Anggaran Ditolak,
Lahan Sudah
Diuruk Rp 8 Miliar
Desa Ketapang. Kegiatan yang
diikuti ratusan warga korban
lumpur tersebut sekaligus untuk
menyambut bulan Ramadan.
Aksi yang dimulai pukul 15.00
tersebut dijaga ketat puluhan
polisi. Warga datang dari berbagai
paguyuban dan kawasan
lumpur. Ada yang menaiki truk
hingga konvoi sepeda motor.
Mereka berkumpul di area tanggul
Ketapang.
Warga di antaranya berasal
dari Paguyuban Warga Renokenongo
Menolak Kontrak (Pagarrekontrak),
Glagaharum, Kedungbendo,
Jatirejo, dan Siring.
Mereka berkumpul di depan
panggung yang telah disiapkan.
Salah satu koordinator Pagarrekontrak,
Yudo Wintoko mengatakan,
kegiatan doa bersama
dan tabur bunga ini selain untuk
menyambut Ramadan, juga agar
PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ)
tergerak untuk kembali membayar
cicilan kepada warga
korban lumpur. “Ini juga merupakan
bukti kalau korban lumpur
masih bersatu dan tidak ada
yang terpecah-belah,” tandasnya.
Ditambahkan, kebersamaan
yang ditunjukkan warga korban
lumpur untuk meminimalisir
upaya politisasi dan eksploitasi
korban Lumpur. Sebab ditengarai,
ada pihak-pihak lain maupun
penguasa yang menunggangi
kepentingan warga korban
lumpur untuk kepentingan kelompoknya.
“Jangan sampai aksi yang
murni untuk menuntut hak atas
ganti rugi warga ini justru dimanfaatkan
untuk kepentingan
tertentu,” tandasnya. “Kita
terus melakukan aksi agar ganti
rugi segera dilunasi,” imbuhnya.
Sekitar satu jam melakukan
doa bersama yang dipimpin oleh
sejumlah tokoh masyarakat
setempat dan beberapa koordinator
korban lumpur, warga
kemudian melakukan tabur
bunga di sekitar lokasi semburan
lumpur Lapindo.
Karena makam leluhurnya
sudah tak tampak lagi tertimbun
lumpur panas, maka warga
hanya bisa tabur bunga dari
tepi tanggul. “Meski makam
leluhur kami sudah tertutup
oleh lumpur, namun kita tetap
berziarah dan mendoakan
jenazah yang dimakamkan
supaya diterima di sisi-Nya,”
kata Pitanto. (vga/jay)
dua pelaku bersama motornya
jatuh ke jalan. Sedangkan motor
korban sengaja diceburkan ke
parit agar tidak bisa dibawa
kabur penjahat jalanan itu.
Namun tak urung, korban sudah
dibacok pelaku lebih dulu di
bahu kanan.
Selang setengah jam kemudian
atau sekitar pukul 04.30,
terjadi insiden kedua yang menimpa
Suryanto. Pagi itu, korban
mengendarai Supra X 125
nopol W 4811 XJ.
Namun menjelang memasuki
Dusun Rame, Desa Pilang, Wonoayu,
korban dipepet empat kawanan
yang mengendarai dua
motor. Korban dipukul salah
satu pelaku dengan kayu hingga
jatuh tersungkur.
Mengetahui korban hendak
bangkit lagi untuk menyelamatkan
motornya, pelaku kembali
menyerangnya dengan senjata
tajam yang membuat korban
bertekuk lutut.
Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki
yang dikonfirmasi tidak menampik
adanya insiden tersebut.
Tetapi apakah dua kejadian
tersebut pelakunya sama,
AKBP Marjuki mengaku masih
menyelidiki.
Kapolres menjelaskan bahwa
polisi sudah menerjunkan tim
pemburu untuk mengejar dan
meringkus para pelaku kasus tiga
C yakni curat, curas, dan curanmor
tersebut. “Kalau perlu tembak
di tempat, ya tembak di tempat,”
tegas kapolres geregetan. (nug/jay)
bangunan perumahan. Tidak
hanya bahan baku yang mudah
didapat, namun investasi yang
dilakukan diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja di Sidoarjo.
Menurut Dwijo, malam penganugerahan
nanti akan dikemas
dengan baik dan spektakuler.
