dibawa ke Jakarta
pun sudah disusun. “Intinya, kami ingin agar
pelunasan ganti rugi korban lumpur bisa se-lesai tahun ini. Sebelum pergi ke Jakarta,
kami lebih dulu ingin mengetahui perkembangan
dari PT Minarak Lapindo Jaya terkait
kepastian pembayarannya,” ujar Emir Firdaus,
kemarin.
Sebelumnya, pihak Minarak sudah dipertemukan
dengan perwakilan warga korban lumpur.
Saat itu perwakilan Minarak mengatakan,
kepastian pembayaran masih menunggu
keputusan keluarga Bakrie. Hasil presentasi
itu baru bisa diketahui pada 27-28 April 2012.
Awalnya, pembayaran ganti rugi korbanlumpur versi Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2007 akan dilakukan selambat-lambatnya
pada Juni 2012. Namun, karena kondisi
keuangan PT Minarak yang parah, pembayaran
tidak bisa dituntaskan bulan itu. Pihak
Minarak kemudian mengajukan pinjaman
ke Bank Jatim senilai Rp 600 miliar, namun
tak diluluskan karena dinilai tidak bankable.
Gubernur Jatim Soekarwo tak bisa berbuat
banyak.“Sekarang kami lagi susun aspirasi
apa saja yang akan dibawa ke Jakarta
jika tidak ada kabar yang menggembirakan
dari PT Minarak. Saat rapat hearing
sudah ditegaskan bahwa tidak ada
dana cash di pihak Minarak,” tegasnya.
Salah satu aspirasi yang akan disampaikan
jika PT Minarak tidak bisa membayar
ganti rugi pada Juni 2012, maka pemerintah
diminta membantu mencarikan
dana. Misalnya, pinjaman utang dari bank
milik pemerintah seperti yang pernah di
lakukan pada 2008. Saat itu Lapindo
Brantas mendapatkan pinjaman dari BRI
dan kini sudah dibayar lunas.
“Kalau ingin pembayaran selesai tahun
2012 ini, ya, pemerintah harus
membantu. Sebab, Minarak saat ini
Minarak tidak punya cashflow (dana
segar) untuk membayar ganti rugi korban
lumpur,” terang politisi Partai
Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, Siti Astutik, anggota
pansus DPRD Sidoarjo, kemarin
mengunjungi warga korban lumpur
yang menggelar istigosah di Tanggul
25, Renokenongo, Kecamatan Porong.
Politisi Partai Golkar itu menyumbang
air minum kemasan kepada warga
yang berdoa agar pembayaran bisa segera
tuntas pertengahan tahun ini.
“Kami membantu memberikan air minum
kepada warga yang menggelar istigosah.
Jangan dilihat bantuannya, tapi
kami ingin memberikan dorongan moril
kepada korban lumpur,” kata Siti Astutik.
Sunarto, korban lumpur asal Renokenongo,
mengatakan bahwa pihaknya
siap berangkat ke Jakarta. “Sudah lama
kami menunggu penuntasan pembayaran,
tapi makin hari makin tidak
jelas,” ujar Sunarto.
MASIH BERTAHAN
Sementara itu, kinerja Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS) di
lapangan hingga kemarin masih terhenti.
Pasalnya, korban lumpur dalam peta terdampak
sesuai Perpres 14 Tahun 2007
yang ganti rugi aset tanah dan bangunannya
menjadi tanggungjawab Lapindo Brantas
Inc masih tetap bertahan di Titik 25 .
Akibatnya, pengaliran lumpur dari
pusat semburan yang keluar dari bekas
area Sumur Banjarpanji I milik Lapindo
Brantas itu terhenti total. Kapal keruk
dan eskaponton yang berada di tengah
kubangan lumpur, yang tertampung
dalam kolam penampungan lumpur
(pond), juga tidak bisa dioperasikan.
Tidak adanya penanggulangan lumpur
ini juga membuat lumpur yang
keluar tak teralirkan dan semakin menumpuk
di pond yang ada. Ini mengkhawatirkan
karena akan mengancam
tanggul yang pondnya mulai penuh
dan terus meninggi volume lumpur
yang tertampung di kolam.
Humas BPLS Ahmad Kusairi mengatakan,
kondisi tanggul masih aman.
Namun, jika tidak ada operasional
pengaliran lumpur dalam waktu lamake Kali Porong, akan semakin membahayakan.
“Meski sekarang kondisinya
aman, tetap saja membahayakan jika
tidak ada pengaliran lumpur,” katanya.
Dia menambahkan, kalau lumpur terus
menumpuk, sangat rawan terjadi
longsoran pada gunung lumpur yang
terdapat di sekitar semburan yang
tingginya mencapai 15 meter tersebut.
Gunung lumpur yang atasnya kering,
bawahnya terdapat lumpur basah. Ini
yang dikuatirkan longsor.
Sidoarjo dan perwakilan warga korban lumpur
Lapindo siap-siap berangkat ke Jakarta. Mereka
mengadukan persoalan ganti rugi pembayaran
lumpur itu ke Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir
Firdaus mengatakan, rencana meluruk ibukota
Republik Indonesia itu sudah dimatangkan.
