Informasi Sidoarjo on http://www.infosda.com

Selasa, 08 Januari 2013

Cegah Banjir, Dinas Pengairan Sidoarjo Disiplinkan Penjaga Dam

SIDOARJO – Kendati anggaran pengerukan sungai dikepras 50 persen, Dinas Pengairan Sidoarjo masih optimistis bisa mengatasi banjir tahun ini. Salah satu cara yang akan mereka lakukan adalah mendisiplinkan para penjaga dam.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengairan Fatkhurrahman. Dia mengatakan, sebenarnya banjir di Sidoarjo disebabkan sungai yang tidak mampu menampung air.
PERLU SOLUSI: Gudang materil Zeni II TNI-AD di Raya Buduran, Sidoarjo, ilanda banjir Rabu lalu (2/1)
Mayoritas bukan air hujan, melainkan air kiriman dari kota lain, seperti Mojokerto dan Pasuruan. Mantan camat Tarik itu menerangkan, selama ini penjaga dam kurang disiplin. Dia mencontohkan, saat hujan kemarin seharusnya pintu air ditutup.
”Namun, ada permintaan dari petani untuk mengairi sawahnya sehingga dibuka,” ungkap dia. Setiap pukul 17.00, jelas Fatkhurrahman, 40 penjaga dam harus datang ke dinas pengairan untuk apel.
Pada saat upacara itu, penjaga wajib melaporkan kondisi terakhir saluran air yang dijaga. Dia memaparkan, petugas wajib ada di dam selama 24 jam. ”Kami tidak perbolehkan untuk izin keluar. Kalau izin, harus ada gantinya,” tegas dia.
Berdasar data yang dihimpun, terdapat 42 dam di Sidoarjo. Namun, banyak yang tidak berfungsi.
Dam yang berfungsi ada di Ketegan, Bono, Bohar, Wilayut, Sarirogo, Pendopo, Singkil, Mojo, Sumput, dan Grogol.
Sementara itu, anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Sidoarjo I Wayan Dendra pesimistis dengan langkah yang dilakukan dinas pengairan. Sebab, cara yang paling ampuh untuk membendung banjir adalah normalisasi kali.
Cara dinas pengairan tersebut dinilainya akan sia-sia jika pengerukan tidak dilakukan. Jika air dari kota lain sudah tidak bisa dibendung karena sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan, mau tidak mau air harus dialirkan ke bawah.
”Sama saja, pasti banjir,” ujarnya. Legislator dari Partai Hanura itu menuturkan, pemkab harus mengembalikan anggaran normalisasi kali yang disunat 50 persen. Pada 2013 ini dinas pengairan mengajukan dana normalisasi Rp 9,6 miliar.
Jika dikepras, dananya tinggal Rp 4,8 miliar. Anggaran itu jauh lebih minim jika dibandingkan dengan 2012 yang jumlahnya Rp 12 miliar. Langkah kedua, menurut Wayan, pemkab harus kembali mengaktifkan dan membangun dam di Sidokare dan kawasan tengah kota.
Hal itu mesti menjadi prioritas karena selama ini titik banjir paling parah ada di Sidokare. Pembangunan dam, menurut dia, tidak akan terlaksana karena anggarannya masuk dalam nomenklatur barang dan jasa yang kini dikurangi tim anggaran.
”Jika tidak dibangun, Sidokare tiap tahun pasti banjir,” tandas dia. Wayan menambahkan, pemkab sebenarnya sudah melakukan studi banding penanganan banjir ke Belanda tahun lalu. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan.
”Baru Januari saja sudah banjir, padahal belum puncak hujan,” cetusnya. Selain soal dam, kata Wayan, perkembangan perumahan di Sidoarjo juga sangat pesat. Untuk itu, pemkab mesti tegas menerapkan aturan bahwa setiap hunian harus mempunyai boezem.
Reactions:

0 comments:

Poskan Komentar

Tukar Link Disini :

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Latest Templates


Informasi Sidoarjo 2012. Diberdayakan oleh Blogger.