Semburan lumpur
disertai air yang terus keluar
dari pusat semburan di Porong
membuat Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS)
ketar-ketir. Dari pantauan terakhir
di lapangan, kemarin
(17/10), kawasan di titik 33, 34,
dan 35, Desa Mindi, Kecamatan
Porong, kondisinya paling kritis.
Volume air naik 1cukup signifikan.
Sehingga, jarak antara
permukaan air dengan bibir
tanggul sudah kurang dari 1
meter.
Humas BPLS, Hengki Listria
Adie mengatakan, kondisi tanggul
di Desa Mindi memang
sangat berbahaya. Jika hujan
benar-benar datang, volume air
di tanggul bisa penuh dan meluber.
Kondisi tersebut tentu
memengaruhi kekuatan tanggul
dan mengancam warga
Mindi yang ada di sekitar tanggul.
“Minimal jarak permukaan
air atau lumpur dengan bibir
tanggul adalah 1,5 meter. Sekarang,
posisinya malah sudah
tidak ada satu meter,” jelasnya,
kemarin (17/10).
Dia mengungkapkan, meski
hujan nantinya tak kunjung
datang pun, kondisi tanggul di
Mindi tetap saja bisa mengancam
warga. Pasalnya, saat ini
sudah tidak ada pengaliran ke
Kali Porong untuk mengurangi
volume lumpur.
Debet lumpur dari pusat
semburan yang setiap harinya
mencapai sekitar 26 ribu meter
kubik, kini hanya bisa ditampung
di kolam penampungan
(pond). “Kita tidak ada pengerjaan
sama sekali sekarang terkait
pengaliran lumpur. Karena,
ada penolakan (pemblokiran,
red) dari warga,” tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, jika
hujan benar-benar turun dan
menerjang kawasan lumpur, air
disertai lumpur akan meluber hebat
mengarah ke kawasan permukiman warga di Mindi. Padahal,
warga yang mayoritas masuk
dalam kelompok 65 RT peta area
terdampak (PAT) korban lumpur
itu, masih tinggal di kawasan sisi
selatan tanggul tersebut.
Dia menambahkan, sebenarnya
ada solusi terbaik dengan kondisi
saat ini. Yakni, warga memberikan
kesempatan kepada
BPLS untuk melakukan pengerjaan
di sekitar tanggul lumpur.
Terutama untuk pengerukan dan
pengaliran lumpur ke Kali Porong.
“Kita ingin diberi kesempatan
agar bisa bekerja. Kita
tidak menginginkan luberan air
dan lumpur justru mengancam
warga sekitar,” tandasnya.
Seperti diketahui, tidak hanya
kawasan Mindi yang saat ini
menjadi sasaran luberan lumpur
dan air dari tanggul. Empat
kawasan lain yakni titik 10 Desa
Besuki, titik 21 Siring, titik 71
Kedungcangkring, dan titik 88
Glagaharum, juga terus dipantau
kekuatan tanggulnya.
Sementara itu, warga korban
lumpur dalam PAT yang menduduki
tanggul tetap menolak aktifitas
penanggulan oleh BPLS sebelum
ada kejelasan terkait pelunasan
pembayaran ganti rugi dari
Lapindo.
“Kami tidak bisa memaksa war
ga untuk meninggalkan tanggul
karena hak mereka belum dipenuhi
oleh Lapindo,” tutur Sunarto,
kordinator korban lumpur yang
tergabung dalam Paguyuban
Warga Renokenongo Menolak
Kontrak (Pagarekontrak).
Ia mengatakan, warga masih
menunggu pertemuan dengan
Gubernur Soekarwo yang diagendakan
dalam waktu dekat.
Jika ada kejelasan pembayaran
dari Lapindo, warga baru mau
meninggalkan tanggul.
Dia juga berharap dalam pertemuan
dengan gubernur nanti
juga dihadiri Lapindo. Sebab
sesuai komitmen, Lapindo berjanji
akan menuntaskan pembayaran
ganti rugi sampai akhir tahun
ini.
