Masih Bingung Carikan Solusi RAPBD 2013 Sidoarjo

SIDOARJO – Belanja modal
yang dinaikkan dari 18,54 persen
dalam RAPBD tahun 2013 menjadi
29 persen, tidak otomatis menyelesaikan
masalah. Persoalan
yang muncul atas kenaikan itu
adalah pemangkasan belanja barang
dan jasa serta honorarium
yang masuk dalam belanja pegawai
pada belanja langsung di seluruh
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), termasuk Dinas
Pendidikan (Dispendik).
Kemarin, Badan Anggaran
(Banggar) DPRD Sidoarjo menggelar
rapat internal untuk mencari
solusi atas pemangkasan belanja
barang dan jasa serta honorarium
itu. “Belum ada putusan tetapi kita
ingin mencari solusi. Kalau belanja
barang dan jasa dan honorarium
itu dikepras, bagaimana solusinya?”
kata anggota Banggar
DPRD Sidoarjo, HM Zainul Lutfi.
Politisi PAN ini mengatakan, pengeprasan
belanja barang dan jasa
serta honorarium tersebut dikhawatirkan
memengaruhi keseimbangan
program pelayanan masyarakat. “Itu
yang tidak boleh terjadi. Masak
nantinya biaya BBM untuk truk
sampah misalnya, terlalu minim?
Siapa nanti yang mengangkut
sampah? Bagaimana jika sampah
menumpuk, apakah ada yang mau
mengangkut? Sampah bisa menumpuk
di mana-mana,” papar Lufti
– begitu ia kerap disapa. “Belum lagi
biaya BBM untuk taman. Apa
taman harus dibiarkan mati kalau
tidak ada perawatan taman? Kan
tidak bisa begitu,” terusnya.
Menurut Lutfi, solusi tersebut
bisa diambilkan dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Sebab, potensi
PAD tersebut belum maksimal
digali. Peningkatan PAD ini bisa
dilakukan baik pajak dan retribusi
atau pendapatan lain-lain yang sah.
Rapat Banggar itu sendiri juga
membahas besaran Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (Silpa) yang
dalam draf RAPBD Rp 110,500
miliar, setelah direvisi naik menjadi
Rp 179 miliar. “Dalam revisi RAPBD
2013 yang disampaikan kemarin,
ada penambahan pada Silpa sekitar
Rp 68,8 miliar. Dana dari mana itu
kita belum tahu karena objeknya
belum jelas,” katanya.