Berminggu-minggu duduki
tanggul titik 25, korban lumpur akhirnya
angkat kaki. Kemarin (2/6), mereka turuti
saran Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk
meninggalkan area yang terdekat dari
pusat semburan itu. Keputusan diambil
setelah Saiful, Ketua DPRD Dawud Budi
Sutrisno, Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki
dan pejabat terkait lain, tanda tangani
surat pernyataan berisi janji mengawal
pembayaran ganti-rugi sampai tuntas.
Kehadiran rombongan Saiful awalnya
mendapat reaksi keras dari korban lumpur.
Dikira, Saiful satang cuma mau membacakan
notulen hasil rapat di Mapolres Sidoarjo,
beberapa hari lalu. Hasil rapat itu sudah
dilaporkan ke Menteri Pekerjaan Umum
Joko Kirmanto dan disetujui, Jumat (1/6).
“Saya sudah melaporkan hasil notulen
rapat bersama perwakilan korban lumpur,
dan melaporkan kondisi di lapangan
kepada Menteri PU Joko Kirmanto,” ujar
Saiful membuka pertemuan.
Pada Joko, Saiful memaparkan bagaimana
korban lumpur ngotot bertahan di
tanggul titik 25. Akibatnya, aktivitas
BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo) mengalirkan lumpur dan memperkuat
tanggul, terhenti. Padahal, warga
hanya minta ada kejelasan pelunasan
pembayaran ganti rugi 80 persen.
“Sudah saya sampaikan langsung ke Pak
Menteri, dan katanya sebelum akhir 2012
ini pembayaran akan dituntaskan. PT MLJ
(Minarak Lapindo Jaya) sudah berkomitmen
untuk membayar,” tegas mantan
wakil bupati dua periode ini.
Penjelasan tersebut sempat ditolak warga.
Mereka menganggap, tidak ada kepastian
dari pemerintah untuk ikut bertanggung
jawab jika ada kendala pembayaran. “Kami
minta pemerintah ikut membubuhkan tanda
tangan dan memperjuangkan agar pembayaran
tuntas. Kalau pemerintah tidak ikut
campur, kita tidak akan tetap bertahan
disini,” teriak salah satu korban.
Saiful merespons dengan meminta
kesadaran warga. Ia mengingatkan,
pemblokiran tanggul dan BPLS bisa
berdampak membahayakan. Jika BPLS
tidak bekerja, tanggul bisa jebol dan itu
akan lebih merugikan masyarakat. Semua
pejelasan Saiful tetap ditolak, sampai
setelah dia membubuhkan tanda tangan
bersama Dawud dan Marjuki.
“Kita akan ikut mengawal dan memberikan
penekanan. Sebagai warga asli
Sidoarjo, saya ikut merasakan penderitaan
warga korban lumpur dan akan ikut
memperjuangkan, memfasilitasi meski
harus ke Jakarta,” janji ketua DPC Partai
Kebangkitan Bangsa Sidoarjo ini.
Boy Witoko, salah satu koordinator
warga yang masuk peta terdampak,
mengatakan, hasil notulen yang dibawa ke
menteri merupakan solusi terbaik untuk
memperjuangkan aspirasi korban. Maka,
ia berharap korban lumpur tidak berprasangka
buruk terhadap perwakilan warga,
yang ikut membubuhkan tanda tangan.
“Dalam notulen itu kita tegaskan mau
meninggalkan titik 25 dengan syarat bulan
Juni harus segera dibayar, paling lambat
10 Juni 2012. Jika tidak, warga akan
kembali menduduki tanggul titik 25,”
ujarnya.
tanggul titik 25, korban lumpur akhirnya
angkat kaki. Kemarin (2/6), mereka turuti
saran Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk
meninggalkan area yang terdekat dari
pusat semburan itu. Keputusan diambil
setelah Saiful, Ketua DPRD Dawud Budi
Sutrisno, Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki
dan pejabat terkait lain, tanda tangani
surat pernyataan berisi janji mengawal
pembayaran ganti-rugi sampai tuntas.
Kehadiran rombongan Saiful awalnya
mendapat reaksi keras dari korban lumpur.
Dikira, Saiful satang cuma mau membacakan
notulen hasil rapat di Mapolres Sidoarjo,
beberapa hari lalu. Hasil rapat itu sudah
dilaporkan ke Menteri Pekerjaan Umum
Joko Kirmanto dan disetujui, Jumat (1/6).
“Saya sudah melaporkan hasil notulen
rapat bersama perwakilan korban lumpur,
dan melaporkan kondisi di lapangan
kepada Menteri PU Joko Kirmanto,” ujar
Saiful membuka pertemuan.
Pada Joko, Saiful memaparkan bagaimana
korban lumpur ngotot bertahan di
tanggul titik 25. Akibatnya, aktivitas
BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo) mengalirkan lumpur dan memperkuat
tanggul, terhenti. Padahal, warga
hanya minta ada kejelasan pelunasan
pembayaran ganti rugi 80 persen.
“Sudah saya sampaikan langsung ke Pak
Menteri, dan katanya sebelum akhir 2012
ini pembayaran akan dituntaskan. PT MLJ
(Minarak Lapindo Jaya) sudah berkomitmen
untuk membayar,” tegas mantan
wakil bupati dua periode ini.
Penjelasan tersebut sempat ditolak warga.
Mereka menganggap, tidak ada kepastian
dari pemerintah untuk ikut bertanggung
jawab jika ada kendala pembayaran. “Kami
minta pemerintah ikut membubuhkan tanda
tangan dan memperjuangkan agar pembayaran
tuntas. Kalau pemerintah tidak ikut
campur, kita tidak akan tetap bertahan
disini,” teriak salah satu korban.
Saiful merespons dengan meminta
kesadaran warga. Ia mengingatkan,
pemblokiran tanggul dan BPLS bisa
berdampak membahayakan. Jika BPLS
tidak bekerja, tanggul bisa jebol dan itu
akan lebih merugikan masyarakat. Semua
pejelasan Saiful tetap ditolak, sampai
setelah dia membubuhkan tanda tangan
bersama Dawud dan Marjuki.
“Kita akan ikut mengawal dan memberikan
penekanan. Sebagai warga asli
Sidoarjo, saya ikut merasakan penderitaan
warga korban lumpur dan akan ikut
memperjuangkan, memfasilitasi meski
harus ke Jakarta,” janji ketua DPC Partai
Kebangkitan Bangsa Sidoarjo ini.
Boy Witoko, salah satu koordinator
warga yang masuk peta terdampak,
mengatakan, hasil notulen yang dibawa ke
menteri merupakan solusi terbaik untuk
memperjuangkan aspirasi korban. Maka,
ia berharap korban lumpur tidak berprasangka
buruk terhadap perwakilan warga,
yang ikut membubuhkan tanda tangan.
“Dalam notulen itu kita tegaskan mau
meninggalkan titik 25 dengan syarat bulan
Juni harus segera dibayar, paling lambat
10 Juni 2012. Jika tidak, warga akan
kembali menduduki tanggul titik 25,”
ujarnya.
0 comments:
Posting Komentar