Warga Korban Lumpur Lapindo Terus Desak Rampungkan Ganti Rugi

Desakan kepada pemerintah pusat
agar turun tangan menyelesaikan ganti rugi warga
korban lumpur terus disuarakan. Tidak ingin
nanggung, warga menginginkan Presiden SBY yang
merampungkan proses pembayaran ganti rugi ini.
SBY diminta memanggil pihak Lapindo Brantas
Inc (LBI). Alasannya selama ini pendekatan yang
dilakukan Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jatim,
hingga menteri tak kunjung membuahkan hasil.
“Jika jajaran bawahnya tidak bisa memberikan
hasil yang positif kita berharap bapak Presiden
SBY turun tangan,” ujar salah satu koordinator
korban lumpur, Pitanto.
Menurut dia, janji pelunasan yang digaungkan
LBI hingga akhir 2012 nanti tampaknya tidak
berujung pada kepastian. Sebab hingga saat ini
sekitar Rp 800 miliar tanggungan LBI kepada warga
juga tersendat-sendat melalui sistem cicilan.
“Kita ingin Presiden SBY menanyakan perkembangan
tentang pembayaran kepada LBI. Waktunya
sisa dua bulan. Jika LBI tidak sanggup pemerintah
harus turun tangan,” ucapnya.
Apalagi, terusnya, korban lumpur dari empat
desa, Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Kedungbendo
yang sudah enam tahun ganti ruginya belum
selesai. Sedangkan korban lumpur yang ganti
ruginya ditanggung pemerintah sudah ada yang
dilunasi. Hal inilah yang membuat korban lumpur
enggan membuka blokade tanggul lumpur.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus
mengungkapkan, pihaknya akan mengawal
perwakilan korban lumpur untuk bertemu dengan
Ketua DPR RI Marzuki Ali. Dengan adanya
pertemuan tersebut diharapkan ada tindak lanjut.
“Kita berencana mempertemukan warga dengan
DPR,” katanya.