Selasa (29/5) kemarin, tepat enam tahun lumpur panas menyembur dari
sumur gas PT Lapindo Brantas milik Grup Bakrie. Selama itu pula,
kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya warga korban hancur.
Bahkan, hingga kini kondisi korban lumpur Lapindo belum pulih. Apalagi,
ganti rugi yang mereka harapkan, belum juga didapat.
Untuk mengingatkan kembali tanggung jawab Lapindo dan negara, korban Lapindo menggelar 'Ruwatan Lumpur' di atas tanggul sisi Desa Siring, Porong. Prosesi ruwatan dilakukan ratusan anak dari Sanggar Al-Faz yang bermarkas di Desa Besuki Timur, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, dan Korban Lapindo Menggugat (KLM). Mereka berkolaborasi dengan beberapa komunitas dari berbagai daerah, yakni Sanggar Sahabat Anak Malang, Sanggar Merah Merdeka Surabaya, Komunitas Sang Badol Pare, dan berbagai elemen mahasiswa dari Surabaya.
Prosesi ini untuk sekedar memperlihatkan dan mengingatkan betapa Lapindo maupun Pemerintah tidak menghiraukan dampak lumpur. Padahal, masyarakat bukan hanya kehilangan tanah dan rumah, lenyapnya mata pencaharian, rusaknya kesehatan lingkungan, hingga pendidikan anak-anak yang telantar.
Irsyad, pengasuh Sanggar AlFaz, mengungkapkan berlarut-larutnya pemulihan kehidupan korban Lapindo ini merupakan wujud adanya skandal antara perusahaan dan pemerintah. Grup Bakrie pemilik PT Lapindo Brantas tak segan-segan mengingkari janji dan lepas tanggung jawab. Sementara, pemerintah tak tegas karena takut terhadap perusahaan. "Skandal ini harus dihentikan demi menyelamatkan warga, terutama anak-anak seperti ini," tandasnya.
Selain di Sidoarjo, aksi memperingati 6 tahun skandal Lumpur Lapindo digelar depan Wisma Bakrie 2 Jakarta. Secara simbolik, massa 30 orang itu melumuri logo Wisma Bakrie dengan lumpur. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andre Wijaya mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan solidaritas terhadap warga sekitar semburan lumpur Lapindo, yang hidupnya tidak kunjung membaik, sekalian memperingati hari anti tambang. "Sudah enam tahun warga sekitar semburan lumpur Lapindo tidak jelas. Mereka hidup dengan memprihatinkan. Pemerintah juga hanya berkutat dengan ganti rugi saja, padahal warga lebih dari itu," kata Andre di Jakarta, Selasa (29/5).
Dalam aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, salah seorang peserta aksi yang bertelanjang dada membalurkan lumpur ke logo Wisma Bakrie 2. Yang dilumuri hanya kata Bakrie sebagai simbol kekecewaan terhadap pemilik PT Lapindo Brantas (Sekarang PT Minarak Lapindo Jaya), yang diduga menjadi penyebab semburan lumpur terjadi. "Bukan hanya tulisannya saja, tapi tembok-temboknya pun ikut dilumuri," kata Andre.
Selain itu, peserta aksi yang berasal dari Jatam, Kiara, Walhi, Kontras, Fitra, dan FPR membawa keranda mayat yang bertuliskan '6 tahun lumpur Lapindo.' Menurut Andre, ini sebagai bentuk simbol bahwa nurani telah mati.
Rugikan Perekonomian Jatim
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan, kerugian ekonomi Jatim akibat semburan lumpur Lapindo mencapai Rp 33 triliun setiap tahunnya. Kerugian sebanyak itu terjadi karena kemacetan panjang yang selalu terjadi di kawasan Porong-Sidoarjo dan menghambat laju perekonomian Jatim. "Itu data hitungan dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Kerugian itu mungkin saat ini sudah mulai berkurang pasca tersambungnya jalan arteri pengganti jalan Raya Porong," kata Soekarwo, Selasa (29/5).
Gejolak yang terjadi di kawasan lumpur Lapindo membuat perekonomian Jatim menjadi tersendat. Bahkan, aksi blokir jalan yang dilakukan seringkali oleh para korban lumpur, juga menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah Jatim bagian selatan.
