JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI  SIDOARJO
ASSALAMUALAIKUM WR.WB.
YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN ;
YANG SAYA HORMATI :
-         SDR. WAKIL BUPATI SIDOARJO ;
-         REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH ;
-         PARA KOMANDAN/ KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;
-         SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA PEJABAT PEMKAB DAN JAJARANNYA ;
-         PARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN SIDOARJO ;
-         PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT ;
-         PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PADA KESEMPATAN INI MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG MAHA KUASA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  TERHADAP  RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT LAHIR DAN BATIN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, IZINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN BAHWA KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENGUKIR PRESTASI LAGI DENGAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK TINGKAT MADYA YANG TELAH DISAMPAIKAN KEMARIN TANGGAL 3 OKTOBER 2012 OLEH MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. MUDAH-MUDAHAN PRESTASI DEMI PRESTASI YANG TELAH DIRAIH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TETAP DAPAT DIPERTAHANKAN BAHKAN DITINGKATKAN SEIRING DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAPAT KAMI GARIS BAWAHI ISU-ISU YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

1. OPTIMALISASI POTENSI PENDAPATAN;
2. PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN;
3. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR DAERAH;
4. PENGATASAN KEMISKINAN;
5. PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.  PENGEMBANGAN PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN KEBUTUHAN DAERAH MENGINGAT PEMERINTAH DAERAH MASIH MENGALAMI KETERGANTUNGAN YANG BESAR PADA ANGGARAN DARI PEMERINTAH PUSAT. SELAIN ITU PENERIMAAN APBD YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TIDAK MAMPU MENUTUPI KEBUTUHAN DANA UNTUK PEMBIAYAAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN UPAYA NYATA MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN PELAYANAN DASAR, PENANGANANNYA DIAKUI MASIH BELUM MAKSIMAL. OLEH KARENANYA PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA KEDUA BIDANG INI MENJADI PRIORITAS DAN PELAKSANAANNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH, DPRD DAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT.
SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR DAERAH MERUPAKAN HAL YANG PENTING DALAM MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR YANG KURANG MEMADAI DAPAT MENJADI KENDALA DALAM KEGIATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA UMUMNYA. UNTUK ITU KEBERLANJUTAN DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR HARUS MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA DALAM PELAKSANAANNYA.
KEMISKINAN MERUPAKAN PERMASALAHAN YANG KOMPLEKS.  PENANGANANNYA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA PARSIAL NAMUN HARUS DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIF DAN SIMULTAN YANG MELIBATKAN BERBAGAI SEKTOR.  TELAH DILAKSANAKAN BERBAGAI MACAM PROGRAM DAN KEGIATAN  DALAM RANGKA PENGATASAN KEMISKINAN. NAMUN DI TENGAH UPAYA UNTUK SEMAKIN MENAJAMKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ITU, PERLU DICARI METODE EVALUASI DAN MONITORING YANG TEPAT AGAR KUALITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENJADI SEMAKIN BAIK. DENGAN INDIKATOR-INDIKATOR YANG OBYEKTIF DAN TERUKUR PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN MENJADI LEBIH MUDAH MELAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN DARI BERBAGAI SEGI AGAR PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENJADI LEBIH BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE) DAN TIDAK BERSIFAT CHARITY.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MERUPAKAN ISU YANG PALING MENGEMUKA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PUBLIK DEWASA INI. TUNTUTAN KUAT YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ADALAH SEJALAN DENGAN MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. POLA-POLA LAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIANGGAP TIDAK SESUAI LAGI BAGI TATANAN MASYARAKAT YANG TELAH BERUBAH, DIMANA DI MASA LALU NEGARA ATAUPUN PEMERINTAH SANGAT DOMINAN, MENJADIKAN MASYARAKAT MENJADI PIHAK YANG SANGAT DIABAIKAN DALAM SETIAP PROSES PEMBANGUNAN. OLEH KARENA ITU TUNTUTAN ITU MERUPAKAN HAL YANG WAJAR DAN SEHARUSNYA DIRESPON OLEH PEMERINTAH DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG TERARAH PADA TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK,  SALAH SATUNYA ADALAH  MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN.

SELANJUTNYA IZINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO YANG KAMI SAMPAIKAN SESUAI DENGAN URUTAN SEBAGAI BERIKUT :

1. FRAKSI PKB
   1. FRAKSI PAN – PKS;
   2. FRAKSI PDI PERJUANGAN;
   3. FRAKSI GOLONGAN KARYA  KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA;
   4. FRAKSI GERAKAN HATI NURANI; DAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.