Sementara kurang dari 2,5
bulan tahun 2012 berakhir,
Lapindo baru membayar sekitar
Rp 60 miliar dari komitmen
pembayaran aset warga sekitar
Rp 900 miliar.
disertai air yang terus keluar
dari pusat semburan di Porong
membuat Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS)
ketar-ketir. Dari pantauan terakhir
di lapangan, kemarin
(17/10), kawasan di titik 33, 34,
dan 35, Desa Mindi, Kecamatan
Porong, kondisinya paling kritis.
Volume air naik 1cukup signifikan.
Sehingga, jarak antara
permukaan air dengan bibir
tanggul sudah kurang dari 1
meter.
Humas BPLS, Hengki Listria
Adie mengatakan, kondisi tanggul
di Desa Mindi memang
sangat berbahaya. Jika hujan
benar-benar datang, volume air
di tanggul bisa penuh dan meluber.
Kondisi tersebut tentu
memengaruhi kekuatan tanggul
dan mengancam warga
Mindi yang ada di sekitar tanggul.
“Minimal jarak permukaan
air atau lumpur dengan bibir
tanggul adalah 1,5 meter. Sekarang,
posisinya malah sudah
tidak ada satu meter,” jelasnya,
kemarin (17/10).
Dia mengungkapkan, meski
hujan nantinya tak kunjung
datang pun, kondisi tanggul di
Mindi tetap saja bisa mengancam
warga. Pasalnya, saat ini
sudah tidak ada pengaliran ke
Kali Porong untuk mengurangi
volume lumpur.
Debet lumpur dari pusat
semburan yang setiap harinya
mencapai sekitar 26 ribu meter
kubik, kini hanya bisa ditampung
di kolam penampungan
(pond). “Kita tidak ada pengerjaan
sama sekali sekarang terkait
pengaliran lumpur. Karena,
ada penolakan (pemblokiran,
red) dari warga,” tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, jika
hujan benar-benar turun dan
menerjang kawasan lumpur, air
disertai lumpur akan meluber hebat
mengarah ke kawasan permukiman warga di Mindi. Padahal,
warga yang mayoritas masuk
dalam kelompok 65 RT peta area
terdampak (PAT) korban lumpur
itu, masih tinggal di kawasan sisi
selatan tanggul tersebut.
Dia menambahkan, sebenarnya
ada solusi terbaik dengan kondisi
saat ini. Yakni, warga memberikan
kesempatan kepada
BPLS untuk melakukan pengerjaan
di sekitar tanggul lumpur.
Terutama untuk pengerukan dan
pengaliran lumpur ke Kali Porong.
“Kita ingin diberi kesempatan
agar bisa bekerja. Kita
tidak menginginkan luberan air
dan lumpur justru mengancam
warga sekitar,” tandasnya.
Seperti diketahui, tidak hanya
kawasan Mindi yang saat ini
menjadi sasaran luberan lumpur
dan air dari tanggul. Empat
kawasan lain yakni titik 10 Desa
Besuki, titik 21 Siring, titik 71
Kedungcangkring, dan titik 88
Glagaharum, juga terus dipantau
kekuatan tanggulnya.
Sementara itu, warga korban
lumpur dalam PAT yang menduduki
tanggul tetap menolak aktifitas
penanggulan oleh BPLS sebelum
ada kejelasan terkait pelunasan
pembayaran ganti rugi dari
Lapindo.
“Kami tidak bisa memaksa war
ga untuk meninggalkan tanggul
karena hak mereka belum dipenuhi
oleh Lapindo,” tutur Sunarto,
kordinator korban lumpur yang
tergabung dalam Paguyuban
Warga Renokenongo Menolak
Kontrak (Pagarekontrak).
Ia mengatakan, warga masih
menunggu pertemuan dengan
Gubernur Soekarwo yang diagendakan
dalam waktu dekat.
Jika ada kejelasan pembayaran
dari Lapindo, warga baru mau
meninggalkan tanggul.
Dia juga berharap dalam pertemuan
dengan gubernur nanti
juga dihadiri Lapindo. Sebab
sesuai komitmen, Lapindo berjanji
akan menuntaskan pembayaran
ganti rugi sampai akhir tahun
ini.
Sementara kurang dari 2,5
bulan tahun 2012 berakhir,
Lapindo baru membayar sekitar
Rp 60 miliar dari komitmen
pembayaran aset warga sekitar
Rp 900 miliar.
0 comments:
Posting Komentar