Baik dari sisi penyelenggaran,
dan pemilihan para pemenang
lomba. Kini, para juri tengah
menggodok hasil penilaian
yang telah dilakukan selama
masa penjurian di sejumlah
perumahan untuk menentukan
para pemenang yang akan mendapatkan
penghargaan. (vga/jay)
Panitia ...
SIDOARJO-Rencana
pembangunan Balai Latihan
Kerja Internasional
(BLKI) di Desa Janti, Kecamatan
Tulangan, kembali
menemui kendala. Komisi
IX DPR RI menolak
anggaran untuk pembangunan
BLKI tersebut.
Alasannya, proses hibah
lahannya belum kelar.
Dalam kunjungan ke
pendopo Pemkab Sidoarjo
untuk menemui Bupati
Saiful Ilah, kemarin (17/7),
Wakil Ketua Komisi IX
DPR, Soepriyatno mengatakan,
pengajuan anggaran
untuk pembangunan BLKI
di Sidoarjo sudah ditolak.
Sebab, sampai saat ini proses
hibah lahannya belum
kelar. “Tahun ini tidak ada
pembangunan BLKI,” tegasnya.
Namun, Soepriyatno mengaku
terkejut saat mendapat
laporan jika lahan untuk
pembangunan BLKI di
Sidoarjo itu sudah diuruk
dengan menghabiskan dana
sekitar Rp 8 miliar. “Jika
sudah diuruk, memakai
anggaran apa? Jika hibah
lahan belum tuntas, tidak
boleh ada pengerjaan proyek,”
kata politisi Partai
Gerindra ini.
Dikatakan, pengurukan
lahan yang telah dilakukan
pada 2011 itu pantas dipertanyakan.
Pihaknya akan
menanyakan hal ini ke
Kementrian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
untuk mengetahui
darimana anggaran
tersebut. Jika anggaran pengurukan
sudah dikucurkan
dan proses hibah belum
tuntas, maka ada indikasi
melanggar hukum.
“Jika tidak sesuai dengan
prosedur, kita mempersilahkan
aparat hukum untuk
menyelidiki kasus ini,”
ucapnya
Menurutnya, penolakan
anggaran untuk BLKI di
Sidoarjo dikarenakan masih
banyak BLKI lain yang
perlu direvitalisasi. Sehingga,
tahun ini pihaknya
hanya menyetujui pengajuan
anggaran untuk revitalisasi
BLKI. “Jika untuk
pembangunan masih belum,”
tandasnya.
Anggota Komisi IX,
Poempi Hidayatullah menambahkan,
anggaran untuk
pengurukan lahan BLKI
itu akan ditelusuri. Sebab
bisa saja, ada anggota
Komisi IX yang membentuk
Panitia Kerja (Panja)
pembangunan BLKI di Sidoarjo.
“Jika ada indikasi
penyelewengan, kita bisa
merekomendasikan agar
diusut oleh penegak hukum,”
ucapnya.
Terpisah, Bupati Sidoarjo
Saiful Ilah mengatakan
jika saat ini lahan untuk
BLKI tinggal menunggu
sertifikatnya selesai. Jika
kemudian Komisi IX menolak
anggaran untuk pembangunan
BLKI itu, pihaknya
tak ingin ikut campur.
Sebab, itu sudah menjadi
ranah pemerintah pusat.
“Pemkab Sidoarjo hanya
menyediakan lahannya.
Lahan yang diuruk
tahun lalu, karena sudah
ada anggarannya sehingga
tidak ada masalah. Anggaran
itu semua langsung
ditangani pemerintah pusat,”
ungkapnya.
Seperti diketahui, Kemenakertrans
akan membangun
BLKI di Sidoarjo
dengan mengalokasikan
dana sebesar Rp 250 miliar.
Syaratnya, Pemkab Sidoarjo
harus menyediakan
lahannya. Tapi kendalanya,
saat ini proses hibah
lahan seluas 11 hektare di
Desa Janti belum kelar.
Lahan eks-milik PT Sidoarjo
Membangun tersebut
proses hibahnya belum
selesai. Tapi, pengurukan
lahan ternyata sudah dilakukan
pada 2011 lalu yang
menghabiskan anggaran
sekitar Rp 8 miliar dari
pemerintah pusat.
