Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo harus puas mendapatkan
penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI terkait
akuntabilitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Amburadulnya
penataan aset milik Pemkab, disinyalir menjadi faktor utama Sidoarjo
mendapatkan predikat WDP.
Beberapa catatan dari kinerja Pemkab Sidoarjo yang buruk antara lain adanuya dugaan proyek fiktif di Dinas PU Pengairan pada APBD 2011. Hingga kini, Inspektorat Sidoarjo telah turun langsung melakukan audit internal Tapi belum menemukan titik terang. Terbaru, polemik penyertaan modal Pemkab Sidoarjo senilai Rp 69 miliar tanpa pembentukan Perda Penyertaan Modal, bila merujuk PP 58 Tahun 2005 yang mengharuskan adanya perda bagi penyertaan modal milik pemerintah daerah.
Hal ini mendapat sorotan dari ketua DPRD Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno. Ia terus terang mengaku iri dengan capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang berhasil meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun ini. Bagi Dawud, karut. marutnya administrasi keuangan daerah bisa dilihat dari inventarisir aset-aset yang dimiliki Pemkab Sidoarjo.
Dia menjelaskan, aset milik Pemkab Sidoarjo saat ini belum sepenuhnya terdata. Hal ini mengakibatkan cacat saat melaporkan keuangannya. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan program pembangunan masyarakat, bagi Dawud laporan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah mencerminkan kinerja dari semua SKPD." Aset tanah, gedung dan bangunan belum terinventarisir semua. Begitu pula mesin-mesin belum dinilai dan penyerahannya," ujarnya.
Dawud melanjutkan, fasilitas umum (fasum) juga perlu diinventarisir keberadaannya. Dawud melihat, pemkab Sidoarjo belum menjalankan secara transparan dan akuntabel laporan keuangannya. Sayangnya Dawud kurang paham secara rinci berapa total aset yang seharusnya dilaporkan Pemkab Sidoarjo. Disinggung kasus dugaan proyek fiktif pada Dinas PU Pengairan senilai Rp 1,4 miliar yang pernah diaudit oleh BPK, Dawud enggan menanggapinya. Dari penjelasan Dawud, bisa diraba bahwa dugaan proyek fiktif tersebut sebenarnya juga menjadi batu sandungan Pemkab Sidoarjo mendapatkan WTP. "Kalo itu saya no comment saja mas," ujar Dawud.
Melihat capaian Pemkab Sidoarjo ini, lanjutnya, bisa dilihat bahwa tata administrasi keuangan Pemkab Sidoarjo belum akuntabel. Masih banyak sektor yang harus dibenahi oleh SKPD. Bahkan Dawud mewacanakan bagi Pemkab Sidoarjo untuk belajar ke daerah yang menyandang opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Beberapa catatan dari kinerja Pemkab Sidoarjo yang buruk antara lain adanuya dugaan proyek fiktif di Dinas PU Pengairan pada APBD 2011. Hingga kini, Inspektorat Sidoarjo telah turun langsung melakukan audit internal Tapi belum menemukan titik terang. Terbaru, polemik penyertaan modal Pemkab Sidoarjo senilai Rp 69 miliar tanpa pembentukan Perda Penyertaan Modal, bila merujuk PP 58 Tahun 2005 yang mengharuskan adanya perda bagi penyertaan modal milik pemerintah daerah.
Hal ini mendapat sorotan dari ketua DPRD Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno. Ia terus terang mengaku iri dengan capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang berhasil meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun ini. Bagi Dawud, karut. marutnya administrasi keuangan daerah bisa dilihat dari inventarisir aset-aset yang dimiliki Pemkab Sidoarjo.
Dia menjelaskan, aset milik Pemkab Sidoarjo saat ini belum sepenuhnya terdata. Hal ini mengakibatkan cacat saat melaporkan keuangannya. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan program pembangunan masyarakat, bagi Dawud laporan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah mencerminkan kinerja dari semua SKPD." Aset tanah, gedung dan bangunan belum terinventarisir semua. Begitu pula mesin-mesin belum dinilai dan penyerahannya," ujarnya.
Dawud melanjutkan, fasilitas umum (fasum) juga perlu diinventarisir keberadaannya. Dawud melihat, pemkab Sidoarjo belum menjalankan secara transparan dan akuntabel laporan keuangannya. Sayangnya Dawud kurang paham secara rinci berapa total aset yang seharusnya dilaporkan Pemkab Sidoarjo. Disinggung kasus dugaan proyek fiktif pada Dinas PU Pengairan senilai Rp 1,4 miliar yang pernah diaudit oleh BPK, Dawud enggan menanggapinya. Dari penjelasan Dawud, bisa diraba bahwa dugaan proyek fiktif tersebut sebenarnya juga menjadi batu sandungan Pemkab Sidoarjo mendapatkan WTP. "Kalo itu saya no comment saja mas," ujar Dawud.
Melihat capaian Pemkab Sidoarjo ini, lanjutnya, bisa dilihat bahwa tata administrasi keuangan Pemkab Sidoarjo belum akuntabel. Masih banyak sektor yang harus dibenahi oleh SKPD. Bahkan Dawud mewacanakan bagi Pemkab Sidoarjo untuk belajar ke daerah yang menyandang opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
0 comments:
Posting Komentar