PU Bina Marga berjanji 2013 kawasan Kabupaten Sidoarjo bebas jalan rusak
Anggaran perawatan jalan di kawasan Kabupaten Sidoarjo lumayan besar. Untuk tahun 2012 ini dianggarkan sebesar Rp 81 miliar. Ironisnya, anggaran yang cukup besar itu justru tidak dirasakan masyarakat. Sebab, banyak jalan yang rusak dan dikeluhkan warga.
Keluhan terkait infrastruktur jalan yang rusak itu disampaikan pada anggota DPRD Sidoarjo kala melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Sebab, saat anggota dewan ini reses, turun ke konstituennya, mayoritas masyarakat menyuarakan kondisi infrastruktur jalan yang dinilai sangat memprihatinkan.
Fakta ini menggambarkan, bila masyarakat yang langsung bersentuhan dengan infrastruktur fisik jalan, belum merasakan pelayanan publik yang maksimal dari pemerintah daerah (Pemda). Anggota DPRD Sidoarjo Edi Susanto, mengakui kondisi tersebut. ’’Ya, masalah pertama yang disampaikan warga adalah jalan rusak, seperti di Desa Suko Kecamatan Sukodono,’’ katanya, Rabu (9/5).
Melihat kenyataan ini, Edi mengaku mahfum karena infrastruktur jalan langsung bisa dirasakan masyarakat. Artinya, hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak bisa ditutupi. "Sudah saya sampaikan ke Dinas PU untuk segera ditindaklanjuti. Katanya sudah dianggarkan tahum ini," ujarnya.
Edi melihat, aspirasi yang disampaikan tentang jalan rusak oleh masyarakat merupakan keluhan yang sering disampaikan saat reses. Ia mengambil kesimpulan, hingga kini infrastruktur fisik masih menjadi indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam membangun daerahnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki cara simpel menilai keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pelayanan langsung yang bisa dirasakan masyarakat biasanya menjadi tolok ukur, seperti halnya infrastruktur jalan.
Hal serupa dijumpai saat reses anggota dewan lainnya, H Usman. Menurut Usman, infrastruktur jalan masih menjadi topik bahasan di tengah konstituennya. Anggota dewan dari Kecamatan Sedati ini banyak mendapat masukan tentang jalan Desa Buncitan- Kwangsan, yang hingga kini belum disentuh Dinas PU Bina Marga Sidoarjo, walaupun dalam kondisi rusak parah.
Ia mengakui apabila sebagian warga Desa Kwangsan terpaksa turun tangan sendiri secara swadaya memperbaiki jalan desa tersebut. Usman mengakui, tidak semua aspirasi masyarakat itu bisa direalisasikan. Dalihnya, alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala utama memenuhi aspirasi yang disuarakan masyarakat.
Sebagai anggota dewan, ia tetap menyuarakan aspirasi yang disampaikan pemilihnya. Setiap hasil reses, katanya, langsung ia sampaikan ke SKPD terkait untuk ditindaklanjuti. Terlepas apakah aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti atau tidak, ia menyerahkan hal ini pada eksekutif.
"Jalan rusak masih menjadi topik utama pembahasan saat reses. Apa yang bisa masyarakat langsung rasakan biasanya menjadi bahan aspirasi utama. Selama ini kan menilai jalan paling mudah, kalo jalan rusak langsung disampaikan," imbuh anggota komisi D ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Sidoarjo Sigit Setyawan tidak membantah bila masih banyak jalan yang rusak. Dia pun mengatakan, bila tahun ini DPUBM mendapat alokasi anggaran senilai Rp 81 miliar untuk perawatan infrastruktur jalan.
Anggaran sebesar ini, dinilai dia masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan perawatan jalan kabupaten yang rusak. Tetapi Sigit berjanji, tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo bebas jalan rusak.
Anggaran perawatan jalan di kawasan Kabupaten Sidoarjo lumayan besar. Untuk tahun 2012 ini dianggarkan sebesar Rp 81 miliar. Ironisnya, anggaran yang cukup besar itu justru tidak dirasakan masyarakat. Sebab, banyak jalan yang rusak dan dikeluhkan warga.
Keluhan terkait infrastruktur jalan yang rusak itu disampaikan pada anggota DPRD Sidoarjo kala melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Sebab, saat anggota dewan ini reses, turun ke konstituennya, mayoritas masyarakat menyuarakan kondisi infrastruktur jalan yang dinilai sangat memprihatinkan.
Fakta ini menggambarkan, bila masyarakat yang langsung bersentuhan dengan infrastruktur fisik jalan, belum merasakan pelayanan publik yang maksimal dari pemerintah daerah (Pemda). Anggota DPRD Sidoarjo Edi Susanto, mengakui kondisi tersebut. ’’Ya, masalah pertama yang disampaikan warga adalah jalan rusak, seperti di Desa Suko Kecamatan Sukodono,’’ katanya, Rabu (9/5).
Melihat kenyataan ini, Edi mengaku mahfum karena infrastruktur jalan langsung bisa dirasakan masyarakat. Artinya, hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak bisa ditutupi. "Sudah saya sampaikan ke Dinas PU untuk segera ditindaklanjuti. Katanya sudah dianggarkan tahum ini," ujarnya.
Edi melihat, aspirasi yang disampaikan tentang jalan rusak oleh masyarakat merupakan keluhan yang sering disampaikan saat reses. Ia mengambil kesimpulan, hingga kini infrastruktur fisik masih menjadi indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam membangun daerahnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki cara simpel menilai keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pelayanan langsung yang bisa dirasakan masyarakat biasanya menjadi tolok ukur, seperti halnya infrastruktur jalan.
Hal serupa dijumpai saat reses anggota dewan lainnya, H Usman. Menurut Usman, infrastruktur jalan masih menjadi topik bahasan di tengah konstituennya. Anggota dewan dari Kecamatan Sedati ini banyak mendapat masukan tentang jalan Desa Buncitan- Kwangsan, yang hingga kini belum disentuh Dinas PU Bina Marga Sidoarjo, walaupun dalam kondisi rusak parah.
Ia mengakui apabila sebagian warga Desa Kwangsan terpaksa turun tangan sendiri secara swadaya memperbaiki jalan desa tersebut. Usman mengakui, tidak semua aspirasi masyarakat itu bisa direalisasikan. Dalihnya, alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala utama memenuhi aspirasi yang disuarakan masyarakat.
Sebagai anggota dewan, ia tetap menyuarakan aspirasi yang disampaikan pemilihnya. Setiap hasil reses, katanya, langsung ia sampaikan ke SKPD terkait untuk ditindaklanjuti. Terlepas apakah aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti atau tidak, ia menyerahkan hal ini pada eksekutif.
"Jalan rusak masih menjadi topik utama pembahasan saat reses. Apa yang bisa masyarakat langsung rasakan biasanya menjadi bahan aspirasi utama. Selama ini kan menilai jalan paling mudah, kalo jalan rusak langsung disampaikan," imbuh anggota komisi D ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Sidoarjo Sigit Setyawan tidak membantah bila masih banyak jalan yang rusak. Dia pun mengatakan, bila tahun ini DPUBM mendapat alokasi anggaran senilai Rp 81 miliar untuk perawatan infrastruktur jalan.
Anggaran sebesar ini, dinilai dia masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan perawatan jalan kabupaten yang rusak. Tetapi Sigit berjanji, tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo bebas jalan rusak.
0 comments:
Posting Komentar