Lahan Sudah
Diuruk Rp 8 Miliar
Desa Ketapang. Kegiatan yang
diikuti ratusan warga korban
lumpur tersebut sekaligus untuk
menyambut bulan Ramadan.
Aksi yang dimulai pukul 15.00
tersebut dijaga ketat puluhan
polisi. Warga datang dari berbagai
paguyuban dan kawasan
lumpur. Ada yang menaiki truk
hingga konvoi sepeda motor.
Mereka berkumpul di area tanggul
Ketapang.
Warga di antaranya berasal
dari Paguyuban Warga Renokenongo
Menolak Kontrak (Pagarrekontrak),
Glagaharum, Kedungbendo,
Jatirejo, dan Siring.
Mereka berkumpul di depan
panggung yang telah disiapkan.
Salah satu koordinator Pagarrekontrak,
Yudo Wintoko mengatakan,
kegiatan doa bersama
dan tabur bunga ini selain untuk
menyambut Ramadan, juga agar
PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ)
tergerak untuk kembali membayar
cicilan kepada warga
korban lumpur. “Ini juga merupakan
bukti kalau korban lumpur
masih bersatu dan tidak ada
yang terpecah-belah,” tandasnya.
Ditambahkan, kebersamaan
yang ditunjukkan warga korban
lumpur untuk meminimalisir
upaya politisasi dan eksploitasi
korban Lumpur. Sebab ditengarai,
ada pihak-pihak lain maupun
penguasa yang menunggangi
kepentingan warga korban
lumpur untuk kepentingan kelompoknya.
“Jangan sampai aksi yang
murni untuk menuntut hak atas
ganti rugi warga ini justru dimanfaatkan
untuk kepentingan
tertentu,” tandasnya. “Kita
terus melakukan aksi agar ganti
rugi segera dilunasi,” imbuhnya.
Sekitar satu jam melakukan
doa bersama yang dipimpin oleh
sejumlah tokoh masyarakat
setempat dan beberapa koordinator
korban lumpur, warga
kemudian melakukan tabur
bunga di sekitar lokasi semburan
lumpur Lapindo.
Karena makam leluhurnya
sudah tak tampak lagi tertimbun
lumpur panas, maka warga
hanya bisa tabur bunga dari
tepi tanggul. “Meski makam
leluhur kami sudah tertutup
oleh lumpur, namun kita tetap
berziarah dan mendoakan
jenazah yang dimakamkan
supaya diterima di sisi-Nya,”
kata Pitanto. (vga/jay)
dua pelaku bersama motornya
jatuh ke jalan. Sedangkan motor
korban sengaja diceburkan ke
parit agar tidak bisa dibawa
kabur penjahat jalanan itu.
Namun tak urung, korban sudah
dibacok pelaku lebih dulu di
bahu kanan.
Selang setengah jam kemudian
atau sekitar pukul 04.30,
terjadi insiden kedua yang menimpa
Suryanto. Pagi itu, korban
mengendarai Supra X 125
nopol W 4811 XJ.
Namun menjelang memasuki
Dusun Rame, Desa Pilang, Wonoayu,
korban dipepet empat kawanan
yang mengendarai dua
motor. Korban dipukul salah
satu pelaku dengan kayu hingga
jatuh tersungkur.
Mengetahui korban hendak
bangkit lagi untuk menyelamatkan
motornya, pelaku kembali
menyerangnya dengan senjata
tajam yang membuat korban
bertekuk lutut.
Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki
yang dikonfirmasi tidak menampik
adanya insiden tersebut.
Tetapi apakah dua kejadian
tersebut pelakunya sama,
AKBP Marjuki mengaku masih
menyelidiki.
Kapolres menjelaskan bahwa
polisi sudah menerjunkan tim
pemburu untuk mengejar dan
meringkus para pelaku kasus tiga
C yakni curat, curas, dan curanmor
tersebut. “Kalau perlu tembak
di tempat, ya tembak di tempat,”
tegas kapolres geregetan. (nug/jay)
bangunan perumahan. Tidak
hanya bahan baku yang mudah
didapat, namun investasi yang
dilakukan diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja di Sidoarjo.
Menurut Dwijo, malam penganugerahan
nanti akan dikemas
dengan baik dan spektakuler.
