Tajamkan Program Untuk Percepat Penanggulangan Kemiskinan

  HUMASPROTOKOL,Sidoarjo.- Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah kordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto SH,MH dalam sambutannya saat membuka kegiatan “Semiloka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012” yang diadakan di Sun Hotel Sidoarjo kemarin (10/4).

Langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut lanjut Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto, perlu diupayakan untuk melakukan penajaman dibeberapa aspek. Diantaranya aspek yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, pengawasan dan evaluasi serta efektifitas anggaran. Selain itu tambah hadi Sutjipto perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun daerah.

Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto yang kerap dipanggil Pak Tjip tersebut mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari capaian indikator makro daerah. Diantaranya prosentase jumlah penduduk miskin di daerahnya.

Berdasarkan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2010 yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2011 lalu ungkap Hadi Sutjipto. Jumlah prosentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo sebesar 7,45% dari total jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo tersebut menurun karena diketahui jumlah penduduk miskin ditahun 2008 mencapai 9,44%. “Akhirnya kerja keras kita berhasil dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 2%,”ucapnya.

H. MG Hadi Sutjipto menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu indikator makro daerah masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan BPS ditahun 2010, angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,35%. Sedangkan posisi Jawa Timur sebesar 4,25%. Hal tersebut ucap Hadi Sutjipto perlu mendapatkan perhatian dan intervensi kebijakan yang serius karena posisi Kabupaten Sidoarjo masih berada diatas angka provinsi.

“”Kedepan program-program yang Pro Job harus lebih kita tingkatkan lagi untuk dapat mengurangi angka penganguran yang masih cukup tinggi,”pintanya.

Sedangkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. IPM tahun 2011 di Kabupaten Sidoarjo yang dirilis oleh BPS mencapai angka 76,35 poin. Hal tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan tahun 2011 di dokumen RPJMD yaitu sebesar 76,28 poin. “indikator ini dipengaruhi oleh tiga factor yaitu Kesehatan (Usia Harapan Hidup), Pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah) dan Ekonomi (Tingkat daya Beli Masyarakat,”jelasnya.

Pada tingkat pertumbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), capaian indikator makro daerah di Kabupaten Sidoarjo terbilang berhasil. Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai angka 5,17 di tahun 2010, meningkat menjadi 6,38 ditahun 2011. Meskipun terjadi peningkatan sekitar 1,21% ujar Hadi Sutjipto, pembangunan yang Pro Growth perlu ditingkatkan lagi melalui model-model pemberdayaan dan penguatan ekonomi skala mikro dan kecil.

Pada kegiatan yang menghadirkan narasumber dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Pusat dan Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Propinsi Jawa Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto meminta kepada peserta semiloka yang hadir diantaranya dari Komisi D DPRD Sidoarjo, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sidoarjo, BPS Sidoarjo, Bank Jatim Sidoarjo, BPR Delta Artha Sidoarjo serta Kantor Askes Sidoarjo dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo agar program-program pembangunan khususnya program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu, komprehensip, efektif dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto dalam kesempatan tersebut juga berharap agar para SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat menciptakan inovasi atau kreatifitas terhadap program yang dijalankan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui peran camat dan jajarannya untuk mengajak para kepala desa maupun kelurahan agar selalu menciptakan inovasi-inovasi program yang berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Serta melakukan Chanelling Program (Penyaluran program) dengan SKPD di tingkat kabupaten dan sektor swasta. “Setidaknya satu kecamatan memiliki satu desa program,”pinta Hadi Sutjipto.

Dan tidak kalah pentingnya ujar Hadi Sutjipto, penguatan kapasitas kelembagaan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus dilakukan. Penguatan kelembagaan tersebut perlu dilakukan agar performa maupun tugas pokok dan fungsinya dari TKPKD tersebut dapat lebih optimal dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program-program penanggulangan kemiskinan.

“Tim ini (TKPKD,Red) memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program-program penanggulangan kemiskinan,”jelasnya.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ungkap Hadi Sutjipto, saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Bappeda Sidoarjo sedang mnerumuskan Masterplan program pembangunan terpadu. Sasaran program pembangunan terpadu tersebut difokuskan kepada rumah tangga miskin yang berada pada wilayah kantong kemiskinan.