Penghargaan Zero Accident yang diterima oleh PT Lapindo Brantas menuai
kritik dari Aktivis lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Perusahaan yang bergerak di bidang Eksplorasi Migas ini dinilai tidak layak mendapatkan penghargaan tersebut, sebab persoalan terkait Lumpur Lapindo hingga saat ini belum tuntas.
"Penghargaan itu tidak layak diterima oleh PT Lapindo Brantas. Kami sangat menyayangkan Pemprov Jatim telah memberikan penghargaan itu," kata Ketua Walhi Jawa Timur Catur Nusantara kepada Okezone, Rabu (18/4/2012).
Meski Pemprov Jawa Timur mengklaim tidak ada kaitan dengan bencana lumpur Lapindo, namun Walhi menilai penghargaan yang diterima oleh PT Lapindo Brantas ini lebih pada pencitraan perusahaan.
"Apapun perusahaannya, pencitraan itu penting. Penghargaan ini tentunya untuk membangun citra Lapindo. Saya juga tidak tahu kolerasinya sehingga Pemprov Jatim memberikan penghargaan tersebut," kata Catur.
Catur juga menyebut, penialai untuk memberikan penghargaan Zero Accident ini tidak semua kretaria penilaian jadi pertimbangan. Sangat ironis memang, terlebih lagi saat ini sejumlah warga yang menjadi korban akibat semburan lumpur Lapindo ini tengah mencari kejelasan terkait ganti rugi.
"Saya pikir ya lucu saja. Dengan situasi yang seperti ini tiba-tiba Lapindo Brantas mendapat penghargaan Zero Accident," paparnya.
Kemungkinan, lanjut Catur, penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ini berdasarkan versi penilaian pemerintah tidak ada kaitannya dengan semburan lumpur. "Saya kira itu tidak ada relevansinya," tukasanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Lapindo Brantas Inc mendapatkan penghargaan Zero Accident dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
Perusahaan yang bergerak di bidang Eksplorasi Migas ini dinilai tidak layak mendapatkan penghargaan tersebut, sebab persoalan terkait Lumpur Lapindo hingga saat ini belum tuntas.
"Penghargaan itu tidak layak diterima oleh PT Lapindo Brantas. Kami sangat menyayangkan Pemprov Jatim telah memberikan penghargaan itu," kata Ketua Walhi Jawa Timur Catur Nusantara kepada Okezone, Rabu (18/4/2012).
Meski Pemprov Jawa Timur mengklaim tidak ada kaitan dengan bencana lumpur Lapindo, namun Walhi menilai penghargaan yang diterima oleh PT Lapindo Brantas ini lebih pada pencitraan perusahaan.
"Apapun perusahaannya, pencitraan itu penting. Penghargaan ini tentunya untuk membangun citra Lapindo. Saya juga tidak tahu kolerasinya sehingga Pemprov Jatim memberikan penghargaan tersebut," kata Catur.
Catur juga menyebut, penialai untuk memberikan penghargaan Zero Accident ini tidak semua kretaria penilaian jadi pertimbangan. Sangat ironis memang, terlebih lagi saat ini sejumlah warga yang menjadi korban akibat semburan lumpur Lapindo ini tengah mencari kejelasan terkait ganti rugi.
"Saya pikir ya lucu saja. Dengan situasi yang seperti ini tiba-tiba Lapindo Brantas mendapat penghargaan Zero Accident," paparnya.
Kemungkinan, lanjut Catur, penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ini berdasarkan versi penilaian pemerintah tidak ada kaitannya dengan semburan lumpur. "Saya kira itu tidak ada relevansinya," tukasanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Lapindo Brantas Inc mendapatkan penghargaan Zero Accident dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
0 comments:
Posting Komentar