Meski Melanggar, Parkir Berlangganan Nekat Dilanjutkan oleh Pemkab Sidoarjo

 

Wacana terkait program Parkir Berlangganan kembali mencuat. Padahal berdasarkan LKPJ thun 2011 lalu,  program tersebut sudah ditolak kalangan DPRD Sidoarjo.
Bahkan, sejumlah fraksi sudah menetapkan untuk menghapus rencana tersebut pada tahun  2013 mendatang. Meski begitu, pihak eksekutif Pemkab Sidoarjo masih ngotot untuk melanjutkan program parkir berlangganan itu.
‘’Sebenarnya program parkir berlangganan itu masih belum bisa dilanjutkan. Sebab, masih banyak pelanggaran yang terjadi,’’ jelas anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, Emir Firdaus, Rabu (22/8).
Indikasi pelanggaran itu disebutkan seperti   banyaknya keluhan dari masyarakat yang selama ini ikut menggunakan program parkir berlangganan. Selain itu beberapa tempat juga masih meminta pungutan terhadap pemilik kendaraan meskipun sudah mengikuti program parkir berlangganan tersebut.  “Jadi, program ini masih belum bisa diterapkan.  Masih banyak yang perlu dibenahi agar program ini lebih tepat sasaran,’’ jelasnya.
Dia menjelaskan, persoalan-persoalan yang muncul itu karena minimnya sosialisasi terhadap program parkir berlangganan. Sehingga,  seringkali menyebabkan pungutan ganda bagi pemilik kendaraan. Pasalnya pengawasan terhadap juru parkir juga sulit, bisa saja dari pihak penjaga tetap menarik biaya meskipun sudah menggunakan parkir berlangganan, meski para Jukir itu sudah mendapat gaji Rp 600 ribu per bulan.
Selain itu Kabupaten Sidoarjo sendiri dinilai masih belum siap menerapkan program tersebut. Alasannya, lahan parkir yang bisa digunakan dinilai masih kurang dan tidak dipersiapkan secara matang.
Menurut dia, sampai saat ini masih banyak pengendara yang memarkir kendaraannya pada tempat yang tidak semestinya.  Bahkan, melanggar ketentuan peraturan lalu lintas. “Lagi pula kawasan yang menerapkan progam ini juga masih belum jelas. Sampai saat ini masih banyak ditemukan sejumlah tempat parkir yang menyalahi aturan,” tambahnya.
Misalnya, kendaraan yang parkir ri pinggir jalan raya.  Padahal, itu bisa menjadi pemicu kemacetan arus lalulintas. Itu  mengingat volume arus kendaraan yang cukup tinggi. Bahkan masih banyak yang melanggar rambu larangan parkir.  Misalnya, di di kawasan Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, atau Jalan Teuku Umar. Ironisnya, ternyata tidak ada tindakan tegas dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang.
Makanya, Emir menilai penerapan parkir berlangganan masih belum siap diterapkan. Menurut dia, Pemkab Sudoarjo sebenarnya masih bisa meaih Rp 4 miliar  tanpa harus menggunakan program parkir berlangganan tersebut.
Sayangnya dia tidak menyebutkan program yang dimaksud. Dia hanya berharap agar  “Fungsi pengawasan, keamanan, dan mekanismenya dibenahi agar tidak   lemah. Jika semua itu dibiarkan, program parkir berlangganan ini   cukup sulit dilanjutkan. Lagi pula masih banyak jukir-jukir liar yang berkeliaran, ” tambahnya.