Aspirasi yang dibawa ke Jakarta
pun sudah disusun. “Intinya, kami ingin agar
pelunasan ganti rugi korban lumpur bisa se-lesai tahun ini. Sebelum pergi ke Jakarta,
kami lebih dulu ingin mengetahui perkembangan
dari PT Minarak Lapindo Jaya terkait
kepastian pembayarannya,” ujar Emir Firdaus,
kemarin.
Sebelumnya, pihak Minarak sudah dipertemukan
dengan perwakilan warga korban lumpur.
Saat itu perwakilan Minarak mengatakan,
kepastian pembayaran masih menunggu
keputusan keluarga Bakrie. Hasil presentasi
itu baru bisa diketahui pada 27-28 April 2012.
Awalnya, pembayaran ganti rugi korbanlumpur versi Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2007 akan dilakukan selambat-lambatnya
pada Juni 2012. Namun, karena kondisi
keuangan PT Minarak yang parah, pembayaran
tidak bisa dituntaskan bulan itu. Pihak
Minarak kemudian mengajukan pinjaman
ke Bank Jatim senilai Rp 600 miliar, namun
tak diluluskan karena dinilai tidak bankable.
Gubernur Jatim Soekarwo tak bisa berbuat
banyak.“Sekarang kami lagi susun aspirasi
apa saja yang akan dibawa ke Jakarta
jika tidak ada kabar yang menggembirakan
dari PT Minarak. Saat rapat hearing
sudah ditegaskan bahwa tidak ada
dana cash di pihak Minarak,” tegasnya.
Salah satu aspirasi yang akan disampaikan
jika PT Minarak tidak bisa membayar
ganti rugi pada Juni 2012, maka pemerintah
diminta membantu mencarikan
dana. Misalnya, pinjaman utang dari bank
milik pemerintah seperti yang pernah di
lakukan pada 2008. Saat itu Lapindo
Brantas mendapatkan pinjaman dari BRI
dan kini sudah dibayar lunas.
“Kalau ingin pembayaran selesai tahun
2012 ini, ya, pemerintah harus
membantu. Sebab, Minarak saat ini
Minarak tidak punya cashflow (dana
segar) untuk membayar ganti rugi korban
lumpur,” terang politisi Partai
Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, Siti Astutik, anggota
pansus DPRD Sidoarjo, kemarin
mengunjungi warga korban lumpur
yang menggelar istigosah di Tanggul
25, Renokenongo, Kecamatan Porong.
Politisi Partai Golkar itu menyumbang
air minum kemasan kepada warga
yang berdoa agar pembayaran bisa segera
tuntas pertengahan tahun ini.
“Kami membantu memberikan air minum
kepada warga yang menggelar istigosah.
Jangan dilihat bantuannya, tapi
kami ingin memberikan dorongan moril
kepada korban lumpur,” kata Siti Astutik.
Sunarto, korban lumpur asal Renokenongo,
mengatakan bahwa pihaknya
siap berangkat ke Jakarta. “Sudah lama
kami menunggu penuntasan pembayaran,
tapi makin hari makin tidak
jelas,” ujar Sunarto.
MASIH BERTAHAN
Sementara itu, kinerja Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS) di
lapangan hingga kemarin masih terhenti.
Pasalnya, korban lumpur dalam peta terdampak
sesuai Perpres 14 Tahun 2007
yang ganti rugi aset tanah dan bangunannya
menjadi tanggungjawab Lapindo Brantas
Inc masih tetap bertahan di Titik 25 .
Akibatnya, pengaliran lumpur dari
pusat semburan yang keluar dari bekas
area Sumur Banjarpanji I milik Lapindo
Brantas itu terhenti total. Kapal keruk
dan eskaponton yang berada di tengah
kubangan lumpur, yang tertampung
dalam kolam penampungan lumpur
(pond), juga tidak bisa dioperasikan.
Tidak adanya penanggulangan lumpur
ini juga membuat lumpur yang
keluar tak teralirkan dan semakin menumpuk
di pond yang ada. Ini mengkhawatirkan
karena akan mengancam
tanggul yang pondnya mulai penuh
dan terus meninggi volume lumpur
yang tertampung di kolam.
Humas BPLS Ahmad Kusairi mengatakan,
kondisi tanggul masih aman.
Namun, jika tidak ada operasional
pengaliran lumpur dalam waktu lamake Kali Porong, akan semakin membahayakan.
“Meski sekarang kondisinya
aman, tetap saja membahayakan jika
tidak ada pengaliran lumpur,” katanya.
Dia menambahkan, kalau lumpur terus
menumpuk, sangat rawan terjadi
longsoran pada gunung lumpur yang
terdapat di sekitar semburan yang
tingginya mencapai 15 meter tersebut.
Gunung lumpur yang atasnya kering,
bawahnya terdapat lumpur basah. Ini
yang dikuatirkan longsor.
0 comments:
Posting Komentar