Surabaya, Sidoarjo & Gresik Sepakat KK Jadi Syarat PPDB

Tiga daerah, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo menyepakati penggunaan KK menjadi salah satu syarat  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antar daerah di tahun 2013 ini. Kesepakatan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) tiga daerah tersebut, Senin(7/1).

Agoes Boedi Tjahjono

Kepastian ini bakal dijalankan setelah Kepala Dindik Surabaya M Ikhsan, Kepala Dindik Sidoarjo Agoes Budi, dan Kepala Dindik Gresik Nadlif melakukan pertemuan.

Dalam pertemuan yang digelar selama 2 jam ini memutuskan beberapa kesepakatan, diantaranya penerimaan siswa baru berdasar KK. Dengan kesepakatan ini, siswa luar kota Surabaya yang ingin sekolah di daerah masing-masing (Sidoarjo-Gresik) tidak khawatir ditolak.

Mereka bisa diterima karena sekolah yang bersangkutan menggunakan KK sebagai patokan dalam pendaftaran.  “Inikan kesepakatan yang luar biasa. Jadi, yang ditakutkan selama ini dimana siswa luar kota yang sudah sekolah di Surabaya bisa kembali ke daerahnya.

Mereka tidak perlu khawatir ditolak. Kabupaten Sidoarjo dan Gresik sudah tidak memakai dalam penerimaan siswa dari asal sekolah,” kata Kepala Dindik Surabaya Ikhsan dalam jumpa pers dengan wartawan di kantornya, Senin (7/1).

Ikhsan menerangkan, kabar ini mematahkan adanya informasi yang tersebar, kalau siswa luar kota dan sudah sekolah di Surabaya tidak bisa diterima kembali ke daaerahnya.

Daerahnya sangat terbuka untuk menampung siswa-siswa mengenyam pendidikan dengan leluasa. Selain persoalan KK, Mantan Kepala Bappemas Surabaya ini menegaskan, kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah penyatuan jadwal penerimaan siswa baru.

Untuk tahun 2013, ketiga daerah sepakat akan menyamakannya. Karena bisa berdampak baik kepada siswanya.

“Kesepakatan ini belum final, kami akan melakukan diskusi lanjutan,” paparnya. Meski demikian, ujar dia, ada beberapa persoalan yang tidak disepakati dalam pertemuan kemarin, diantaranya jumlah kuota siswa luar kota untuk Surabaya tetap 1 persen.

Surabaya tidak akan mengubah keputusan ini, karena berkaitan dengan tekat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengalokasikan APBD bagi masyarakatnya. “Kalau kuota 1 persen kita tidak bisa otak – atik Kami ingin memprioritaskan APBD untuk wargaSurabaya,” ucap Ikhsan.

Dengan keputusan ini, kedua daerah (Sidoarjo-Gresik) sebenarnya menginginkan ada tambahan kuota, karena siswa dari daerah tersebut cukup banyak. Dengan begitu, siswa luar kota yang ingin sekolah ke Surabaya memiliki kesempatan yang lebih besar. Kepala Dindik Gresik Nadlif menyatakan, kuota 1 persen untuk siswa luar kota yang diterapkan Surabaya memang terlalu kecil. Namun, Kabupaten Gresik tidak terlalu mempersoalkan keputusan itu. Pasalnya, jika dikaji secara mendalam kuota yang diterapkan Surabaya bisa menguntungkan Gresik. “Kalau secara instansi di Dinas Gresik kita diuntungkan, siswa banyak yang kembali ke Gresik. Namun jika dilihat dari sisi masyarakat, kuota itu kurang besar,” katanya. Saat ini, Gresik memakai kuota 5 persen untuk siswa luar kota.

Karena, dari analisa yang dilakukan siswa luar kota yang sekolah di Gresik hanya siswa yang berada di pinggiran kota. Jadi, kuota yang ditetapkan sudah cukup dan mencukupi kebutuhannya. Kepala Dindik Sidoarjo, Agoes Boedi juga menyayangkan kuota 1 persen yang diterapkan Surabaya.

Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena keputusan tersebut merupakan kewenangan daerah masing-masing. “Kalau bisa sih Surabaya 5 persen, tapi semua terserah kepala dinasnya,” katanya.

Agoes menuturkan, pertemuan yang digelar bakal menghasilkan terobosan baru. Menurut dia, ketiga daerah ini tidak bisa dipisahkan karena Sidoarjo dan Gresik merupakan penyangga Kota Surabaya.

“Kedepan mungkin ada kesamaan fikiran soal memajukan pendidikan.

Kalau saat ini kita awali dengan menyamakan jadwal pebnerimaan siswa baru, kalau lain-lainnya kita tunggu hasil rapat denganm Pak Bupati,” ungkap dia.