SIDOARJO – Belanja modal yang dialokasikan hanya 18,54 persen pada RAPBD 2013 ‘makan korban’ anggaran pendidikan.
Anggaran belanja modal yang diajukan Rp
433.786.762.743 dari total belanja daerah Rp 2,339 riliun, dipersoalkan
DPRD Sidoarjo karena kini sudah dinaikkan 29 persen. Ini sesuai
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
Tetapi imbas dari kenaikan belanja modal
itu, anggaran pendidikan dikepras. Pengeprasan ini juga fantastis.
Anggaran Dinas Pendidikan (Dispendik) dalam RAPBD 2013 disusutkan
sebesar 50 persen dari Rp 60 miliar, tinggal Rp 30 miliar.
Namun, anggaran ini masih ada tambahan
dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 33 miliar. Sehingga anggaran
pendidikan kini tinggal Rp 63 miliar dari jumlah keseluruhan yang
mestinya Rp 83 miliar.
Menurut Sekretaris Dispendik Mustain,
pemangkasan ini terjadi pada anggaran elanja barang dan jasa. Ia
menjelaskan, pemangkasan yang dilakukan oleh tim anggaran memang untuk
memenuhi belanja modal sebesar 29 persen.
“Pemangkasan tersebut terjadi pada anggaran jenis belanja barang dan jasa,” katanya.
Imbas pengeprasan ini, beberapa kegiatan
yang sudah direncanakan Dispendik harus dicoret. Kegiatan ini misalnya
workshop, seminar, dan pelatihan. Mustain mengatakan, memang tidak semua
dihapus, tetapi kegiatannya diminimalkan. Hanya saja, Mustain menjamin,
program Dispendik untuk menyelesaikan renovasi. ruang kelas yang sudah
disusun, tidak akan terganggu.
“Program kita untuk menyelesaikan
renovasi ruang kelas tetap berjalan,” ujar dia. Adanya pemangkasan
anggaran ini, terusnya, kemungkinan akan dikembalikan ke penambahan
belanja modal.
“Kalau rasionalisasi pemangkasan ini
menurut DPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) akan
ditambahkan ke belanja modal, tapi saya belum bisa memastikan. Jika
penambahan pada belanja modal tersebut terjadi, Dispendik akan kembali
mengalokasikan ke perbaikan gedung sekolah yang ada,” bebernya.
Menyiasati pemangkasan tersebut,
Dispendik akan melakukan skala prioritas terhadap sejumlah kegiatan yang
telah dianggarkan. “Kegiatan yang bersifat peningkatan mutu guru dan
murid akan kita jadikan prioritas utama tahun ini,” tandasnya.
Sementara itu, kemarin tim anggaran
Pemkab Sidoarjo secara resmi mempresentasikan kenaikan belanja modal
RAPBD tahun 2013, dari 18,54 persen menjadi 29 persen. Ini setelah RAPBD
2013 dikembalikan untuk direvisi melalui pandangan umum fraksi di DPRD
Sidoarjo, kecuali fraksi PKB.
Salah satu anggota Badan Anggaran
(Banggar) DPRD Sidoarjo Zainul Lutfi mengatakan, dalam presentasi
tersebut, tim anggaran menjelaskan besarnya belanja modal RAPBD 2013
telah dipenuhi menjadi 29 persen.
“Awalnya, belanja modal hanya 18,54
persen dari total belanja daerah pada RAPBD 2013,” katanya. Politisi PAN
ini menjelaskan, pemenuhan 29 persen belanja modal tersebut diambilkan
dari belanja barang dan jasa serta honorarium dalam belanja pengawai
yang merupakan belanja tidak langsung.
“Pemotongan itu di seluruh SKPD,
termasuk DPRD, kurang lebih 50 persen,” kata Lutfi – begitu politisi itu
kerap disapa. Meski begitu, kata Lutfi, masih diperlukan kajian apakah
pemenuhan 29 persen tersebut mengganggu keseimbangan program pelayanan
publik.
Seperti pengadaan truk sampah, honor penjaga air, dan sebagainya.
“Kalau yang sifatnya urgent seperti itu,
ya harusnya tetap diberikan. Tidak boleh ditiadakan,” tambah dia. Wakil
Ketua DPRD Sidoarjo Khulaim Junaidi, terpisah, mengatakan bahwa tim
anggaran telah merespons apa yang menjadi perhatian fraksi di DPRD.
“Sudah 29 persen tetapi, jumlah itu saya
rasa bisa meningkat tajam, sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum
maksimal,” kata Khulaim. Khulaim merasa yakin, pendapatan asli daerah
dari sisi pajak reklame, retribusi jembatan, pajak penerangan jalan
umum, dan sebagainya masih bisa dimaksimalkan.
“Besar sekali belanja modal Sidoarjo ini kalau seluruh potensi PAD bisa tergali,” ungkapnya.
0 comments:
Posting Komentar