KEPALA Dinas PU Bina Marga,
Sigit Setyawan mengatakan per 31
Desember 2012, ada empat
pengerjaan proyek di satuan kerjanya
yang belum selesai. Yakni, tiga
proyek pengerjaan trotoar, dan satu
pelebaran jembatan.
Sesuai Perpres 70 tahun 2012
tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah, maka kontraktor atau
rekanan yang tidak bisa mengerjakan
sesuai waktu yang disepakati, akan
dikena sanksi denda satu per 1000
dari nilai kontrak.
Namun dinas akan memberikan
dispensasi waktu selama 50 hari pada
kontraktor untuk menyelesaikan
pekerjaanya. “Jika tidak bisa
menyelesaikannya dalam waktu 50
hari, kontraktor tersebut akan di
black list,” katanya. Sigit sendiri berharap tidak
ada kontraktor atau rekanan
yang masih dalam black list.
Artinya, dalam waktu dekat
atau kurang 50 hari dari 31
Desember 2012, mereka harus
menyelesaikan pengerjaan
proyeknya.
“Perkiraan kami untuk hari
ini, dari empat pengerjaan
tersebut, dua diantaranya
sudah selesai. Mungkin
finishing sehingga mungkin
tinggal dua pengerjaan saja
karena kalkulasi 31
Desember, pengerjaan sudah
ada yang selesai antara 95
persen hingga 98 persen,
berfariasi,” katanya.
Dikatakan pihaknya
sudah sering mengingatkan
rekanan atau kontraktor
untuk mengerjakan proyek
tepat waktu. “Itu sudah
kami lakukan sejak
November 2012. Meminta
rekanan atau konsultanya
juga untuk membuat
laporan perkembangan
proyek,” katanya.
Molornya pekerjaan yang
dilakukan rekanan PU Bina
Marga, setidaknya bisa
dimengerti. Sebab beberapa bahan
yang dibutuhkan seperti box
culvert terbatas dipasaran. “Harus
pesan sehingga butuh waktu
untuk menunggu,” imbuhnya.
Sementara itu, Sigit mengaku
belum menerima surat dari
komisi C yang ingin mengetahui
perkembangan pengerjaan
proyek di seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk
tahun 2012. “Belum ada. Tetapi
tidak masalah karena komisi C
memang mitra kerja kita,”
pungkasnya.
Sigit Setyawan mengatakan per 31
Desember 2012, ada empat
pengerjaan proyek di satuan kerjanya
yang belum selesai. Yakni, tiga
proyek pengerjaan trotoar, dan satu
pelebaran jembatan.
Sesuai Perpres 70 tahun 2012
tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah, maka kontraktor atau
rekanan yang tidak bisa mengerjakan
sesuai waktu yang disepakati, akan
dikena sanksi denda satu per 1000
dari nilai kontrak.
Namun dinas akan memberikan
dispensasi waktu selama 50 hari pada
kontraktor untuk menyelesaikan
pekerjaanya. “Jika tidak bisa
menyelesaikannya dalam waktu 50
hari, kontraktor tersebut akan di
black list,” katanya. Sigit sendiri berharap tidak
ada kontraktor atau rekanan
yang masih dalam black list.
Artinya, dalam waktu dekat
atau kurang 50 hari dari 31
Desember 2012, mereka harus
menyelesaikan pengerjaan
proyeknya.
“Perkiraan kami untuk hari
ini, dari empat pengerjaan
tersebut, dua diantaranya
sudah selesai. Mungkin
finishing sehingga mungkin
tinggal dua pengerjaan saja
karena kalkulasi 31
Desember, pengerjaan sudah
ada yang selesai antara 95
persen hingga 98 persen,
berfariasi,” katanya.
Dikatakan pihaknya
sudah sering mengingatkan
rekanan atau kontraktor
untuk mengerjakan proyek
tepat waktu. “Itu sudah
kami lakukan sejak
November 2012. Meminta
rekanan atau konsultanya
juga untuk membuat
laporan perkembangan
proyek,” katanya.
Molornya pekerjaan yang
dilakukan rekanan PU Bina
Marga, setidaknya bisa
dimengerti. Sebab beberapa bahan
yang dibutuhkan seperti box
culvert terbatas dipasaran. “Harus
pesan sehingga butuh waktu
untuk menunggu,” imbuhnya.
Sementara itu, Sigit mengaku
belum menerima surat dari
komisi C yang ingin mengetahui
perkembangan pengerjaan
proyek di seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk
tahun 2012. “Belum ada. Tetapi
tidak masalah karena komisi C
memang mitra kerja kita,”
pungkasnya.
0 comments:
Posting Komentar