Dosen statistik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Kresnayana Yahya, punya hitungan hampir sama. Kata dia, perekonomian Jatim akan terus-menerus mengalami kerugian selama semburan Lapindo tak tertangani dengan baik. "Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur rata-rata akan berkurang sekitar satu persen per tahun," kata Kresnayana.
Menurut dia, kerugian ekonomi akibat luapan lumpur setidaknya terbagi dua, yakni direct cost atau kerugian langsung yang mencapai Rp 50 miliar per hari dan indirect cost atau kerugian tidak langsung Rp 500 miliar per hari. Ia menjelaskan kerugian yang dikemukakannya mayoritas akibat kendala transportasi yang hingga saat ini tak kunjung teratasi. Bahkan, meskipun saat ini sudah ada jalan arteri baru, tetapi seluruh kendaraan besar pengangkut barang tetap harus melalui Jalan Raya Porong yang memiliki faktor risiko keamanan dan kenyamanan cukup tinggi.
Tak hanya itu, kereta api hingga saat ini juga masih melalui jalur rel berisiko tinggi. "Akibatnya, banyak perusahaan yang membatalkan rencana investasi di Jawa Timur,” ujar Kresnayana. Dari catatan Kresnayana, setiap tahun sekitar 30-40 perusahaan yang membatalkan investasinya di Jawa Timur.
Pemerintah sebenarnya berupaya mengalihkan angkutan barang untuk kawasan timur dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan di Probolinggo. Namun, kurangnya fasilitas pendukung membuat tak banyak pengusaha yang bersedia mengirimkan barangnya melalui Pelabuhan Probolinggo.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi menilai, meski sudah enam tahun semburan lumpur Lapindo ini, namun sejumlah persoalan juga tak kunjung selesei. "Polemik lumpur Lapindo pastilah menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Malang sekitarnya. Hal itu juga menghambat pertumbuhan ekonomi Jatim secara umum," kata politisi dari Partai Demokrat ini.
Dia menjelaskan, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 7,2 persen dan tahun ini diperkirakan mencapai 7,5 persen. "Kalau lumpur Lapindo tidak ada masalah seperti tahun-tahun kemarin, saya kira bisa mencapai 8 persen," jelasnya.
Untuk mengingatkan kembali tanggung jawab Lapindo dan negara, korban Lapindo menggelar 'Ruwatan Lumpur' di atas tanggul sisi Desa Siring, Porong. Prosesi ruwatan dilakukan ratusan anak dari Sanggar Al-Faz yang bermarkas di Desa Besuki Timur, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, dan Korban Lapindo Menggugat (KLM). Mereka berkolaborasi dengan beberapa komunitas dari berbagai daerah, yakni Sanggar Sahabat Anak Malang, Sanggar Merah Merdeka Surabaya, Komunitas Sang Badol Pare, dan berbagai elemen mahasiswa dari Surabaya.
Prosesi ini untuk sekedar memperlihatkan dan mengingatkan betapa Lapindo maupun Pemerintah tidak menghiraukan dampak lumpur. Padahal, masyarakat bukan hanya kehilangan tanah dan rumah, lenyapnya mata pencaharian, rusaknya kesehatan lingkungan, hingga pendidikan anak-anak yang telantar.
Irsyad, pengasuh Sanggar AlFaz, mengungkapkan berlarut-larutnya pemulihan kehidupan korban Lapindo ini merupakan wujud adanya skandal antara perusahaan dan pemerintah. Grup Bakrie pemilik PT Lapindo Brantas tak segan-segan mengingkari janji dan lepas tanggung jawab. Sementara, pemerintah tak tegas karena takut terhadap perusahaan. "Skandal ini harus dihentikan demi menyelamatkan warga, terutama anak-anak seperti ini," tandasnya.
Selain di Sidoarjo, aksi memperingati 6 tahun skandal Lumpur Lapindo digelar depan Wisma Bakrie 2 Jakarta. Secara simbolik, massa 30 orang itu melumuri logo Wisma Bakrie dengan lumpur. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andre Wijaya mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan solidaritas terhadap warga sekitar semburan lumpur Lapindo, yang hidupnya tidak kunjung membaik, sekalian memperingati hari anti tambang. "Sudah enam tahun warga sekitar semburan lumpur Lapindo tidak jelas. Mereka hidup dengan memprihatinkan. Pemerintah juga hanya berkutat dengan ganti rugi saja, padahal warga lebih dari itu," kata Andre di Jakarta, Selasa (29/5).
