BADAN Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) membantah jika proses pembayaran
bantuan sosial (bansos) kepada warga kelompok
65 RT dinilai
lamban. Badan bentukan
pemerintah pusat
tersebut berdalih bahwa
saat verifikasi ke tahap
pembayaran, memang
harus dilakukan dengan
sangat hati-hati.
Humas BPLS, Hengki
Listria Adie mengatakan,
saat ini pihaknya
memang sedang memenuhi
target penyelesaian
pembayaran bansos
ke 65 RT sebesar Rp 55 miliar sampai akhir
tahun ini.
Namun, dia mengelak jika keterlambatan
tersebut disebut karena kurangnya itikad dari BPLS untuk memenuhi hak
warga 65 RT korban lumpur.
“Ini uang negara. Kita tidak
ingin satu rupiah pun terjadi kesalahan.
Apalagi sampai merugikan
warga 65 RT,” tandasnya
kepada Radar Sidoarjo, kemarin
(24/10).
Dijelaskan, saat ini pihaknya
tengah menyelesaikan beberapa
tahap verifikasi dari data yang
telah masuk. Pembayaran bansos
yang baru terealisasi sekitar
Rp 9 miliar adalah awal agar
semua tahapan bisa terpenuhi.
“Semoga bisa terealisasi
dengan cepat dan sesuai target.
Paling lambat akhir Desember
ini semua bansos bisa segera
dilunasi,” ucapnya.
Seperti diketahui, dari total
Rp 55 miliar kewajiban BPLS
untuk membayar dana bansos
kepada warga 65 RT, hingga
saat ini baru sekitar Rp 9 miliar
yang terealisasi. Dari lima desa
yang menjadi penerima bansos,
baru tiga desa yang tersentuh.
Yakni, Desa Mindi dan Pamotan
di Kecamatan Porong, dan
Desa Besuki Timur tol di Kecamatan
Jabon. Sementara yang
belum dilunasi adalah warga
Desa Ketapang dan Gempolsari
di Tanggulangin. Total warga
yang harus diselesaikan pembayaran
bansosnya itu meliputi
5.000 KK mencakup 14 ribu jiwa
di 65 RT yang ada di lima desa.
Warga sendiri berharap agar
bansos yang menjadi keputusan
Perpres No 37 tahun 2012 itu
segera diberikan. Suprapto
warga Ketapang mengatakan,
meski tidak terkena dampak
lumpur secara langsung, warga
sudah tidak betah tinggal di
kawasan lumpur. Dia berharap
uang bansos bisa segera diberikan
untuk digunakan pindah serta
menyewa rumah.
(BPLS) membantah jika proses pembayaran
bantuan sosial (bansos) kepada warga kelompok
65 RT dinilai
lamban. Badan bentukan
pemerintah pusat
tersebut berdalih bahwa
saat verifikasi ke tahap
pembayaran, memang
harus dilakukan dengan
sangat hati-hati.
Humas BPLS, Hengki
Listria Adie mengatakan,
saat ini pihaknya
memang sedang memenuhi
target penyelesaian
pembayaran bansos
ke 65 RT sebesar Rp 55 miliar sampai akhir
tahun ini.
Namun, dia mengelak jika keterlambatan
tersebut disebut karena kurangnya itikad dari BPLS untuk memenuhi hak
warga 65 RT korban lumpur.
“Ini uang negara. Kita tidak
ingin satu rupiah pun terjadi kesalahan.
Apalagi sampai merugikan
warga 65 RT,” tandasnya
kepada Radar Sidoarjo, kemarin
(24/10).
Dijelaskan, saat ini pihaknya
tengah menyelesaikan beberapa
tahap verifikasi dari data yang
telah masuk. Pembayaran bansos
yang baru terealisasi sekitar
Rp 9 miliar adalah awal agar
semua tahapan bisa terpenuhi.
“Semoga bisa terealisasi
dengan cepat dan sesuai target.
Paling lambat akhir Desember
ini semua bansos bisa segera
dilunasi,” ucapnya.
Seperti diketahui, dari total
Rp 55 miliar kewajiban BPLS
untuk membayar dana bansos
kepada warga 65 RT, hingga
saat ini baru sekitar Rp 9 miliar
yang terealisasi. Dari lima desa
yang menjadi penerima bansos,
baru tiga desa yang tersentuh.
Yakni, Desa Mindi dan Pamotan
di Kecamatan Porong, dan
Desa Besuki Timur tol di Kecamatan
Jabon. Sementara yang
belum dilunasi adalah warga
Desa Ketapang dan Gempolsari
di Tanggulangin. Total warga
yang harus diselesaikan pembayaran
bansosnya itu meliputi
5.000 KK mencakup 14 ribu jiwa
di 65 RT yang ada di lima desa.
Warga sendiri berharap agar
bansos yang menjadi keputusan
Perpres No 37 tahun 2012 itu
segera diberikan. Suprapto
warga Ketapang mengatakan,
meski tidak terkena dampak
lumpur secara langsung, warga
sudah tidak betah tinggal di
kawasan lumpur. Dia berharap
uang bansos bisa segera diberikan
untuk digunakan pindah serta
menyewa rumah.
0 comments:
Posting Komentar