Pemkab Sidoarjo Tambah Dana SKTM Rp 5 M

Bertambahnya permintaan
surat keterangan tidak mampu (SKTM)
membuat Pemkab Sidoarjo berencana
menambah anggaran untuk keperluan
pengobatan warga miskin tersebut. Pengajuan
anggaran yang diperuntukkan bagi
pelayanan kesehatan warga kurang
mampu itu diajukan sekitar Rp 5 miliar
dalam perubahan anggaran keuangan
(PAK) APBD 2012.
“Kita berencana mengajukan tambahan
dana untuk keperluan pengobatan gratis
warga kurang mampu itu. Nanti akan
kita ajukan sekitar Rp 5 miliar di PAK,”
kata Sekretaris Daerah Kabupaten
(Sekdakab) Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan,
kemarin (24/7).
Pengajuan anggaran bagi warga kurang
mampu itu, menurut Vino, karena selama
ini masih banyak warga kurang mampu
yang belum terkaver anggaran kesehatan,
baik lewat dana jamkesmas, jamkesda,
maupun SKTM. Di satu sisi, meski sudah
dilakukan survei warga kurang mampu lewat
program Pendataan Program Perlindungan
Sosial (PPLS) 2011, ternyata di lapangan
masih saja ada warga yang minta
SKTM kepada desa maupun kecamatan.
Saat ini, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan
anggaran sekitar Rp 2,9 miliar
per bulan. Dana itu untuk keperluan
pembiayaan kesehatan warga miskin yang
dilayani gratis di Rumah Sakit
Daerah (RSD) Sidoarjo.
Terpisah, Bupati Saiful Ilah
membenarkan bahwa rata-rata
dirinya menandatangani pencairan
anggaran untuk pengobatan
warga miskin di Sidoarjo sekitar
Rp 2,9 miliar per bulan. Seperti
akhir bulan lalu, pihaknya juga
mengucurkan anggaran Rp 2,9 miliar.
“Selama setahun, anggaran
untuk kesehatan gratis ini totalnya
sekitar Rp 28 miliar. Bulan
kemarin, saya juga teken untuk
pencairannya sekitar Rp 2,9 miliar,”
ujar Saiful Ilah. Agar dana
warga kurang mampu itu bisa
terdistribusikan kepada yang berhak,
pihaknya akan mengontrol
dan melakukan penertiban pendistribusiannya.
Termasuk berharap
agar warga yang mampu
tidak perlu ikut meminta SKTM.
Sementara itu, Ketua DPRD
Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno
mengatakan siap mengawal jika
pemkab mengajukan tambahan
anggaran untuk keperluan kesehatan
gratis bagi warga kurang
mampu. Jika usulan sudah disampaikan
ke dewan, pihaknya
siap memperjuangkannya untuk
disetujui. “Jika itu untuk
warga miskin, kita siap memperjuangkannya,”
kata Dawud.
Sedangkan mengenai SKTM
yang saat ini di lapangan banyak
ditemui kendala, termasuk banyak
warga yang minta SKTM
meski namanya tak masuk dalam
database PPLS 2011, Dawud menegaskan
bahwa warga yang meminta
SKTM harus diverifikasi
dulu. Itu untuk menentukan
apakah mereka benar-benar
miskin atau tidak. “Tapi khusus
pasien cuci darah, kita minta
semua bisa digratiskan. Karena,
pasien cuci darah itu membutuhkan
anggaran yang tidak sedikit,”
pungkasnya.