Baik dari sisi penyelenggaran,
dan pemilihan para pemenang
lomba. Kini, para juri tengah
menggodok hasil penilaian
yang telah dilakukan selama
masa penjurian di sejumlah
perumahan untuk menentukan
para pemenang yang akan mendapatkan
penghargaan. (vga/jay)
Panitia ...
SIDOARJO-Rencana
pembangunan Balai Latihan
Kerja Internasional
(BLKI) di Desa Janti, Kecamatan
Tulangan, kembali
menemui kendala. Komisi
IX DPR RI menolak
anggaran untuk pembangunan
BLKI tersebut.
Alasannya, proses hibah
lahannya belum kelar.
Dalam kunjungan ke
pendopo Pemkab Sidoarjo
untuk menemui Bupati
Saiful Ilah, kemarin (17/7),
Wakil Ketua Komisi IX
DPR, Soepriyatno mengatakan,
pengajuan anggaran
untuk pembangunan BLKI
di Sidoarjo sudah ditolak.
Sebab, sampai saat ini proses
hibah lahannya belum
kelar. “Tahun ini tidak ada
pembangunan BLKI,” tegasnya.
Namun, Soepriyatno mengaku
terkejut saat mendapat
laporan jika lahan untuk
pembangunan BLKI di
Sidoarjo itu sudah diuruk
dengan menghabiskan dana
sekitar Rp 8 miliar. “Jika
sudah diuruk, memakai
anggaran apa? Jika hibah
lahan belum tuntas, tidak
boleh ada pengerjaan proyek,”
kata politisi Partai
Gerindra ini.
Dikatakan, pengurukan
lahan yang telah dilakukan
pada 2011 itu pantas dipertanyakan.
Pihaknya akan
menanyakan hal ini ke
Kementrian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
untuk mengetahui
darimana anggaran
tersebut. Jika anggaran pengurukan
sudah dikucurkan
dan proses hibah belum
tuntas, maka ada indikasi
melanggar hukum.
“Jika tidak sesuai dengan
prosedur, kita mempersilahkan
aparat hukum untuk
menyelidiki kasus ini,”
ucapnya
Menurutnya, penolakan
anggaran untuk BLKI di
Sidoarjo dikarenakan masih
banyak BLKI lain yang
perlu direvitalisasi. Sehingga,
tahun ini pihaknya
hanya menyetujui pengajuan
anggaran untuk revitalisasi
BLKI. “Jika untuk
pembangunan masih belum,”
tandasnya.
Anggota Komisi IX,
Poempi Hidayatullah menambahkan,
anggaran untuk
pengurukan lahan BLKI
itu akan ditelusuri. Sebab
bisa saja, ada anggota
Komisi IX yang membentuk
Panitia Kerja (Panja)
pembangunan BLKI di Sidoarjo.
“Jika ada indikasi
penyelewengan, kita bisa
merekomendasikan agar
diusut oleh penegak hukum,”
ucapnya.
Terpisah, Bupati Sidoarjo
Saiful Ilah mengatakan
jika saat ini lahan untuk
BLKI tinggal menunggu
sertifikatnya selesai. Jika
kemudian Komisi IX menolak
anggaran untuk pembangunan
BLKI itu, pihaknya
tak ingin ikut campur.
Sebab, itu sudah menjadi
ranah pemerintah pusat.
“Pemkab Sidoarjo hanya
menyediakan lahannya.
Lahan yang diuruk
tahun lalu, karena sudah
ada anggarannya sehingga
tidak ada masalah. Anggaran
itu semua langsung
ditangani pemerintah pusat,”
ungkapnya.
Seperti diketahui, Kemenakertrans
akan membangun
BLKI di Sidoarjo
dengan mengalokasikan
dana sebesar Rp 250 miliar.
Syaratnya, Pemkab Sidoarjo
harus menyediakan
lahannya. Tapi kendalanya,
saat ini proses hibah
lahan seluas 11 hektare di
Desa Janti belum kelar.
Lahan eks-milik PT Sidoarjo
Membangun tersebut
proses hibahnya belum
selesai. Tapi, pengurukan
lahan ternyata sudah dilakukan
pada 2011 lalu yang
menghabiskan anggaran
sekitar Rp 8 miliar dari
pemerintah pusat.
0 comments:
Posting Komentar