Semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, pada akhir Mei
2006 lalu rupanya masih terus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Sudah lebih dari Rp5 triliun uang rakyat digelontorkan,
dan masih harus dikeluarkan lagi untuk mengganti rugi korban di luar
peta terdampak yang terus bertambah.
Semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim hingga saat ini masih aktif. Volume lumpur yang dikeluarkan rata-rata masih mencapai 15 ribu meter kubik perharinya. Seiring dengan itu, jumlah korban lumpur yang harus mendapatkan ganti rugi pun terus bertambah. Sedikitnya ada korban lumpur baru sebanyak 12.455 jiwa dari 1.111 keluarga yang menempati wilayah empat desa yang harus diberi ganti rugi. Mereka adalah warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Desa Besuki Timur di Kecamatan Jabon, dan warga Desa Mindi serta Pamotan di Kecamatan Porong.
Ironisnya pembayaran ganti rugi itu harus diambilkan dari uang rakyat. Lewat APBN Perubahan tahun 2012, pemerintah sudah menganggarkan Rp500 miliar, hanya untuk membayar ganti rugi 20 persen. Artinya untuk APBN tahun kemudian, juga harus dikeluarkan anggaran untuk membayar sisa 80 persen yang tentu saja nilainya lebih besar. Belum lagi masih harus dikeluarkan uang rakyat Rp50 miliar untuk jaminan hidup warga di empat desa itu.
Menurut Emir Firdaus, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, tanggung jawab pemerintah membayar ganti rugi warga korban lumpur di luar peta terdampak, sebenarnya sudah diatur dalam Perpres Nomor 14 tahun 2007. Perpres itu memang mengatur wilayah peta terdampak, yaitu Desa Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, dan Siring. Sedang untuk wilayah lain yang menyusul dimasukkan peta terdampak, sudah diatur menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk infrastruktur yang rusak.
Semburan lumpur panas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim hingga saat ini masih aktif. Volume lumpur yang dikeluarkan rata-rata masih mencapai 15 ribu meter kubik perharinya. Seiring dengan itu, jumlah korban lumpur yang harus mendapatkan ganti rugi pun terus bertambah. Sedikitnya ada korban lumpur baru sebanyak 12.455 jiwa dari 1.111 keluarga yang menempati wilayah empat desa yang harus diberi ganti rugi. Mereka adalah warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Desa Besuki Timur di Kecamatan Jabon, dan warga Desa Mindi serta Pamotan di Kecamatan Porong.
Ironisnya pembayaran ganti rugi itu harus diambilkan dari uang rakyat. Lewat APBN Perubahan tahun 2012, pemerintah sudah menganggarkan Rp500 miliar, hanya untuk membayar ganti rugi 20 persen. Artinya untuk APBN tahun kemudian, juga harus dikeluarkan anggaran untuk membayar sisa 80 persen yang tentu saja nilainya lebih besar. Belum lagi masih harus dikeluarkan uang rakyat Rp50 miliar untuk jaminan hidup warga di empat desa itu.
Menurut Emir Firdaus, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, tanggung jawab pemerintah membayar ganti rugi warga korban lumpur di luar peta terdampak, sebenarnya sudah diatur dalam Perpres Nomor 14 tahun 2007. Perpres itu memang mengatur wilayah peta terdampak, yaitu Desa Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, dan Siring. Sedang untuk wilayah lain yang menyusul dimasukkan peta terdampak, sudah diatur menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk infrastruktur yang rusak.
0 comments:
Posting Komentar