Harapan mayoritas fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo yang meminta eksekutif
untuk menarik dan merevisi draf RAPBD tahun 2013, akibat angka
presentase jumlah belanja modal yang dialokasikan hanya sebesar 18,6
persen dari dari ketentuan yang diatur dalam Perpres 5 tahun 2010 RPJM
tahun 2010-2014, dianggap angin lalu pihak eksekutif.
Bahkan dengan argumen keterbatasan anggaran seperti yang dialami kabupaten / kota lain, serta belum masuknya beberapa kegiatan dalam point belanja modal, eksekutif bersikukuh angka 18,6 persen belanja modal tersebut sudah proposional untuk disahkan sebagai APBD tahun 2013.
“Ada beberapa kabupaten lain yang presentase belanja modalnya hanya sebesar 10 hingga 21 persen, dan ini sudah direvisi oleh Gubernur Jawa Timur.
Untuk Kabupaten Sidoarjo yang karena keterbatasan anggaran, sementara hanya bisa sebesar 18 persen untuk belanja modal,” terang Bupati Saiful Ilah SH.MHum saat sidang paripurna jawaban eksekutif terhadap PU fraksi-fraksi, Selasa (18/12).
Menurut bupati, sebenarnya jika ditambahkan dengan beberapa item kegiatan lain, presentase belanja modal ideal sebesar 29 persen bisa saja terlampaui.
Seperti anggaran untuk biaya perawatan jalan, perawatan gedung, serta block grant.
“Anggaran block grant bisa disebut sebagai belanja modal, karena sebaian besar untuk pembangunan,” jelas bupati.
Sementara itu tentang wacana tidak adanya komitmen untuk memenuhi alokasi dana hibah seperti yang diutarakan fraksi-fraksi, bupati menegaskan harus sesuai dengan Permendagri 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dari APBD yang diubah dengan Permendagri 39 tahun 2012, bahwa seluruh pihak yang menerima harus sesuai tertuang dalam KUA PPAS Juli.
“Apalagi sesuai dengan Perbup no 56 tahun 2011, bahwa penyampaian usulan hibah harus tertulis kepada bupati selambat lambatnya bulan Mei. Dan pada prinsipnya yang dilakukan eksekutif adalah kehati hatian agar tidak ada persoalan dikemudian hari,” terang bupati.
Bahkan dengan argumen keterbatasan anggaran seperti yang dialami kabupaten / kota lain, serta belum masuknya beberapa kegiatan dalam point belanja modal, eksekutif bersikukuh angka 18,6 persen belanja modal tersebut sudah proposional untuk disahkan sebagai APBD tahun 2013.
“Ada beberapa kabupaten lain yang presentase belanja modalnya hanya sebesar 10 hingga 21 persen, dan ini sudah direvisi oleh Gubernur Jawa Timur.
Untuk Kabupaten Sidoarjo yang karena keterbatasan anggaran, sementara hanya bisa sebesar 18 persen untuk belanja modal,” terang Bupati Saiful Ilah SH.MHum saat sidang paripurna jawaban eksekutif terhadap PU fraksi-fraksi, Selasa (18/12).
Menurut bupati, sebenarnya jika ditambahkan dengan beberapa item kegiatan lain, presentase belanja modal ideal sebesar 29 persen bisa saja terlampaui.
Seperti anggaran untuk biaya perawatan jalan, perawatan gedung, serta block grant.
“Anggaran block grant bisa disebut sebagai belanja modal, karena sebaian besar untuk pembangunan,” jelas bupati.
Sementara itu tentang wacana tidak adanya komitmen untuk memenuhi alokasi dana hibah seperti yang diutarakan fraksi-fraksi, bupati menegaskan harus sesuai dengan Permendagri 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dari APBD yang diubah dengan Permendagri 39 tahun 2012, bahwa seluruh pihak yang menerima harus sesuai tertuang dalam KUA PPAS Juli.
“Apalagi sesuai dengan Perbup no 56 tahun 2011, bahwa penyampaian usulan hibah harus tertulis kepada bupati selambat lambatnya bulan Mei. Dan pada prinsipnya yang dilakukan eksekutif adalah kehati hatian agar tidak ada persoalan dikemudian hari,” terang bupati.
0 comments:
Posting Komentar