Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)
nantinya akan dilebur menjadi satu manajemen lembaga penyiaran seperti
BBC London.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dra. Lucy Kurniasari ketika kunjungan ke Dapil Satu Jatim (Surabaya-Sidoarjo) sekaligus menyumbangkan ternak kurban di kantor DPC Partai Demokrat Sidoarjo di kawasan Perumahan Magersari, Sabtu (27/10/2012).
Didampingi staf ahlinya Jamiludin, menurut Lucy, untuk menjadikan RRI-TVRI seperti BBC London membutuhkan waktu sedikitnya 5 tahun.
"Bukan digabung lho, tetapi dilebur menjadi satu lembaga penyiaran yang bernama RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) dan bukan terpisah-pisah," papar perempuan berparas cantik asli Surabaya itu.
Ia menambahkan, Komisi I DPR-RI yang membidangi masalah Pertahanan, Informasi dan Luar Negeri itu kini tengah serius membahas Revisi Undang-Undang nomor 32.
"Khusus untuk RRI, terus terang saya tertarik dengan program siaran seperti Pro-2. Nantinya RRI se Indonesia itu harus nyontoh kayak gitu," harapnya.
Adapun permasalahan yang kini tengah dihadapi RRI berdasarkan hasil dengar pendapat dengan jajaran direksi LPP RRI adalah masalah teknik yang berkaitan dengan pemancar radio.
Sementara itu terkait dengan program kerja yang ditangani Kementerian Kominfo, Komisi I DPR-RI juga meminta Pemerintah pusat lebih selektif lagi dalam memilih wilayah untuk program desa dering. Banyak sekali telepon yang dibangun oleh pemerintah, mangkrak alias tidak difungsikan oleh masyarakat.
"Kan mubazir kalau sampai itu terus terjadi dan penganggarannya terus dilakukan," ucapnya bersemangat.
Lucy menilai dari daerah keberangkatannya (Dapil) Surabaya-Sidoarjo saat reses atau turun ke bawah, banyak masukan dan temuan kalau telpon-telpon itu banyak yang tidak digunakan, termasuk yang ada di Desa Wonoayu-Sidoarjo.
Malahan, lanjut politisi Demokrat itu, yang dinginkan masyarakat khususnya di pulau Jawa saat ini adalah memberikan semacam komputer dan peralatan jenis lainnya untuk mendukung program melek atau mengerti informasi. Telpon sekarang sudah banyak yang memiliki dan harganya terjangkau, baik itu jaringan GSM maupun CDMA.
"Jadi telepon murah semacam itu banyak yang tidak dipergunakan oleh masyarakat, baik di pelosok maupun perkotaan. Mungkin untuk sarana dan prasarana pendukung informasi masuk ke desa di Jawa, bisa dialihkan keluar,” lanjutnya.
"Kalau luar Jawa, mungkin saja masih banyak yang menginginkan atau membutuhkannya".
Disebutkan Lucy, untuk anggaran desa informasi, emplik dan desa dering, tahun 2013 nanti, dianggarkan senilai Rp1,9 triliun. Sayang kalau anggaran sebesar itu, tidak tepat sasaran.
“Kemenkominfo harus lebih teliti lagi dalam menjalankan programnya," pungkas Lucy.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dra. Lucy Kurniasari ketika kunjungan ke Dapil Satu Jatim (Surabaya-Sidoarjo) sekaligus menyumbangkan ternak kurban di kantor DPC Partai Demokrat Sidoarjo di kawasan Perumahan Magersari, Sabtu (27/10/2012).
Didampingi staf ahlinya Jamiludin, menurut Lucy, untuk menjadikan RRI-TVRI seperti BBC London membutuhkan waktu sedikitnya 5 tahun.
"Bukan digabung lho, tetapi dilebur menjadi satu lembaga penyiaran yang bernama RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) dan bukan terpisah-pisah," papar perempuan berparas cantik asli Surabaya itu.
Ia menambahkan, Komisi I DPR-RI yang membidangi masalah Pertahanan, Informasi dan Luar Negeri itu kini tengah serius membahas Revisi Undang-Undang nomor 32.
"Khusus untuk RRI, terus terang saya tertarik dengan program siaran seperti Pro-2. Nantinya RRI se Indonesia itu harus nyontoh kayak gitu," harapnya.
Adapun permasalahan yang kini tengah dihadapi RRI berdasarkan hasil dengar pendapat dengan jajaran direksi LPP RRI adalah masalah teknik yang berkaitan dengan pemancar radio.
Sementara itu terkait dengan program kerja yang ditangani Kementerian Kominfo, Komisi I DPR-RI juga meminta Pemerintah pusat lebih selektif lagi dalam memilih wilayah untuk program desa dering. Banyak sekali telepon yang dibangun oleh pemerintah, mangkrak alias tidak difungsikan oleh masyarakat.
"Kan mubazir kalau sampai itu terus terjadi dan penganggarannya terus dilakukan," ucapnya bersemangat.
Lucy menilai dari daerah keberangkatannya (Dapil) Surabaya-Sidoarjo saat reses atau turun ke bawah, banyak masukan dan temuan kalau telpon-telpon itu banyak yang tidak digunakan, termasuk yang ada di Desa Wonoayu-Sidoarjo.
Malahan, lanjut politisi Demokrat itu, yang dinginkan masyarakat khususnya di pulau Jawa saat ini adalah memberikan semacam komputer dan peralatan jenis lainnya untuk mendukung program melek atau mengerti informasi. Telpon sekarang sudah banyak yang memiliki dan harganya terjangkau, baik itu jaringan GSM maupun CDMA.
"Jadi telepon murah semacam itu banyak yang tidak dipergunakan oleh masyarakat, baik di pelosok maupun perkotaan. Mungkin untuk sarana dan prasarana pendukung informasi masuk ke desa di Jawa, bisa dialihkan keluar,” lanjutnya.
"Kalau luar Jawa, mungkin saja masih banyak yang menginginkan atau membutuhkannya".
Disebutkan Lucy, untuk anggaran desa informasi, emplik dan desa dering, tahun 2013 nanti, dianggarkan senilai Rp1,9 triliun. Sayang kalau anggaran sebesar itu, tidak tepat sasaran.
“Kemenkominfo harus lebih teliti lagi dalam menjalankan programnya," pungkas Lucy.
0 comments:
Posting Komentar