Sidoarjo- Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Sidoarjo pagi
(4/12) ini menggelar workshop Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 di Sun Hotel.
Acara yang sedianya dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH , MM ternyata beliau berhalangan hadir karena harus menerima tamu dari Konjen AS. Jadi pembukaan workshop ini dibuka oleh Plt. Kabag. Perekonomian Benny Airlangga Yogaswara, SH, MM.
Workshop Pengembangan dan Pembinaan BUMD ini mendatangkan nara sumber yakni, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, dan Ketua Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Peserta workshop ini berasal dari para Pimpinan SKPD se Kabupaten Sidoarjo dan para Pimpinan Perusahaan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Sampai saat ini Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang masih eksis ada tiga yakni PDAM Delta Tirta, Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dan PD Aneka Usaha. Eksistensi ketiga perusahaan ini kalau ditinjau dari rana pengembangan usaha negara Perlu di kaji kembali tentang pelaporan keuangannya. Paling tidak pelaporan keuangannya harus sesuai dengan standar akuntansi.
Dalam konteks ini pengembangan BUMD di Kabupaten Sidoarjo menjadi begitu krusial, mengingat BUMD dituntut untuk dapat mengembangkan perekonomian daerah.
Untuk itulah, laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMD di Kabupaten Sidoarjo sangat dibutuhkan guna mengetahui sejauhmana perkembangan usaha yang dijalankan selama ini dan bagaimana tindak lanjut untuk pengembangan usaha kedepannya. Sehingga harapan dari pengembangan BUMD ini mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mewujudkan peningkatan kemandirian daerah.
Sementara Plt Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Sidoarjo Benny Airlangga Y., SH, MM dalam sambutannya menyatakan bahwa selama ini PD BPR Delta Arta dan PD Aneka Usaha Tirta telah menjadi media pelayanan public dan sekaligus sumber pendapatan Daerah, ini harus di kelola dengan baik.
“Saat ini ekisistensi BUMD bukan saja menjadi pelengkap dalam tata lingkup Pemerintah Daerah namun sudah saatnya menjadi pelayan public dan sumber pendapatan Daerah,” ujar Benny.
Acara yang sedianya dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH , MM ternyata beliau berhalangan hadir karena harus menerima tamu dari Konjen AS. Jadi pembukaan workshop ini dibuka oleh Plt. Kabag. Perekonomian Benny Airlangga Yogaswara, SH, MM.
Workshop Pengembangan dan Pembinaan BUMD ini mendatangkan nara sumber yakni, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, dan Ketua Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Peserta workshop ini berasal dari para Pimpinan SKPD se Kabupaten Sidoarjo dan para Pimpinan Perusahaan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Sampai saat ini Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang masih eksis ada tiga yakni PDAM Delta Tirta, Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dan PD Aneka Usaha. Eksistensi ketiga perusahaan ini kalau ditinjau dari rana pengembangan usaha negara Perlu di kaji kembali tentang pelaporan keuangannya. Paling tidak pelaporan keuangannya harus sesuai dengan standar akuntansi.
Dalam konteks ini pengembangan BUMD di Kabupaten Sidoarjo menjadi begitu krusial, mengingat BUMD dituntut untuk dapat mengembangkan perekonomian daerah.
Untuk itulah, laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMD di Kabupaten Sidoarjo sangat dibutuhkan guna mengetahui sejauhmana perkembangan usaha yang dijalankan selama ini dan bagaimana tindak lanjut untuk pengembangan usaha kedepannya. Sehingga harapan dari pengembangan BUMD ini mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mewujudkan peningkatan kemandirian daerah.
Sementara Plt Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Sidoarjo Benny Airlangga Y., SH, MM dalam sambutannya menyatakan bahwa selama ini PD BPR Delta Arta dan PD Aneka Usaha Tirta telah menjadi media pelayanan public dan sekaligus sumber pendapatan Daerah, ini harus di kelola dengan baik.
“Saat ini ekisistensi BUMD bukan saja menjadi pelengkap dalam tata lingkup Pemerintah Daerah namun sudah saatnya menjadi pelayan public dan sumber pendapatan Daerah,” ujar Benny.
0 comments:
Posting Komentar