Informasi Sidoarjo on http://www.infosda.com

Kamis, 23 Agustus 2012

Terkait Tuntutan Akte Kelahiran Korban Lapindo, Dispenduk Capil Sidoarjo Surati Mendagri


Dinas Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo
akhirnya mengirim surat ke
Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) terkait tuntutan
warga Korban Lumpur
Menggugat (KLM) yang meminta
350 berkas akte kelahiran
gratis.
Surat tersebut disampaikan
agar ada tindak lanjut dari
tuntutan warga. Minimal, jawaban
pasti yang bisa diterima
oleh warga anggota KLM
yang melakukan aksi unjuk
rasa ke kantor Dispendukcapil,
beberapa waktu lalu.
Kabid Pencatatan Sipil Dispendukcapil,
Yayuk Puji Rahayu
mengatakan, pihaknya
telah berkirim surat ke Kemendagri
terkait tuntutan
warga KLM. Pasalnya, selama
ini akte kelahiran gratis
yang diberikan pemerintah
telah usai diberikan.
Akte kelahiran tersebut
tidak lagi diberikan, karena
batas waktu yang telah usai.
“Sebenarnya sudah tidak
bisa. Pihak Pengadilan Negeri
(PN) Sidoarjo pun juga tidak
bisa memberikan penetapan
akte kelahiran secara gratis,”
tandasnya.
Dikatakan Yayuk, Kemendagri
sudah menetapkan bahwa
program pemberian akte
kelahiran gratis telah usai.
Namun karena kengototan
warga KLM agar sebanyak
350 anaknya bisa diberikan
akte kelahiran gratis, maka
Dispendukcapil menindaklanjuti
dengan mengirim surat
ke Kemendagri.
“Mereka korban Lumpur.
Semoga saja ada toleransi
dari Kemendagri. Tapi jika
hasilnya tidak bisa, memang
aturannya program akte kelahiran
gratis sudah usai,”
ungkap Yayuk.
Selama ini, di Sidoarjo,
jumlah anak-anak yang belum
mendapatkan akte
kelahiran memang berasal dari
para korban lumpur Lapindo di
berbagai daerah. Yakni dari
warga Desa Glagaharum Kecamatan
Porong, Desa Kalidawir
Kecamatan Tanggulangin, Desa
Penatarsewu Tanggulangin, dan
Desa Gempolsari Tanggulangin.
Namun demikian, karena programnya
telah rampung, maka
mereka tidak bisa meminta akte
kelahiran lagi secara gratis.
Padahal, beban biaya antara Rp
500 ribu hingga Rp 800 ribu
untuk pengurusan akte itu
sangat membebani mereka.
Sehingga, mereka belum mampu
mengurus akte kelahiran
dengan segera.
KLM juga telah melakukan
sejumlah aksi tuntutan hingga
keenam kalinya. Mulai dari unjuk
rasa di kantor Dispendukcapil
hingga ke PN Sidoarjo. Mereka
terus ngeyel agar program
akte kelahiran gratis kembali diadakan.
Dengan alasan program
yang baru usai dilakukan pemerintah,
tidak sampai ke telinga
mereka.
Salah satu Koordinator KLM,
Abdul Muntholib mengungkapkan,
kebutuhan akan akte kelahiran
untuk 350 anak korban
lumpur tersebut sangat penting.
Apalagi untuk pengurusan surat-
surat lain hingga untuk
persyaratan kerja dan sekolah.
“Mereka tidak mampu membayar
sejumlah biaya yang diwajibkan
yang sangat besar,”
katanya.
Reactions:

0 comments:

Poskan Komentar

Tukar Link Disini :

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Latest Templates


Informasi Sidoarjo 2012. Diberdayakan oleh Blogger.