Dalam aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, salah seorang peserta aksi yang bertelanjang dada membalurkan lumpur ke logo Wisma Bakrie 2. Yang dilumuri hanya kata Bakrie sebagai simbol kekecewaan terhadap pemilik PT Lapindo Brantas (Sekarang PT Minarak Lapindo Jaya), yang diduga menjadi penyebab semburan lumpur terjadi. "Bukan hanya tulisannya saja, tapi tembok-temboknya pun ikut dilumuri," kata Andre.
Selain itu, peserta aksi yang berasal dari Jatam, Kiara, Walhi, Kontras, Fitra, dan FPR membawa keranda mayat yang bertuliskan '6 tahun lumpur Lapindo.' Menurut Andre, ini sebagai bentuk simbol bahwa nurani telah mati.
Rugikan Perekonomian Jatim
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan, kerugian ekonomi Jatim akibat semburan lumpur Lapindo mencapai Rp 33 triliun setiap tahunnya. Kerugian sebanyak itu terjadi karena kemacetan panjang yang selalu terjadi di kawasan Porong-Sidoarjo dan menghambat laju perekonomian Jatim. "Itu data hitungan dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Kerugian itu mungkin saat ini sudah mulai berkurang pasca tersambungnya jalan arteri pengganti jalan Raya Porong," kata Soekarwo, Selasa (29/5).
Gejolak yang terjadi di kawasan lumpur Lapindo membuat perekonomian Jatim menjadi tersendat. Bahkan, aksi blokir jalan yang dilakukan seringkali oleh para korban lumpur, juga menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah Jatim bagian selatan.
Dosen statistik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Kresnayana Yahya, punya hitungan hampir sama. Kata dia, perekonomian Jatim akan terus-menerus mengalami kerugian selama semburan Lapindo tak tertangani dengan baik. "Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur rata-rata akan berkurang sekitar satu persen per tahun," kata Kresnayana.
Menurut dia, kerugian ekonomi akibat luapan lumpur setidaknya terbagi dua, yakni direct cost atau kerugian langsung yang mencapai Rp 50 miliar per hari dan indirect cost atau kerugian tidak langsung Rp 500 miliar per hari. Ia menjelaskan kerugian yang dikemukakannya mayoritas akibat kendala transportasi yang hingga saat ini tak kunjung teratasi. Bahkan, meskipun saat ini sudah ada jalan arteri baru, tetapi seluruh kendaraan besar pengangkut barang tetap harus melalui Jalan Raya Porong yang memiliki faktor risiko keamanan dan kenyamanan cukup tinggi.
Tak hanya itu, kereta api hingga saat ini juga masih melalui jalur rel berisiko tinggi. "Akibatnya, banyak perusahaan yang membatalkan rencana investasi di Jawa Timur,” ujar Kresnayana. Dari catatan Kresnayana, setiap tahun sekitar 30-40 perusahaan yang membatalkan investasinya di Jawa Timur.
Pemerintah sebenarnya berupaya mengalihkan angkutan barang untuk kawasan timur dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan di Probolinggo. Namun, kurangnya fasilitas pendukung membuat tak banyak pengusaha yang bersedia mengirimkan barangnya melalui Pelabuhan Probolinggo.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi menilai, meski sudah enam tahun semburan lumpur Lapindo ini, namun sejumlah persoalan juga tak kunjung selesei. "Polemik lumpur Lapindo pastilah menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Malang sekitarnya. Hal itu juga menghambat pertumbuhan ekonomi Jatim secara umum," kata politisi dari Partai Demokrat ini.
Dia menjelaskan, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 7,2 persen dan tahun ini diperkirakan mencapai 7,5 persen. "Kalau lumpur Lapindo tidak ada masalah seperti tahun-tahun kemarin, saya kira bisa mencapai 8 persen," jelasnya.
0 comments:
Posting Komentar