SIDOARJO – Sidoarjo telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten pendidikan inklusif Minggu lalu.
MACHMUD Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo
Acara yang diresmikan Menteri Pendidikan
Mohammad Nuh dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah itu merupakan tindak
lanjut penghargaan Inclusive Education Award 2012 yang diterima dari
Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPK-LK).
Penghargaan itu memicu reaksi beragam dari kalangan anggota DPRD
Sidoarjo.
Sebagian di antara mereka bahkan mengaku
terkejut atas penghargaan tersebut. Alasannya, Dinas Pendidikan
(Dispendik) Sidoarjo tidak mempunyai program pengembangan sekolah
inklusif.
Selain itu, anggaran untuk pengem bangan
program inklusif terbilang minim. ’’Saya kaget, kok bisa menang?’’ ucap
Ketua Ko misi D Machmud.
Berdasar data DPRD, dispendik hanya
mengajukan anggaran Rp 175 juta untuk pelatihan guru pendamping sekolah
inklusif. Machmud mengungkapkan, saat pembahasan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2013, komisi D sempat memanggil
dispendik.
Waktu itu, komisi yang membidangi
pendidikan tersebut bertanya mengenai anggaran dan program inklusif.
Dewan sempat kaget karena anggaran yang diajukan sangat kecil.
’’Kami langsung menambah menjadi Rp 350
juta,’’ jelasnya. Program kerja yang diajukan dispendik hanya pelatihan
guru selama satu kali.
Menurut dia, seharusnya pemkab mengajukan penambahan sarana dan prasarana seperti kursi roda serta alat bantu pembelajaran.
Selain itu, perlu pembangunan
laboratorium khusus untuk memantau perkembangan anak berkebutuhan khusus
(ABK). Dia menyebutkan, minat guru Sidoarjo untuk mengajar ABK sangat
kecil.
Jumlahnya hanya 40 guru. Karena itu, dia
mendesak dispendik untuk segera melakukan rekrutmen guru. ’’Pidato
bupati bahwa Sidoarjo punya 134 sekolah inklusif itu tidak benar.
Itu hanya rencana ke depan, bukan
realitas sekarang ini,’’ ujar kader PAN tersebut. Menurut Machmud, yang
layak menyandang sekolah inklusif hanya SMPN 4 Sidoarjo.
Sebab, sekolah itu telah memenuhi semua
ketentuan untuk disebut sekolah inklusif. Sementara itu, sekolah-sekolah
lain masih belum layak.
Dia menyatakan, banyak yang harus
ditingkatkan pemkab selain guru dan jumlah sekolah. Misalnya,
sarana-prasarana, peralatan, dan gedung.
0 comments:
Posting Komentar