Kondisi tanggul lumpur Lapindo
yang sangat mengkhawatirkan membuat
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) menetapkan status ‘Awas’ untuk
kondisi tanggul saat ini. Pasalnya, selain
pengerjaan tanggul terganggu karena aksi
pemblokiran oleh warga, datangnya musim
hujan dikhawatirkan juga dapat membuat tanggul
setiap saat jebol.
Deputi Infrastruktur BPLS,
Sugiyanto mengatakan, status
tanggul lumpur sudah tidak
‘Siaga’ lagi. Namun, sudah
masuk pada kondisi ‘Awas’ yang
kapan saja bisa terancam jebol
karena tekanan lumpur yang
keluar dari semburan lumpur
terus bertambah.
Apalagi, saat ini mulai memasuki
musim penghujan yang dapat
membuat tekanan pada tanggul
bertambah. “Pengaliran lumpur
(ke kali Porong) saat ini tersendat
karena penolakan pengerjaan oleh
warga,” tandasnya, kemarin.
Dia mengungkapkan, titik
semburan setiap harinya mengeluarkan
sekitar 26 ribu meter
kubik lumpur. Jumlah tersebut
sangat besar, sehingga harus
diimbangi dengan pengaliran
(pembuangan) lumpur ke
kali Porong. Sebab jika tidak
dialirkan, maka sejumlah titik
tanggul dipastikan akan jebol
karena tekanan yang sangat
kuat dari dalam kolam lumpur.
“Kita sudah tidak bisa lagi meninggikan
tanggul yang sudah
mencapai 12 meter,” jelasnya.
Apalagi, katanya, saat ini jarak
antara bibir tanggul dengan
permukaan lumpur sekitar 1-1,5
meter saja. Di beberapa titik,
malah ada yang sudah sejajar
dengan bibir tanggul dan kapan
saja bisa meluber.
Tercatat, ada lima titik tanggul
yang yang saat ini kondisinya
sudah mengkhawatirkan
dan harus ada penanganan.
Yakni titik 10 di Desa Besuki,
titik 21 di Siring, titik 35 di
Mindi, titik 71 di Kedungcangkring,
dan titik 88 di Glagaharum.
Yang paling mengkhawatirkan
adalah tanggul di titik 21
yang berhubungan langsung
dengan transportasi kereta api
(KA) dan pengguna jalan di Jl
Raya Porong. Jika tanggul ini
sampai jebol, secara otomatis
luapan lumpur akan langsung
merembet ke rel KA dan mengancam
pengguna jalan.
Dia menambahkan, saat ini
pengerjaan di sekitar semburan
lumpur memang macet karena
pengusiran paksa staf BPLS
oleh korban lumpur terkait
tersendatnya pelunasan pembayaran
ganti rugi oleh PT Minarak
Lapindo Jaya (MLJ). Mulai
April lalu, warga sudah melakukan
penghadangan terhadap
petugas BPLS di lapangan agar
tidak mengalirkan lumpur.
“Kita tidak bisa bekerja, padahal
kebutuhan pengaliran lumpur
sangat penting,” katanya.
Ia mengakui, BPLS memaklumi
kondisi warga korban
lumpur yang belum terbayarkan
ganti ruginya oleh PT MLJ.
BPLS juga telah menyalurkan
aspirasi perihal tuntutan kepada
pemerintah dan pihak Lapindo
agar pembayaran segera
dilunasi. “Tanggung jawab pembayaran
memang ada di PT
MLJ, bukan pemerintah. Namun,
kita juga turut mendorong
agar pembayaran segera dilunasi,”
ungkapnya.
yang sangat mengkhawatirkan membuat
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) menetapkan status ‘Awas’ untuk
kondisi tanggul saat ini. Pasalnya, selain
pengerjaan tanggul terganggu karena aksi
pemblokiran oleh warga, datangnya musim
hujan dikhawatirkan juga dapat membuat tanggul
setiap saat jebol.
Deputi Infrastruktur BPLS,
Sugiyanto mengatakan, status
tanggul lumpur sudah tidak
‘Siaga’ lagi. Namun, sudah
masuk pada kondisi ‘Awas’ yang
kapan saja bisa terancam jebol
karena tekanan lumpur yang
keluar dari semburan lumpur
terus bertambah.
Apalagi, saat ini mulai memasuki
musim penghujan yang dapat
membuat tekanan pada tanggul
bertambah. “Pengaliran lumpur
(ke kali Porong) saat ini tersendat
karena penolakan pengerjaan oleh
warga,” tandasnya, kemarin.
Dia mengungkapkan, titik
semburan setiap harinya mengeluarkan
sekitar 26 ribu meter
kubik lumpur. Jumlah tersebut
sangat besar, sehingga harus
diimbangi dengan pengaliran
(pembuangan) lumpur ke
kali Porong. Sebab jika tidak
dialirkan, maka sejumlah titik
tanggul dipastikan akan jebol
karena tekanan yang sangat
kuat dari dalam kolam lumpur.
“Kita sudah tidak bisa lagi meninggikan
tanggul yang sudah
mencapai 12 meter,” jelasnya.
Apalagi, katanya, saat ini jarak
antara bibir tanggul dengan
permukaan lumpur sekitar 1-1,5
meter saja. Di beberapa titik,
malah ada yang sudah sejajar
dengan bibir tanggul dan kapan
saja bisa meluber.
Tercatat, ada lima titik tanggul
yang yang saat ini kondisinya
sudah mengkhawatirkan
dan harus ada penanganan.
Yakni titik 10 di Desa Besuki,
titik 21 di Siring, titik 35 di
Mindi, titik 71 di Kedungcangkring,
dan titik 88 di Glagaharum.
Yang paling mengkhawatirkan
adalah tanggul di titik 21
yang berhubungan langsung
dengan transportasi kereta api
(KA) dan pengguna jalan di Jl
Raya Porong. Jika tanggul ini
sampai jebol, secara otomatis
luapan lumpur akan langsung
merembet ke rel KA dan mengancam
pengguna jalan.
Dia menambahkan, saat ini
pengerjaan di sekitar semburan
lumpur memang macet karena
pengusiran paksa staf BPLS
oleh korban lumpur terkait
tersendatnya pelunasan pembayaran
ganti rugi oleh PT Minarak
Lapindo Jaya (MLJ). Mulai
April lalu, warga sudah melakukan
penghadangan terhadap
petugas BPLS di lapangan agar
tidak mengalirkan lumpur.
“Kita tidak bisa bekerja, padahal
kebutuhan pengaliran lumpur
sangat penting,” katanya.
Ia mengakui, BPLS memaklumi
kondisi warga korban
lumpur yang belum terbayarkan
ganti ruginya oleh PT MLJ.
BPLS juga telah menyalurkan
aspirasi perihal tuntutan kepada
pemerintah dan pihak Lapindo
agar pembayaran segera
dilunasi. “Tanggung jawab pembayaran
memang ada di PT
MLJ, bukan pemerintah. Namun,
kita juga turut mendorong
agar pembayaran segera dilunasi,”
ungkapnya.
0 comments:
Posting Komentar