Banyaknya
permintaan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM)
dari warga miskin di kecamatan
membuat beberapa
camat mulai galau. Mereka
mengaku dilematis terkait
permintaan SKTM dari warganya.
Jika diberikan semata-mata
hanya mendasari keterangan
miskin dari pihak kepala desa
atau lurah, dikhawatirkan
akan melanggar ketentuan
survei dari Pendataan Program
Perlindungan Sosial
(PPLS) 2011 yang dilakukan
Bappeda.
Namun jika tidak diberikan,
mereka juga dihadapkan
pada warga miskin yang
keluarganya sakit dan butuh
biaya gratis ke rumah sakit.
Padahal, tak jarang dari warga
yang meminta SKTM itu
namanya tidak ada dalam
data PPLS 2011.
“Terus terang kita sekarang
ini dilematis karena banyak
permintaan SKTM. Jika diberikan,
nanti disalahkan. Tapi
kalau tidak diberi, juga disalahkan,”
keluh salah satu camat
yang enggan disebutkan
namanya, kemarin (23/7).
Selama ini, pemberian SKTM
memang didasarkan pada
database yang sudah dibuat
dalam PPLS 2011. Namun
pasca-adanya aksi unjuk rasa
dari keluarga pasien cuci
darah ke DPRD Sidoarjo,
maka database tersebut tidak
lagi dijadikan acuan. Sebab,
untuk pasien gawat darurat
seperti pasien cuci darah,
misalnya, ada yang namanya
tak masuk dalam database
namun harus diberi SKTM
agar bisa berobat gratis ke
Rumah Sakit Daerah (RSD)
Sidoarjo.
Kusman, anggota DPRD
dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Sidoarjo berharap
agar kebijakan pemberian
SKTM tidak dibuat rumit.
Pihaknya mengusulkan agar
seluruh warga miskin bisa digratiskan
untuk mendapatkan
perawatan kesehatan di
kelas III (ekonomi) RSD Sidoarjo.
“Dengan mendapat fasilitas
gratis di RSD Sidoarjo, maka
nanti tidak lagi dibingungkan
dengan permintaan SKTM.
Warga miskin bisa langsung
mendapatkan layanan gratis di
kelas III,” ujar Kusman.
Untuk itu, pihaknya mendesak
kepada Pemkab Sidoarjo
akan kebijakan gratis layanan
kelas III di RSD Sidoarjo bisa
diterapkan. Sebab di lapangan,
kerap ditemui ada warga miskin
yang tidak dapat SKTM. Tapi di
satu sisi, ada warga yang mampu
ternyata masuk data SKTM.
“Kita masih mendapatkan laporan
jika ada warga miskin
sulit mendapatkan SKTM,”
terang warga Balongbendo ini.
Apa yang disampaikan Kusman
ini memang benar terjadi. Seperti
kemarin, ada dua warga Sidoarjo
yang kesulitan mendapatkan
SKTM. Mereka adalah Ny Djudjuk
Supiah warga Perum Sidokare
Indah dan Ny Luluk warga
Perum Kahuripan Nirwana
Village (KNV), Jati, Kecamatan
Sidoarjo. Mereka sulit mendapatkan
SKTM kendati keluarga
nya termasuk miskin.
Ahmadi, Ketua LSM Formasi
yang melakukan pendampingan
mengatakan, saat ini permintaan
mendapatkan SKTM masih
sulit didapat meski mereka warga
miskin.
permintaan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM)
dari warga miskin di kecamatan
membuat beberapa
camat mulai galau. Mereka
mengaku dilematis terkait
permintaan SKTM dari warganya.
Jika diberikan semata-mata
hanya mendasari keterangan
miskin dari pihak kepala desa
atau lurah, dikhawatirkan
akan melanggar ketentuan
survei dari Pendataan Program
Perlindungan Sosial
(PPLS) 2011 yang dilakukan
Bappeda.
Namun jika tidak diberikan,
mereka juga dihadapkan
pada warga miskin yang
keluarganya sakit dan butuh
biaya gratis ke rumah sakit.
Padahal, tak jarang dari warga
yang meminta SKTM itu
namanya tidak ada dalam
data PPLS 2011.
“Terus terang kita sekarang
ini dilematis karena banyak
permintaan SKTM. Jika diberikan,
nanti disalahkan. Tapi
kalau tidak diberi, juga disalahkan,”
keluh salah satu camat
yang enggan disebutkan
namanya, kemarin (23/7).
Selama ini, pemberian SKTM
memang didasarkan pada
database yang sudah dibuat
dalam PPLS 2011. Namun
pasca-adanya aksi unjuk rasa
dari keluarga pasien cuci
darah ke DPRD Sidoarjo,
maka database tersebut tidak
lagi dijadikan acuan. Sebab,
untuk pasien gawat darurat
seperti pasien cuci darah,
misalnya, ada yang namanya
tak masuk dalam database
namun harus diberi SKTM
agar bisa berobat gratis ke
Rumah Sakit Daerah (RSD)
Sidoarjo.
Kusman, anggota DPRD
dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Sidoarjo berharap
agar kebijakan pemberian
SKTM tidak dibuat rumit.
Pihaknya mengusulkan agar
seluruh warga miskin bisa digratiskan
untuk mendapatkan
perawatan kesehatan di
kelas III (ekonomi) RSD Sidoarjo.
“Dengan mendapat fasilitas
gratis di RSD Sidoarjo, maka
nanti tidak lagi dibingungkan
dengan permintaan SKTM.
Warga miskin bisa langsung
mendapatkan layanan gratis di
kelas III,” ujar Kusman.
Untuk itu, pihaknya mendesak
kepada Pemkab Sidoarjo
akan kebijakan gratis layanan
kelas III di RSD Sidoarjo bisa
diterapkan. Sebab di lapangan,
kerap ditemui ada warga miskin
yang tidak dapat SKTM. Tapi di
satu sisi, ada warga yang mampu
ternyata masuk data SKTM.
“Kita masih mendapatkan laporan
jika ada warga miskin
sulit mendapatkan SKTM,”
terang warga Balongbendo ini.
Apa yang disampaikan Kusman
ini memang benar terjadi. Seperti
kemarin, ada dua warga Sidoarjo
yang kesulitan mendapatkan
SKTM. Mereka adalah Ny Djudjuk
Supiah warga Perum Sidokare
Indah dan Ny Luluk warga
Perum Kahuripan Nirwana
Village (KNV), Jati, Kecamatan
Sidoarjo. Mereka sulit mendapatkan
SKTM kendati keluarga
nya termasuk miskin.
Ahmadi, Ketua LSM Formasi
yang melakukan pendampingan
mengatakan, saat ini permintaan
mendapatkan SKTM masih
sulit didapat meski mereka warga
miskin.
0 comments:
Posting Komentar