Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra menilai bahwa
penangkapan pegawai Ditjen Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, oleh KPK bukanlah
kasus kecil. Walau total suap hanya Rp285 juta, tetapi diyakini ada
kasus besar di belakang itu yang tidak terendus KPK.
"Tertangkap tangannya, TH, JG, dan satu orang lainya kemarin siang hanya merupakan puncak gunung es dari maraknya praktik suap di lingkungan Ditjen Pajak. Kecilnya uang suap, bukan berarti kecil kasusnya. Saya yakin ini hanya kecil di puncak atau permukaannya, tapi di dalamnya akan sangat luar biasa," tegas Indra saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (7/6/2012).
Menurut dia, uang sebesar Rp285 juta merupakan bagian kecil dari transaksi suap dari salah satu perusahaan saja. Indra menyakini bahwa banyak perusahaan yang mengalami kasus serupa dengan jumlah dana yang fantastis.
"Bagaimana dengan transaksi sebelumnya yang tidak sempat terendus KPK, dan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang juga menggunakan jasa TH," kata Indra.
Dia mendesak KPK mengungkap nama perusahaan yang menyuap oknum Ditjen Pajak tersebut. Sebab, dia yakin perusahaan tersebut tidak hanya sekali ini dan bahkan bisa lebih besar dari sebelumnya.
"Ini merupakan kasus besar yang harus diungkap setuntas-tuntasnya. Siapa pemilik perusahaan yang menyuap TH? Sebab, patut diduga praktik suap seperti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan perusahaan itu," tutur Indra.
Kenapa wajib pajak lebuh suka memberikan atau menyuap pegawai pajak daripada membayar pajak ke negara? Itu semua harus diungkap KPK. Birokrasi yang rumit dan mentalitas yang korup merupakan akar dari praktik-praktik suap tersebut.
"Harus ada perombakan, atau reformasi besar-besaran di tubuh Ditjen Pajak. Negeri ini harus belajar dari terungkapnya kasus Gayus, Dhana, dan sekarang TH. Bayangkan saja pegawai pajak sekelas mereka saja telah mampu melakukan korupsi ratusan juta hingga ratusan miliar. Jadi janganlah bangsa ini menjadi bangsa keledai yang terus terjerembab pada lubang yang sama," katanya.
"Tertangkap tangannya, TH, JG, dan satu orang lainya kemarin siang hanya merupakan puncak gunung es dari maraknya praktik suap di lingkungan Ditjen Pajak. Kecilnya uang suap, bukan berarti kecil kasusnya. Saya yakin ini hanya kecil di puncak atau permukaannya, tapi di dalamnya akan sangat luar biasa," tegas Indra saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (7/6/2012).
Menurut dia, uang sebesar Rp285 juta merupakan bagian kecil dari transaksi suap dari salah satu perusahaan saja. Indra menyakini bahwa banyak perusahaan yang mengalami kasus serupa dengan jumlah dana yang fantastis.
"Bagaimana dengan transaksi sebelumnya yang tidak sempat terendus KPK, dan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang juga menggunakan jasa TH," kata Indra.
Dia mendesak KPK mengungkap nama perusahaan yang menyuap oknum Ditjen Pajak tersebut. Sebab, dia yakin perusahaan tersebut tidak hanya sekali ini dan bahkan bisa lebih besar dari sebelumnya.
"Ini merupakan kasus besar yang harus diungkap setuntas-tuntasnya. Siapa pemilik perusahaan yang menyuap TH? Sebab, patut diduga praktik suap seperti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan perusahaan itu," tutur Indra.
Kenapa wajib pajak lebuh suka memberikan atau menyuap pegawai pajak daripada membayar pajak ke negara? Itu semua harus diungkap KPK. Birokrasi yang rumit dan mentalitas yang korup merupakan akar dari praktik-praktik suap tersebut.
"Harus ada perombakan, atau reformasi besar-besaran di tubuh Ditjen Pajak. Negeri ini harus belajar dari terungkapnya kasus Gayus, Dhana, dan sekarang TH. Bayangkan saja pegawai pajak sekelas mereka saja telah mampu melakukan korupsi ratusan juta hingga ratusan miliar. Jadi janganlah bangsa ini menjadi bangsa keledai yang terus terjerembab pada lubang yang sama," katanya.
0 comments:
Posting Komentar