Untuk melakukan pelaksanaan penertiban
administrai dan pengelolaan barang
milik daerah, puluhan sekretaris, bagian
umum dan kepala sub bagian, dan para
pengurus barang di Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) diberi pembekalan. Harapanya
bisa terlaksana tertib administrasi dan
tertib pengelolaan barang milik daerah.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan
sejak diberlakukan otonomi daerah, sistem
manajemen aset pemerintah daerah mengalami
banyak perubahan. Pemerintah daerah
dituntut mengarah pada model manajemen
aset yang efektif dalam pengadaan dan
pengelolaannya. Selain itu juga efisien dalam pemanfaatan
dan pemeliharaan barang milik
daerah.
lolaan secara baik dan benar,” tegas
wakil bupati dua periode ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo
Djoko Sartono mengatakan selama ini
masih ada SKPD yang belum melakukan
pengelolaan barang milik daerah
secara baik dan benar. Bahkan ada
SKPD yang tidak tahu akan aset yang
ada di instansinya. Padahal aset di
tiap-tiap SKPD harus dilaporkan,
kemudian dicatat sebagai aset daerah.
“Banyak yang belum memahami kapan
aset itu harus dilaporkan. Kadangkadang
ada SKPD justru ke tempat saya
menanyakan aset miliknya,” kata Djoko
Sartono. “Padahal saya ini mestinya
memperoleh data-data aset itu dari SKPD
pengguna,” terus dia. (rud/jee)
“Barang milik daerah merupakan salah
satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan
kepada masyarakat,” ujar Saiful Ilah.
Ia memberikan penegasan pentingnya
pengelolaan barang milik daerah
secara baik dan benar. Pengelolaan itu,
kata bupati, harus berlandaskan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi
dan keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas serta kepastian nilai.
Demi terlaksananya tertib admiadministrasi
dalam pengelolaan barang
milik daerah ini sendiri, Pemkab
Sidoarjo menggelar Bimbingan Teknis
(Bimtek) sistem pengelolaan barang
milik daerah. Bimtek digelar di Hotel
Royal Tretes View, Pasuruan.
Hadir sebagai narasumber Dirjen
Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri RI dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur.
Saiful Ilah juga mengatakan perlunya
kesamaaan persepsi, tindakan
secara integral dan menyeluruh dari
unsur-unsur yang terkait dalam
pengelolaan barang milik daerah.
“Tertib administrasi dalam pengelolaan
barang milik daerah menjadi
tujuan utama. Hal itu diharapkan
mempermudah pelaksanaan pengelolaan secara baik dan benar,” tegas
wakil bupati dua periode ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo
Djoko Sartono mengatakan selama ini
masih ada SKPD yang belum melakukan
pengelolaan barang milik daerah
secara baik dan benar. Bahkan ada
SKPD yang tidak tahu akan aset yang
ada di instansinya. Padahal aset di
tiap-tiap SKPD harus dilaporkan,
kemudian dicatat sebagai aset daerah.
“Banyak yang belum memahami kapan
aset itu harus dilaporkan. Kadangkadang
ada SKPD justru ke tempat saya
menanyakan aset miliknya,” kata Djoko
Sartono. “Padahal saya ini mestinya
memperoleh data-data aset itu dari SKPD
pengguna,” terus dia.
administrai dan pengelolaan barang
milik daerah, puluhan sekretaris, bagian
umum dan kepala sub bagian, dan para
pengurus barang di Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) diberi pembekalan. Harapanya
bisa terlaksana tertib administrasi dan
tertib pengelolaan barang milik daerah.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan
sejak diberlakukan otonomi daerah, sistem
manajemen aset pemerintah daerah mengalami
banyak perubahan. Pemerintah daerah
dituntut mengarah pada model manajemen
aset yang efektif dalam pengadaan dan
pengelolaannya. Selain itu juga efisien dalam pemanfaatan
dan pemeliharaan barang milik
daerah.
lolaan secara baik dan benar,” tegas
wakil bupati dua periode ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo
Djoko Sartono mengatakan selama ini
masih ada SKPD yang belum melakukan
pengelolaan barang milik daerah
secara baik dan benar. Bahkan ada
SKPD yang tidak tahu akan aset yang
ada di instansinya. Padahal aset di
tiap-tiap SKPD harus dilaporkan,
kemudian dicatat sebagai aset daerah.
“Banyak yang belum memahami kapan
aset itu harus dilaporkan. Kadangkadang
ada SKPD justru ke tempat saya
menanyakan aset miliknya,” kata Djoko
Sartono. “Padahal saya ini mestinya
memperoleh data-data aset itu dari SKPD
pengguna,” terus dia. (rud/jee)
“Barang milik daerah merupakan salah
satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan
kepada masyarakat,” ujar Saiful Ilah.
Ia memberikan penegasan pentingnya
pengelolaan barang milik daerah
secara baik dan benar. Pengelolaan itu,
kata bupati, harus berlandaskan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi
dan keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas serta kepastian nilai.
Demi terlaksananya tertib admiadministrasi
dalam pengelolaan barang
milik daerah ini sendiri, Pemkab
Sidoarjo menggelar Bimbingan Teknis
(Bimtek) sistem pengelolaan barang
milik daerah. Bimtek digelar di Hotel
Royal Tretes View, Pasuruan.
Hadir sebagai narasumber Dirjen
Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri RI dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur.
Saiful Ilah juga mengatakan perlunya
kesamaaan persepsi, tindakan
secara integral dan menyeluruh dari
unsur-unsur yang terkait dalam
pengelolaan barang milik daerah.
“Tertib administrasi dalam pengelolaan
barang milik daerah menjadi
tujuan utama. Hal itu diharapkan
mempermudah pelaksanaan pengelolaan secara baik dan benar,” tegas
wakil bupati dua periode ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo
Djoko Sartono mengatakan selama ini
masih ada SKPD yang belum melakukan
pengelolaan barang milik daerah
secara baik dan benar. Bahkan ada
SKPD yang tidak tahu akan aset yang
ada di instansinya. Padahal aset di
tiap-tiap SKPD harus dilaporkan,
kemudian dicatat sebagai aset daerah.
“Banyak yang belum memahami kapan
aset itu harus dilaporkan. Kadangkadang
ada SKPD justru ke tempat saya
menanyakan aset miliknya,” kata Djoko
Sartono. “Padahal saya ini mestinya
memperoleh data-data aset itu dari SKPD
pengguna,” terus dia.
0 comments:
Posting Komentar