Permasalahan tidak beresnya pembangunan Balai Latihan
Kerja Internasional (BLKI) di Desa Janti, Kecamatan Tulangan, sepertinya
didengar oleh Pemerintah Pusat. Terbukti, Komisi IX DPR menolak
anggaran lanjutan untuk pembangunan gedung yang proses hibah lahannya
belum tuntas itu.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno, pengajuan anggaran untuk pembangunan BLKI di Sidoarjo sudah ditolak, karena proses hibahnya belum selesai. "Tahun ini tidak ada anggaran untuk BLKI Sidoarjo," ujar politisi Gerindra di sela-sela kunjungan Komisi IX ke pendopo Pemkab Sidoarjo, Selasa (17/7/2012).
Soepriyatno juga tidak berani menjamin apakah tahun depan pihaknya akan menerima pengajuan anggaran untuk pembangunan BLK bertaraf internasional itu. Dia juga mengaku terkejut ketika mendapat laporan lahan BLKI sudah diuruk dengan dana sekitar Rp 8 miliar. Jika hibah belum beres, tidak boleh ada pengerjaan.
"Ini akan kita tanyakan ke Menakertrans, termasuk anggarannya dari mana. Hibah belum tuntas, sudah diuruk, ini jelas melanggar hukum. Pemerintah pusat boleh mengucurkan anggaran jika administrasi lahan sudah tuntas. Patut dicurigai kenapa kok sudah diuruk," tandas Soepriyatno.
Kasus BLKI ini mendapatkan kecaman sama dari anggota Komisi IX lainnya, Poempi Hidayatullah. Pengucuran anggaran untuk pengurukan lahan itu akan ditelusuri lebih jauh dan bila perlu dibentuk Panja pembangunan BLKI di Sidoarjo. "Kalau ada penyelewengan, saya akan merekomendasikan agar diusut oleh penegak hukum," tutur politisi asal Golkar tersebut.
Usai menerima 17 anggota Komisi IX, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan jika saat ini proses lahan untuk BLKI tinggal menunggu sertifikatnya selesai. "Sekarang sedang diproses di BPN," jawab Saiful ilah.
Terkait urukan, Saiful Ilah mengaku karena tahun lalu sudah ada anggarannya. Meski demikian, dia tidak tahu anggaran itu karena semua langsung ditangani pemerintah pusat.
Diberitakan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi membangun BLKI dengan alokasi dana sebesar Rp 250 miliar dengan syarat Pemkab Sidoarjo menyediakan lahannya. Tapi proses hibah lahan seluas 11 hektar itu tidak beres dalam proses dari PT SM (Sidoarjo Membangun) ke Pemkab. Namun pengurukan lahan sudah dilakukan tahun 2011 dengan anggaran senilai sekitar Rp 8 miliar dari pemerintah pusat.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno, pengajuan anggaran untuk pembangunan BLKI di Sidoarjo sudah ditolak, karena proses hibahnya belum selesai. "Tahun ini tidak ada anggaran untuk BLKI Sidoarjo," ujar politisi Gerindra di sela-sela kunjungan Komisi IX ke pendopo Pemkab Sidoarjo, Selasa (17/7/2012).
Soepriyatno juga tidak berani menjamin apakah tahun depan pihaknya akan menerima pengajuan anggaran untuk pembangunan BLK bertaraf internasional itu. Dia juga mengaku terkejut ketika mendapat laporan lahan BLKI sudah diuruk dengan dana sekitar Rp 8 miliar. Jika hibah belum beres, tidak boleh ada pengerjaan.
"Ini akan kita tanyakan ke Menakertrans, termasuk anggarannya dari mana. Hibah belum tuntas, sudah diuruk, ini jelas melanggar hukum. Pemerintah pusat boleh mengucurkan anggaran jika administrasi lahan sudah tuntas. Patut dicurigai kenapa kok sudah diuruk," tandas Soepriyatno.
Kasus BLKI ini mendapatkan kecaman sama dari anggota Komisi IX lainnya, Poempi Hidayatullah. Pengucuran anggaran untuk pengurukan lahan itu akan ditelusuri lebih jauh dan bila perlu dibentuk Panja pembangunan BLKI di Sidoarjo. "Kalau ada penyelewengan, saya akan merekomendasikan agar diusut oleh penegak hukum," tutur politisi asal Golkar tersebut.
Usai menerima 17 anggota Komisi IX, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan jika saat ini proses lahan untuk BLKI tinggal menunggu sertifikatnya selesai. "Sekarang sedang diproses di BPN," jawab Saiful ilah.
Terkait urukan, Saiful Ilah mengaku karena tahun lalu sudah ada anggarannya. Meski demikian, dia tidak tahu anggaran itu karena semua langsung ditangani pemerintah pusat.
Diberitakan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi membangun BLKI dengan alokasi dana sebesar Rp 250 miliar dengan syarat Pemkab Sidoarjo menyediakan lahannya. Tapi proses hibah lahan seluas 11 hektar itu tidak beres dalam proses dari PT SM (Sidoarjo Membangun) ke Pemkab. Namun pengurukan lahan sudah dilakukan tahun 2011 dengan anggaran senilai sekitar Rp 8 miliar dari pemerintah pusat.
0 comments:
Posting Komentar