Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berencana mendirikan posko
siaga untuk memantau kondisi tanggul lumpur yang kritis. Upaya jangka
pendek ini untuk penanganan guna mengantisipasi tanggul jebol yang
mengakibatkan lumpur meluber dari kolam penampungan.
Deputi Infrastruktur BPLS Sugiyanto menjelaskan, posko siaga itu diharapkan bisa memantau situasi terkini terkait tanggul yang kritis. Selain mendirikan posko siaga di tingkat kabupaten,posko ini akan disiapkan di lima titik tanggul yang rawan jebol.
Kelima titik rawan ini, berada di tanggul titik 10,titik 21,titik 71 yang berada di tanggul barat atau berbatasan langsung dengan jalan raya Porong dan jalur rel kereta api.
Dua titik rawan lainnya,tanggul di Desa Mindi dan Desa Glagaharum Porong.
"Di dekat titik itulah kami akan dirikan posko,"ucapnya didampingi juru bicara BPLS Hengki Listria Adi,di Balai Wartawan Sidoarjo,Selasa (16/10/2012).
Upaya jangka pendek ini dilakukan BPLS sembari terus melakukan sosialisasi pada warga korban lumpur yang masih menolak pekerjaan pengaliran aliran lumpur ke sungai Porong karena tersendatnya pembayaran ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Kata Sugiyanto,pengaliran lumpur ke Sungai Porong masih satu-satunya cara untuk mengurangi volume lumpur di dalam kolam penampungan lumpur.Sebab upaya menambah ketinggian tanggul sudah tidak memungkinkan karena tanggul sudah cukup tinggi."Elevasi tanggul sudah 11 meter-12 meter," ujarnya.
Deputi Infrastruktur BPLS Sugiyanto menjelaskan, posko siaga itu diharapkan bisa memantau situasi terkini terkait tanggul yang kritis. Selain mendirikan posko siaga di tingkat kabupaten,posko ini akan disiapkan di lima titik tanggul yang rawan jebol.
Kelima titik rawan ini, berada di tanggul titik 10,titik 21,titik 71 yang berada di tanggul barat atau berbatasan langsung dengan jalan raya Porong dan jalur rel kereta api.
Dua titik rawan lainnya,tanggul di Desa Mindi dan Desa Glagaharum Porong.
"Di dekat titik itulah kami akan dirikan posko,"ucapnya didampingi juru bicara BPLS Hengki Listria Adi,di Balai Wartawan Sidoarjo,Selasa (16/10/2012).
Upaya jangka pendek ini dilakukan BPLS sembari terus melakukan sosialisasi pada warga korban lumpur yang masih menolak pekerjaan pengaliran aliran lumpur ke sungai Porong karena tersendatnya pembayaran ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Kata Sugiyanto,pengaliran lumpur ke Sungai Porong masih satu-satunya cara untuk mengurangi volume lumpur di dalam kolam penampungan lumpur.Sebab upaya menambah ketinggian tanggul sudah tidak memungkinkan karena tanggul sudah cukup tinggi."Elevasi tanggul sudah 11 meter-12 meter," ujarnya.
0 comments:
Posting Komentar