Pembahasan tentang penetapan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM)
hingga saat ini belum kelar. Ironisnya, kalangan dewan, DPRD Sidoarjo
justru lebih peduli membahas masalah penambahan anggaran untuk program
jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).
Bahkan, dana tambahan untuk program SKTM yang nilainya Rp 5 miliar diminta agar sebagian dialokasikan untuk anggaran Jasmas. Agenda pengalihan anggaran SKTM untuk Jasmas itu juga diakui anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Unggul Prabawa.
Menurut dia, memang ada sejumlah anggota dewan yang menghendaki agar dana tambahan untuk SKTM itu dialihkan sebagian untuk Jasmas. Jika tidak, dana Jasmas ditambahi juga. ‘’Masalah SKTM memang belum kelar terkait kriteria penetapan status miskin seseorang. Namun, masalah baru kini muncul,’’ kata Unggul Prabawa, Kamis (23/8).
Masalah baru yang dimaksud Unggul itu tidak lain adanya beberapa kalangan yang mengusulkan agar Jasmas anggarannya juga ditambahi. Makanya, dana tambahan Rp 5 miliar dari pemkab untuk progam SKTM tersebut dikatakan kini menjadi perdebatan sejumlah anggota dewan.
Beberapa kalangan dewan, kata dia, berharap agar tambahan untuk SKTM yang selama ini sudah dialokasikan sekitar Rp 15 miliar itu dialokasikan sebagian untuk Jasmas. Sebagian anggota dewan lainnya tidak setuju, tapi minta agar dana Jasmas ditambahi secara khusus.
Mereka yang tidak setuju dengan pengalihan tambahan anggaran SKTM itu beralasan karena Jasmas lebih condong pada pencitraan sejumlah anggota dewan. Sedangkan tambahan anggaran yang diajukan lewat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2012 untuk SKTM murni demi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Makanya, kata Unggul, beberapa usulan terkait SKTM itu masih terbentur pembahasan yang cukup alot. Beberapa di antaranya terkait usulan untuk menaikkan anggaran dana terhadap program Jasmas itu sendiri. “Harusnya program SKTM ini menjadi prioritas utama. Pasalnya ini menyangkut nasib warga miskin Sidoarjo sendiri,” ujarnya.
Munculnya usulan agar anggaran Jasmas itu juga ditambahi, kata dia, justru memperlambat penyelesaian masalah SKTM. Padahal, tandas dia, anggaran SKTM yang sebesar Rp 15 miliar dinilai masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah warga miskin di Sidoarjo. “Dengan adanya tambahan terhadap program tersebut, akan semakin banyak lagi warga miskin yang akan terbantu, khususnya dalam hal kesehatan mereka,” tambahnya.
Karena itu, dia berharap agar program SKTM diprioritaskan. Sebab, sampai saat ini untuk program SKTM ini Pemkab menggelontorkan dana Rp 2,9 miliar setiap bulannya. Dana tersebut dikucurkan bagi warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan lewat Rumah Sakit Umum Sidoarjo. ‘’Mereka harus mendapatkan SKTM karena tidak terlayani lewat Jamkesmas dan Jamkesda,’’ jelasnya.
Bahkan, dana tambahan untuk program SKTM yang nilainya Rp 5 miliar diminta agar sebagian dialokasikan untuk anggaran Jasmas. Agenda pengalihan anggaran SKTM untuk Jasmas itu juga diakui anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Unggul Prabawa.
Menurut dia, memang ada sejumlah anggota dewan yang menghendaki agar dana tambahan untuk SKTM itu dialihkan sebagian untuk Jasmas. Jika tidak, dana Jasmas ditambahi juga. ‘’Masalah SKTM memang belum kelar terkait kriteria penetapan status miskin seseorang. Namun, masalah baru kini muncul,’’ kata Unggul Prabawa, Kamis (23/8).
Masalah baru yang dimaksud Unggul itu tidak lain adanya beberapa kalangan yang mengusulkan agar Jasmas anggarannya juga ditambahi. Makanya, dana tambahan Rp 5 miliar dari pemkab untuk progam SKTM tersebut dikatakan kini menjadi perdebatan sejumlah anggota dewan.
Beberapa kalangan dewan, kata dia, berharap agar tambahan untuk SKTM yang selama ini sudah dialokasikan sekitar Rp 15 miliar itu dialokasikan sebagian untuk Jasmas. Sebagian anggota dewan lainnya tidak setuju, tapi minta agar dana Jasmas ditambahi secara khusus.
Mereka yang tidak setuju dengan pengalihan tambahan anggaran SKTM itu beralasan karena Jasmas lebih condong pada pencitraan sejumlah anggota dewan. Sedangkan tambahan anggaran yang diajukan lewat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2012 untuk SKTM murni demi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Makanya, kata Unggul, beberapa usulan terkait SKTM itu masih terbentur pembahasan yang cukup alot. Beberapa di antaranya terkait usulan untuk menaikkan anggaran dana terhadap program Jasmas itu sendiri. “Harusnya program SKTM ini menjadi prioritas utama. Pasalnya ini menyangkut nasib warga miskin Sidoarjo sendiri,” ujarnya.
Munculnya usulan agar anggaran Jasmas itu juga ditambahi, kata dia, justru memperlambat penyelesaian masalah SKTM. Padahal, tandas dia, anggaran SKTM yang sebesar Rp 15 miliar dinilai masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah warga miskin di Sidoarjo. “Dengan adanya tambahan terhadap program tersebut, akan semakin banyak lagi warga miskin yang akan terbantu, khususnya dalam hal kesehatan mereka,” tambahnya.
Karena itu, dia berharap agar program SKTM diprioritaskan. Sebab, sampai saat ini untuk program SKTM ini Pemkab menggelontorkan dana Rp 2,9 miliar setiap bulannya. Dana tersebut dikucurkan bagi warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan lewat Rumah Sakit Umum Sidoarjo. ‘’Mereka harus mendapatkan SKTM karena tidak terlayani lewat Jamkesmas dan Jamkesda,’’ jelasnya.
0 comments:
Posting Komentar